DEPOKNEWS – Pelaksanaan gebyar Vaksinasi Covid-19 tahap ketiga di Kecamatan Bojongsari Kota Depok, berhasil vaksin sebanyak 930 warga selama dua hari sejak 15 dan 16 September 2021.
Camat Bojongsari, Dede Hidayat merinci, hari pertama pihaknya berhasil menjaring sebanyak 479 pendafta dan dari jumlah tersebut, sebanyak 420 warga berhasil disuntik vaksin Covid-19.
“Sementara ada 59 orang yang tidak lolos skrining kesehatan,” ujarnya, Jumat (16/09/21).
Dikatakannya, pada hari kedua sebanyak 553 warga mendaftar namun hanya 510 warga yang tervaksin dan sebanyak 43 orang tidak lolos skrining kesehatan.
Dirinya menambahkan, peserta gebyar vaksinasi yang tidak lolos skrining kesehatan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, belum genap tiga bulan setelah terkonfirmasi Covid-19, tekanan darah tinggi, sesak nafas, serta batuk dan pilek.
“Warga masih bisa divaksin tapi pada kegiatan vaksinasi yang lain,” katanya”, tutupnya. (bal)
DEPOKNEWS – Dalam memperingati Hari Perhubungan Tahun (Harhubnas) 2021 dengan tajuk Bergerak Harmonikan Indonesia, pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok membagikan 1.500 masker medis dan 100 paket sembako.
Pelaksanan Tugas (Plt) Kepala Dishub Kota Depok Dadang Wihana menuturkan, pihaknya bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dan Satuan Lalulintas (Satlantas) Polres Metro Depok membagikan masker dan sejumlah paket sembako kepada pengguna jalan dan masyarakat di dua lokasi yaitu di simpang Ramanda dan perlintasan kereta sebidang jalan Dewi Sartika.
“Kami membagikan sebanyak 1.500 masker medis dan 100 paket sembako kepada pengguna jalan, pengemudi angkutan kota (angkot), penjaga perlintasan kereta, dan tidak lupa ke warga setempat,” tuturnya, usai kegiatan, Jumat (17/09/21).
Selain membagikan masker dan sembako, lanjut dia, Dishub Kota Depok juga menyelenggarakan vaksinasi massal dan donor darah di Terminal Jatijajar, pihaknya menyediakan 2.000 dosis vaksin di lokasi tersebut.
“Saat ini capaian vaksin kita sudah sekitar 59 persen dengan target Desember sudah selesai. Tentunya dengan bantuan berbagai pihak termasuk TNI-Polri,” jelasnya.
Untuk diketahui, pada kegiatan sebelumnya ia bersama Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono juga telah membagikan 2.700 paket sembako untuk pengemudi angkot.
Dadang juga mengimbau kepada warga Kota Depok untuk selalu tertib berlalu lintas dan menerapkan protokol kesehatan. Juga diingatkan untuk membatasi mobilisasi ke pusat keramaian.
“Untuk saat ini yang tidak ada keperluan tidak perlu bergerak ke pusat-pusat keramaian sebab covid-19 masih ada,” terangnya.(bal)
BOGORNEWS – Wali Kota Bogor, Bima Arya optimis target vaksinasi 100 persen dosis pertama warga Kota Bogor tuntas pada akhir september ini, dengan catatan ketersediaan vaksin lancar.
“Secara keseluruhan kita sangat optimis vaksinasi dosis satu Kota Bogor tuntas bulan September 2021 dan ini melampaui target vaksinasi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo bagi kawasan aglomerasi,” kata Bima Arya saat meninjau pelaksanaan vaksinasi Perbarindo di Gedung Puri Begawan, Kota Bogor, Kamis (16/9/2021).
Melihat data-data yang terbaru Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, kata dia, situasi Kota Bogor sudah sangat membaik, salah satunya Bed Occupancy Rate (BOR) atau keterisian tempat tidur sudah dibawah 10 persen dan capaian vaksinasi sudah mencapai 73 persen untuk dosis pertama atau menjadi yang pertama di Jawa Barat, namun masih berada pada PPKM Level III.
“Awal pelaksanaan vaksinasi, Pemkot Bogor hanya menyediakan beberapa sentra vaksin besar, kemudian dibagi menjadi 18 sentra vaksin dan sekarang lebih disebar dengan pembagian tim hasil belajar dari situasi, tahapan dan pengalaman yang dihadapi,” sebutnya.
Untuk membantu dan mengakselerasi, para kepala dinas diperintahkan untuk turun menjadi direktur vaksinasi. Hal ini diyakini Bima Arya sebagai rahasia ‘ngebut’ vaksinasi di Kota Bogor, yang awalnya peringkat bawah sekarang menjadi pertama di Jawa Barat. (bal)
DEPOKNEWS – Gebyar vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Bojongsari kembali dillanjutkan hari ini (15/9) hingga 17 September 2021.
Dede Hidayat, Camat Bojongsari Kota Depok menjelaskan, gebyar vaksinasi yang dilakukan ini merupakan pelaksanaan tahap ketiga dengan jumlah peserta yang ditargetnya sebanyak 3.000 orang.
“Kita targetkan 3.000 orang di mana dalam satu hari kita targetkan 1.000 orang warga yang tervaksin,” ujar Camat Bojongsari, Dede Hidayat, Rabu (15/09/21).
Ditambahkan, untuk pelaksanaan kali ini menggunakan vaksin jenis Sinovac, sebelumnya pada vaksinasi eprtama dan kedua, menggunakan jenis vaksin Pfizer.
“Gebyar vaksinasi kali ini, sasaranya pelajar dan masyarakat umum dengan usia 12 – 60 tahun,” katanya.
Dirinya menambahkan, kali ini pihaknya menerapkan pendaftaran secara online bagi warga yang berminat. Peserta bisa mengakses link pendaftaran https://bit.ly/VaksinKecBJS untuk hari pertama, https://bit.ly/VaksinKecBjsH2untuk hari kedua dan https://bit.ly/VaksinKecBjsH3 untuk hari ketiga.
“Dengan masifnya vaksinasi yang dilakukan kali ini kita optimistis bisa melewati pendemi Cvid-19,” tutupnya. (bal)
CIAWINEWS – Bupati Bogor, Ade Yasin meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi serentak di wilayah hukum Polda Jabar, salah satunya yang diselenggarakan Polres Bogor di halaman Masjid Amaliah, Kecamatan Ciawi, Senin (13/9/2021).
Dalam kesempatan tersebut Ade Yasin juga menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Turut hadir pada kegiatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, Kapolres Bogor AKBP Harun dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor.
Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan, jika ada masalah terkait pelaksanaan vaksinasi harap segera dilaporkan, karena terkait wilayah aglomerasi, seperti Kabupaten Bogor yang memang menjadi daerah tujuan wisata, maka masyarakatnya harus diyakinkan semuanya bisa divaksin.
” Untuk itu, saya akan ikuti terus perkembangannya,”Ujar Kapolri secara virtual dalam Rakor tersebut.
Untuk wilayah-wilayah yang masih kekurangan stok vaksin, Kapolri meminta untuk segera dilaporkan, agar pihaknya bisa langsung berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan untuk segera mendorong kebutuhan vaksin dengan cepat.
“Saya minta Kapolda Jawa Barat untuk terus pertahankan kegiatan vaksinasi ini, dengan capaian target yang sudah ditentukan, sehingga akurasi vaksinasi betul-betul bisa kita laksanakan,” kata Kapolri Listyo Sigit.
Ditambahkan, vaksin akan kembali datang di bulan-bulan berikutnya, maka persiapkan manajemen vaksinasinya dengan baik, sehingga proses vaksinasi bisa berjalan dengan baik dan lancar.
Selanjutnya, Kapolres Bogor AKBP Harun mengungkapkan, pelaksanaan vaksinasi di halaman Masjid Amaliah, Ciawi saat ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Polres Bogor sendiri memfokuskan atau bekerjasama dengan Puskesmas yang ada di seluruh Kabupaten Bogor dengan jumlah 101 Puskesmas.
“Dengan melaksanakan vaksinasi massal yang bekerjasama dengan seluruh elemen yang ada, berkolaborasi dengan elemen masyarakat, maka kami bisa melaksanakan kegiatan vaksinasi hingga pelosok-pelosok yang ada di Kabupaten Bogor,” ujar Kapolres Bogor AKBP Harun. (bal)
CITEUREUPNEWS – Para Orang tua diminta untuk segera melakukan vaksinasi Covid-19.
Hal itu dilakukan untuk melindungi anak usia SD dan PAUD atau dibawah 12 tahun yang belum diperbolehkan mendapatkan vaksinasi
Hal itu di tegaskan Bupati Bogor, Ade Yasin saat meninjau langsung kegiatan PTM di SMPN 1 Citeureup dan kegiatan vaksinasi di Sekolah SMK Kesehatan Annisa Citeureup.(13/9)
Dikatakan, anak usia SD dan PAUD atau di bawah 12 tahun belum diperbolehkan mendapatkan vaksinasi Covid-19 dan hanya diperuntukan bagi anak remaja usia SMP dan SMA.
Untuk itu Bupati meminta bagi para orang yang sudah memenuhi syarat vaksin agar segera melakukan vaksinasi Covid-19.
“Karena mereka anak usia SD dan PAUD mereka belum bisa divaksin, saya himbau orang tuanya atau keluarganya untuk segera divaksin, agar tidak terjadi klaster keluarga yang akhirnya menularkan ke anak lalu menularkan ke sekolah,” pinta Bupati.
Menurutnya, vaksinasi Covid-19 juga sangat efektif untuk mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya penyebaran Covid-19 baik di sekolah maupun di keluarga. “Sehingga anak juga akan aman dari paparan Covid-19 klaster keluarga,” imbuhnya. (bal)
BOGORNEWS – Sebanyak 1.000 kuota vaksin Sinovac disediakan buat warga Kota Bogor, khususnya warga yang berdomisili di Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara dalam kegiatan vaksinasi Adhyaksa sejat yabg digelar oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggelar vaksinasi Adhyaksa Sehat. (11/9)
Kegiatan Vaksinasi Adhyaksa Sehat itu di pantau langsung Kajari Kota Bogor, Sekti Anggraini bersama Wali Kota Bogor, Bima Arya yang dipusatkan di Gedung Ryan Catering, Jalan Guru Muchtar, Cimahpar, Bogor Utara, Kota Bogor.
Kajari Kota Bogor, Sekti Anggraini menyebutkan, dari target kuota yang dipersiapkan, berdasarkan daftar jumlah warga yang mendaftar melebihi dari target.
Menurutnya, Vaksinasi Adhyaksa Sehat menjadi kontribusi jajarannya dalam mendukung dan mendorong percepatan target vaksinasi.
“Semoga melalui vaksinasi ini, bersama dengan Pemkot Bogor mempercepat dan meningkatkan target cakupan vaksinasi Kota Bogor,” jelasnya.
Wali Kota Bogor, Bima Arya menuturkan, pelaksanaan Vaksinasi Adhyaksa Sehat menjadi salah satu upaya kolaborasi Pemkot Bogor dengan Kejari Kota Bogor dalam mengejar target tuntas vaksinasi dosis satu di September ini.
“Hari ini Pemkot Bogor berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Bogor memobilisasi warga dan keluarga besar Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk vaksinasi. Antusiasme warga luar biasa,” kata Bima Arya didampingi Camat Bogor Utara, Marse Hendra Saputra dan Lurah Cimahpar, Ronny Kunaefi serta jajaran.
Apresiasi disampaikan Bima Arya terkait pelaksanaan vaksinasi yang tidak hanya dilakukan jajaran aparatur wilayah setempat dan jajaran Kejari Kota Bogor, tetapi juga melibatkan dan bekerjasama dengan warga Kelurahan Cimahpar.(bal)
DEPOKNEWS – Sebanyak 3.510 warga mengikuti Gebyar Vaksinasi yang digelar di Kecamatan Cimanggis. Kegiatan tersebut menyasar 3.510 peserta yang merupakan warga kecamatan tersebut.
Camat Cimanggis, Abdul Rahman mengatakan, plaksanaan gebyar vaksinasi yang dilakukan itu bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas setempat. Selain juga melibatkan unsur di kecamatan.
“Gebyar vaksinasi Covid-19 akan berlanjut selama tiga hari dan melibatkan Puskesmas serta staf kecamatan untuk membantu input data peserta,” tandasnya, kamis (09/09/21).
Ditambahkan, kebyar vaksinasi dilaksanakan selama tiga hari sejak tanggal 8 hingga 10 September mendatang, pihaknya terus mendata warga yang akan mengikuti vaksinasi.
“Peserta yang akan divaksin sebelumnya sudah didata RT-RW setempat,” tambahnya.
Dia pun mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (protkes) saat mengikuti gebyar vaksinasi Covid-19. Selain itu juga datang sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk menghindari kerumunan.
“Datang sesuai waktu yang sudah ditentukan agar tidak ada penumpukan,” tandasnya. (bal)
DEPOKNEWS – Warga kota Depok diminta untuk tidak lengah dan tetap menerapkan protokol kesehatan saat beraktifitas dan tidak lengah
Apa yang dilakukan warga Kota Depok terkait pegangan Covid-19, membuahkan hasil, dimana saat ini kasus virus Corona atau Covid-19 di Kota Depok terus mengalami penurunan.
Berdasarkan indikator Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 5 September 2021, Kota Depok berada di zona kuning atau risiko rendah penularan Covid-19.
“Kita bersyukur kepada Allah SWT, karena minggu ini berdasarkan indikator Kesmas BNPB, Kota Depok berada pada zona kuning,” ujar Wali Kota Depok, Mohammad Idris, Rabu (09/09/21).
Mohammad Idris menyebut, sebelumnya pada 29 Agustus 2021 Kota Depok masih berada di zona oranye, namun kini statusnya berubah menjadi zona kuning. Dikatakannya, capaian positif ini berkat partisipasi aktif dari semua pihak dalam membantu pemerintah menangani wabah Covid-19.
Kendati demikian, dirinya meminta masyarakat untuk tidak lengah. Kewaspadaan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat saat beraktivitas harus terus dilakukan.
“Termasuk mengikuti arahan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan mengakses tempat-tempat vaksinasi agar terwujud herd immunity,” pungkasnya. (bal)
JAKARTANEWS – Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi Universitas Muslim Indonesia, Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H, menilai rencana amandemen UU 1945 tidak bisa diputuskan secara terburu-buru, parsial, dan serampangan, Diperlukan kehati-hatian, kecermatan dan pembahasan yang cukup mendalam, karena akan berimplikasi pada konstruksi hukum tata negara secara keseluruhan.
“Rencana amandemen Konstitusi oleh MPR cacat konsep dan paradigma,” ujar Fahri Bachmid, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/9/2021).
Menurut Fahri Bachmid, diskurusus Amandemen UUD 1945 oleh MPR, yang konon akan dilakukan secara terbatas, yakni menambah 1 ayat pada pasal 3 yang memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN (Pokok-pokok Haluan Negara), dan menambahkan ayat pada ketentuan pasal 23 yang mengatur kewenangan DPR untuk menolak RUU APBN yang diajukan oleh presiden apabila tidak sesuai dengan PPHN, menjadi sesuatu yang harus disikapi dan dibahas.
“Secara konstitusional maupun teoritik, amandemen konstitusi merupakan sebuah keniscayaan untuk mengakomodir tuntutan dan kebutuhan serta dinamika hukum masyarakat, dan untuk amandemen UUD 1945 MPR harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati, setidaknya wajib mengunakan parameter untuk mengukur tingkat urgensinya. Hal ini, kata dia, jika merujuk pada Kesepakatan Dasar yang disusun oleh Panitia Ad Hoc I pada saat proses pembahasan perubahan UUD 1945 pada saat amandemen pertama sampai keempat tahun 1999-2002
Isi dari kesepakatan dasar yang disepakati tersebut antara lain;
Pertama, tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial; keempat, Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh); kelima, melakukan perubahan dengan cara adendeum.
“Jika merifer dari dasar itu, maka salah satunya adalah konsep penguatan sistem pemerintahan presidensial, dan konsisi objektif saat ini terkait wacana pemekaran/penambahan kewenangan MPR RI menetapkan PPHN dalam UUD 1945 maka secara teoritik tentu akan menganulir serta mereduksi sistem pemerintahan presidensial itu sendiri,” papar Fahri Bachmid.
Hal tersebut, lanjut Fahri, tentunya sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip amandemen itu sendiri. Secara konstitusional, Fahri mengatakan, mestinya ketentuan Pasal 37 ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945 menjadi filter atas gagasan amandemen tersebut. Sebab, Pas 37 ayat 1 UUD NRI 1945 mengatur bahwa “Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat”.
Sedangkan ayat (2) menegaskan “Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya”.
Menurut Fahri, hal tersebut sekaligus untuk memitigasi jika konsep usulan itu ternyata menyasar pada bagian tertentu dari UUD yang bersifat melemahkan. Disebutkan Fahri, jika itu yang terjadi maka secara paradigmatik keseluruhan struktur UUD 1945 tentu mengalami bergeseran yang sangat elementer,
Fahri Bachmid, kemudian menjelaskan tentang
pranata GBHN/PPHN yang tidak relevan lagi dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku saat ini. Sebelum amandemen UUD 1945, GBHN merupakan mandat konstitusional MPR untuk presiden karena sistem yang berlaku ketika itu presiden dipilih oleh MPR.
“Dan secara teoritik kita memang membangun supremasi parlemen dengan seluruh konsentrasi kekuasaan saat itu ada pada MPR. Konsekuensinya, adanya kewenangan MPR untuk mengangkat Presiden dan Wakil Presiden serta menetapkan dokumen hukum GBHN, sehingga dengan kewenangan tersebut, MPR dapat meminta pertanggungjawaban Presiden,” tukasnya.
Secara doktrinal, menurut Fahri Bachmid, sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum amendemen sepanjang berkaitan dengan prinsip kedaulatan, menganut ajaran “distribution of power” yang secara konstitusional terdapat distribusi kekuasaan kepada lembaga-lembaga negara yaitu dari lembaga tertinggi negara kepada lembaga tinggi negara. Dengan pola distribusi kewenangan tersebut dari MPR selaku lembaga tertinggi negara (supremasi MPR) kepada lembaga-lembaga tinggi negara. Namun, katanya, sejak Pemilu 2004, presiden dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat.
Hal tersebut, dijelaskan Fahri, merupakan konsekwensi dari amandemen konstitusi yang dilakukan pasca reformasi, yang mana menegaskan Indonesia menganut prinsip negara demokrasi (daulat rakyat) sekaligus nomokrasi (daulat hukum), sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, yang mana kekuasaan pemerintahan negara dilakukan sesuai fungsi dari masing-masing lembaga negara secara seimbang dan sederajat sesuai konstitusi. Bahwa secara apriori jika dokumen hukum GBHN/PPHN ini di adopsi dalam konstitusi, akan memunculkan gagasan menjadikan MPR kembali sebagai lembaga tertinggi negara.
“Dan bisa jadi kelanjutannya adalah presiden dipilih kembali oleh MPR. Hal ini tentunya sudah sangat tidak relevan dengan bagunan struktur ketatanegaraan yang dibangun saat ini pada saat amandemen UUD 1945, yang mana paradigma serta orientasinya adalah penguatan sistem presidensial serta pelakasanaan prinsip Checks and Balance System dalam hubungan relasi serta interelasi antara lembaga-lembaga negara yang diatur dalam konstitusi,” jelas Fahri.
Menurut Fahri, gagasan menghidupkan kembali GBHN/PPHN melalui amandemen UUD 1945 yang secara apologi dikatakan demi kepastian dan keberlanjutan agenda pembangunan merupakan bentuk “Logical fallacy” yang tidak didasarkan pada suatu kajian akademik yang mendalam, cermat dan hati-hati, sehingga pada ahirnya akan membuat sistem yang telah dibangun mengalami disorientasi serta kekacauan fungsi ketatanegaraan, sebab amendemen UUD 1945 yang telah berlangsung sebanyak empat kali salah satu hal krusial adalah pada hakikatnya mendesain konstruksi sistem pemerintahan presidensial (purifikasi). Dan dengan sistem presidensial itu telah terbukti berhasil membawa Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis karena presiden bertanggung jawab kepada rakyat secara langsung.
“Bukan kepada lembaga negara lain semacam MPR dengan berbagai atribusi kekuasaannya itu,termasuk penciptaan pranata PPHN, ini tentunya akan menimbulkan kekacauan konsep serta bangunan ketatanegaraan yang ada,” paparnya.
Sejak hapuskannya GBHN/PPHN dari konstitusi, maka konsep yang serupa yang mempunyai fungsi semacam GBHN telah digantikan dengan dua produk hukum
Pertama, UU RI No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; dan : Kedua, UU RI No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Sementara penyusunan RPJMN berlandaskan visi dan misi calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Secara teknis jika PPHN merupakan dokumen hukum bagi penyelenggara pembangunan nasional yang berbasis pada kedaulatan rakyat, menurut dia, maka secara ideal hal tersebut cukup diakomodir dalam payung hukum yang derajatnya dibawah konstitusi, yaitu UU agar lebih visible dan fleksibel dalam menampung kebutuhan zaman kontemporer, dan tidak ada urgensinya jika basis pengaturan membutuhkan derajat konstitusi. Disisi yang lain oleh karena konsep GBHN tidak relevan lagi dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku saat ini.
“Gagasan GBHN/PPHN adalah sangat tidak “futuristik” dengan konsep negara demokrasi konstitusional serta negara modern, yang mana setiap “proyeksi”perencanaan pembangunan nasional yang komprehensif, terpadu, dan terintegrasi idealnya mengacu dan berbasis pada kondisi faktual,serta melalui intrumen riset yang mendalam dan detail, dan tidak hanya sekedar ideologi yang sangat abstrak karena berupa konsep-konsep ideal,” pungkas Fahri Bachmid.
Fahri menegaskan, demokrasi dan konstitusi telah mengatur dan menjamin sedemikian rupa mekanisme serta dinamika politik dan sistem ketatanegaraan saat ini berkembang sesuai arah, kehendak dan kebutuhan politik kebangsaan kita saat ini,
Dengan demikian, menurut Fahri, wacana amendemen yang disampaikan oleh MPR tentang adanya penambahan ketentuan ayat pada pasal 3 dan ketentuan pasal 23 UUD NRI Tahun 1945, adanya penambahan ayat dalam pasal 3, hal itu artinya MPR ingin diberi kewenangan untuk mengubah dan menetapkan PPHN. Padahal, dokumen hukum PPHN itu diatur dalam UUD 1945.
“PPHN yang demikian ini tentunya serupa dengan GBHN pada UUD 1945 sebelum amandemen, kemudian penambahan satu ayat pada ketentuan pasal 23 yang mengatur kewenangan DPR untuk menolak RUU APBN yang diajukan presiden apabila tidak sesuai dengan PPHN,” jelasnya.
Jika nantinya amendemen Pasal 3 disetujui dan menjadi materi muatan konstitusi, menurut Fahri Bachmid, maka secara hipotesis dapat ditanyakan kepada siapa nantinya presiden akan bertanggungjawab atas pelaksanaan PPHN itu,? dan apa konsekwensi konstitusional jika lembaga negara yang tidak dapat merealisir dokumen PPHN,? dapatkan lembaga lembaga negara itu dikatakan melakukan pelanggaran konstitusi,dan olehnya itu dapat diajukan impeachment kepada Mahkamah Konstitusi,? atau bagaimana mekanisme ketatanegaraan serta lembaga yang secara konstitusional diberikan atribusi kewenangan untuk mengevaluasi pelaksanaan PPHN itu,
apakah secara politik atau hukum,?
“Kalau secara politik berarti MPR sebagai lembaga yang mengeluarkan produk PPHN itu, dan jika demikian berarti menjadi anomali kerana kita telah kembali lagi mengadopsi sistem dengan prinsip supremasi MPR. Ini yang mestinya tidak terjadi,” kata Fahri Bachmid.
Ditambahkan Fahri, jika mekanisme pengawasan dan evaluasi harus diletakan secara hukum dengan melibatkan kekuasaan yudisial, maka Mahkamah Konstitusi yang paling dekat dengan pranata ini, sehingga implikasinya adalah amandemen tentunya tidak terelakan untuk menyasar pada bagian ini.
“Jika dianalisis secara lebih mendalam terkait hal itu, maka Potensi impeachment/pemakzulan dapat saja terjadi, jika kita merifer pada konstruksi norma Pasal 7A UUD 1945 saat ini. Hal ini menjadi penting karena jika ada lembaga negara termasuk presiden yang secara nyata tidak dapat menjalankan PPHN sebagaimana mestinya, dan oleh karena dokumen hukum PPHN adalah materi muatan UUD 1945, maka secara hukum presiden dapat dianggap tidak menjalankan sumpah jabatan presiden sesuai ketentuan pasal 9 UUD 1945,” katanya.
Pasal 9 UUD 1945 mengatakan “bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh UndangUndang Dasar dan menjalankan segala undangundang dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”
Dengan demikian berdasarkan penalaran yang wajar dan logis, jika ruang ketentuan Pasal 3 yang diamandemen secara otomatis dan teknis akan terbuka ruang-ruang dan norma pasal-pasal konstitusi lain yang saling terkait satu dengan yang lain yang akan mengalami perubahan, Oleh karenanya, menurutnya, maka bukan merupakan hal yang mustahil bahwa desain konstitusional mengenai “impeachment” akan dipaksa untuk mengikuti logika desain hukum PPHN saat ini yang sedang bergulir.
“Maka membuka kotak pandora menjadi sebuah keniscayaan, sehingga secara otomtasi dengan di aktivasinya Pasal 7A akan berakibat pada perubahan ketentuan norma Pasal 24C ayat (2) di UUD 1945 yang mengatur soal kewajiban MK memutus pendapat DPR. Jika konsekwensinya ketentuan Pasal 3 disahkan, berarti akan ada potensi MK memutus pendapat MPR sepanjang berkaitan dengan pelanggaran tidak dilakukannya produk PPHN oleh MPR,” pungkas Fahri Bachmid.
Fahri menjelaskan, jika semua lembaga negara harus melaksanakan PPHN, berarti secara akademik dapat dikatakan bahwa MPR telah menjadi lembaga yang supreme dalam struktur ketatanegaraan indonesia. Hal ini, kata Fahri, tentunya menjadi ironi dan deviasi dengan konsep dan paradigma purifikasi sistem presidensial yang telah dibangun dibawah UUD NRI Tahun 1945, yang mana hal ini telah terelaborasi secara konstitusional sebagaimana tersurat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”,.
