JAKARTANEWS – Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba, Lc menghadiri Rapat Koordinasi Investasi 2020 bertempat di The Ritz Carlton, Jakarta Pacific Place, Jln. Jend. Sudirman Kav.
Gubernur di dampingi oleh Sekda Samsuddin A. Kadir, Kepala Biro Protokol, Kerja sama dan Komunikasi Publik, Muliadi Tutupuho dan Kepala Dinas PTSP Malut Nirwan . M.T. Ali.
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2020 dalam rangka Koordinasi dan Konsolidasi Program/Kegiatan Penanaman Modal Antara Pemerintah Pusat dan Daerah bagi peningkatan perekonomian dan perataan investasi di daerah yang di selenggarakn oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan mengatakan, pertumbuhan ekonomi akan meningkat kalau perputaran uang semakin banyak dan arus modal masuk semakin banyak.
Dikatakannya, di negara kita sekarang ini PDB ekonomi Kita, APBN itu hanya mpengaruhi 16 persen, Menurutnya kecil sekali APBN mempengaruhi PDB ekonomi. Kalau di tambah APBD plus APBN itu akan mempengaruhi 23 persen ekonomi kita.
“Ekonomi kita 77 persen yang menggerakan adalah dunia usaha dan swasta sehingga kita harus mengerti semua itu” ucapnya
Lanjut Jokowi, kalau menurut GDP Nominal negara kita di rengking 15 dari seluruh negara di dunia. Kita sudah berada pada rengking yang sangat baik oleh sebab itu kita sudah masuk di negara-negara Group Of Twenty (G-20).
“Oleh sebab itu, banyak yang sudah menghitung, banyak yang sudah mengkalkulasi bahwa Indonesia nanti akan menjadi 4 besar negara terkuat ekonominya di tahun 2045.” Katanya.
Jokowi juga Berharap, kalau kita bisa pertahankan ekonomi kita seperti sekarang ini terus menerus, apalagi kita bisa menaikan pertumbuhan Ekonomi di angka 6 atau angka ke 7 itu akan mempercepat tanpa menunggu di tahun 2045.
Jokowi Juga menyampaikan, negara ini melayani investor baik yang kecil maupun yang besar. Menurutnya Investor yang kecil juga banyak di negara kita.
“Usaha kecil juga investor, jangan dipandang Investor yang asing saja” ungkapnya
Dirinya juga perintahkan tahun ini melalui PTS agar melayani izin usaha kecil dengan jumlah 10.000 usaha kecil secara gratis.
Selain itu dihadapan ribuan peserta Rakornas, Jokowi menyampaikan bahwa, mendengar keinginan para kepala PTSP yang ada di daerah-daerah agar diberikan DAK.
“Tadi saya sudah langsung perintahkan ke Menteri Keuangan kalau tahun ini tidak bisa tahun depan DAK akan diberikan ke PTSP”. Pintahnya
Sementara, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam laporannya menyampaikan, pertumbuhan ekonomi kita 5,00 persen pada 2019 didorong oleh sektor konsumsi. Oleh karena sektor konsumsi kita bicara daya beli masyarakat, kepastian pendapatan yang didapat melalui lapangan pekerjaan dan itu kuncinya hanya satu investasi. Katanya.
“Tanpa investasi sulit negara manapun untuk bisa berkembang” ucapnya.
Menurutnya, pihaknya telah diberikan target investasi pada tahun 2020 sebesar Rp.886 triliun.
“Isnya Allah dengan Manajemen PTSP seluruh indonesia kami bisa selesaikan tanggung jawab ini”. Ungkapnya.
Rakornas dengan “Investasi untuk Indonesia Maju” dihadiri para pemangku kepentingan (stakeholder) mulai dari jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Sekretaris Daerah Provinsi, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Rakornas Investasi 2020 juga diisi dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis tentang Bantuan Pengamanan dan Penyelesaian Permasalahan di Bidang Penanaman Modal. Nota Kesepahaman ini sebagai wujud komitmen jaminan kepastian hukum, keamanan, dan kenyamanan kepada investor.(hmsprov)
JAKARTANEWS – Migrasi besar-besaran dari physical space (bentuk fisik) ke cyber space tak bisa dibendung. Bahkan civil society khususnya media, dituntut pintar dan cermat dalam mengekspoiltasi wilayah baru tersebut. Tak pelak, intensitas informasi yang disajikan, tentu tak melulu bersifat peristiwa sebagai cermin wajah baru, kelengkapan data menjadi refrensi yang mendekatkan pada ilmu pengetahuan.
Sepenggal uraian ini disampaikan Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, dalam dialog dengan Wakil Ketua Dewan Penasehat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) M. Hatta Rajasa, dan jajaran pengurus SMSI Pusat yang berlangsung di Gedung 6, Jalan Darmawangsa Raya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (19/2) malam.
”Lantas, siapa pun yang tidak mengeksplore ini (data, red) tentu akan tertinggal. Lalu apa golnya, tentu saja knowledge (Ilmu Pengetahuan). Mencerdaskan kehidupan bangsa,” ucap mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini.
Pola data informasi dan sistem, sambung pria jebolan S1 Teknik Elektro ITS pada 1983 itu, tentu akan terus terbarukan. Sehingga nantinya akan ada basis data yang secara jelas dapat diolah menjadi informasi. ”Maka pendekatannya knowledge. Ini ada perkembangan society, lalu dijajarkan pada imaginer, di bawahnya ada basis, hasilnya fisik. Nah ini menjadi kombinasi yang memanfaatkan big data dan bermanfaat,” papar mantan Menteri Pendidikan Nasional itu.
Jika awalnya, media hanya mengangkat beritas peristiwa, sekarang, akan lebih mendalam. ”Di depan itu misalnya ada peristiwa tabrakan. Dulu ya ditulisnya peristiwa. Tapi saat ini, semua dikombinasi. Mengapa sampai ada peristiwa tabrakan itu, bagaimana kondisi jalannya, dan masih banyak lagi lainnya yang secara jelas menuangkan data. Nah inilah pendekatan knowledge itu. Maka seperti saya sebutkan di awal, pentingnya mengekplorasi sebuah data,” terang pria kelahiran Surabaya 17 Juni 1959 itu.
Ekspoitasi data dan pentingnya kreativitas, tentu akan melahirkan jurnalis-jurnalis yang kritis. Apa yang dipaparkan dalam pemberitaan, dipahami secara konstruktif. ”Jangan asal kritik. Saya dulu sering sekali dikritik tapi saya pahami ini bagian dari alam yang ada. Tapi sekarang kok rasanya menghilang ya, orang-orang yang mengkritisi saya itu, kemana mereka,” sindir Nuh seraya disambut tawa jajaran pengurus SMSI yang duduk dalam satu meja itu.
Secara jelas Nuh pun menyambut baik, program prioritas SMSI yang saat ini sedang proses tahap ahir menjadi konstituen Dewan Pers. ”Dewan pers sangat menyambut baik apa yang menjadi harapan besar SMSI. Tahapan pun terus berjalan. Kalau pun ada yang tertinggal dalam proses faktual, pemenuhan syaratnya harus bolak-balik dan menunggu, ya maknai saja ini bagian dari proses itu,” ucap Nuh disambut aplaus.
Senada disampaikan Nuh, Hatta Rajasa juga memberikan pemaparan tentang media siber dan tantangan SDGs (Sustainable Development Goals) atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang memiliki agenda utama mengurangi kemiskinan dunia. ”Bapak SBY merupakan sosok pencetus ini (SDGs, Red),” ujar Hatta mengawali perbincangannya.
SDGs sebuah program yang telah dikukuhkan bulan Mei 2013. SBY saat itu bersama dengan Perdana Menteri Inggris Raya David Cameron dan Presiden Liberia Ellen Johson-Sirleaf dan Wakil Sekretaris Jenderal PBB Jan Eliasson yang pada saat itu bertindak sebagai moderator.
”Tiga pemimpin bersama High Level Panel of Eminent Persons membahasnya. Dari Sustainable Development Agenda, tujuannya mengurangi secara signifikan kemiskinan sehingga bisa meningkatkan taraf hidup bangsa-bangsa di dunia dengan cara melaksanakan pembangunan yang disebut dengan sustainable development. Jadi yang namanya miskin ya, ya tuntas seperti misinya,” terang pria kelahiran Palembang, 18 Desember 1953 itu.
Di dalam telekonferensi, sambung Hatta, para pemimpin bersama saling menyampaikan masukan dan pandangan masing-masing yang kemudian mereka diskusikan bersama. Dalam perjalanan diskusi pandangan Indonesia dengan Inggris dan Liberia memiliki banyak kesamaan.
”Poinnya diperlukan sumber daya yang tepat. Dorongan dan perhatian khusus. Tak terkecuali pada media yang bergerak pada sektor digitalisasi, siber. Kalau kita boleh usul perlunya dana insentif untuk mendorong percepatan ini. Dan menurut data Bank Dunia, Indonesia masih diurutan 100 ke bawah dalam pemanfaatan tekhnologi yang berbasi big data. Cukup jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga,” papar Hatta.
Namun dari deretan panjang yang dipaparkannya, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia yang menjabat dari 22 Oktober 2009 hingga 13 Mei 2014 itu, ada harapan khususnya bagi kalangan milenial. Tapi jangan dibiarkan habitat manusia yang hidup di era digitalisasi modern, larut dalam sajian informasi yang tidak bermanfaat.
Perlu kepedulian menyeluruh, sikap tegas dan upaya simultan agar kondisi yang terbangun selaras dengan apa yang diharapkan bangsa. ”Big data penting. Sajiannya pun penting. Dan di sini ada peran media untuk menyampaikannya. Jangan dibiarkan, tapi arahkan. Pemerintah juga harus sungguh-sungguh menciptakan keselarasan ini. Informasi yang baik, adalah informasi yang bermanfaat bagi anak-anak bangsa,” terangnya.
Di penghujung dialog yang dibarengi tanya jawab, Hatta juga mencermati dunia startup. Setiap tahun bahkan setiap bulan banyak startup baru bermunculan. Sekarang ini terdapat setidaknya lebih dari 1500 startup lokal. Ini menurut Daily Social. Artinya potensi pengguna internet di Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun juga menjadi katalis mendirikan sebuah startup. ”Anda tentu tahu, masyarakat dari kalangan bawah, menengah sampai atas memegang ponsel dengan berbagai merk. Dan mayoritas ini dimilki. Begitu besar pengaruh yang ada didalam ponsel itu. Dan di sinilah potensi startup tumbuh,” terangnya.
Tapi, sambung Hatta, banyak definisi yang agak berbeda dalam menjelaskan arti startup. Terutama dari cara mengategorikan mana yang masih dianggap sebuah startup dan mana yang bukan. Banyak juga yang menghubungan startup dengan sisi teknologi. ”Tumbuh startup di sana-sini. Tapi frame-nya sama. Buka cafe. Bikin warung kopi, buka usaha untuk tempat nongkrong di mana-mana. Artinya ada yang salah dalam memahami,” beber mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi itu.
Hatta secara tegas mendukung, keberadaan media siber khsusunya media yang tergabung dalam SMSI untuk mengedepankan konsep yang memanfaatkan teknologi dalam jaringan informasi dan bisnis. Demikian sebuah rintisan usaha. ”Ini perlu dukungan pemerintah dan semua komponen. Pergeseran terus terjadi. Sebagai pilar demokrasi, media harus cermat dalam pengelolaan data. Maka saya pun mendukung, agar dialog, diskusi-diskusi ini berkelanjutan,” pungkas Hatta.
Menanggapi apa yang disampaikan kedua tokoh tersebut, Ketua Umum SMSI Firdaus mengaku lega dengan pemaparan dan harapan yang disampaikan. ”Ini seperti gayung bersambut. Kesempatan yang diberikan selaras dengan semangat yang diharapkan. SMSI sejak awal memiliki program prioritas, yakni menjadi konstituen Dewan Pers. Terima kasih atas pemaparan dan harapan yang disampaikan Bapak Mohammad Nuh, Bapak Hatta Rajasa dan bapak Abdul Aziz. Ini suplemen, vitamin yang menumbuhkan semangat kami,” pungkas pendiri SMSI itu. (fin/ful)
TERNATENEWS – Gubernur Provinsi Maluku Utara yang diwakili Asisten Dua Umar Sangaji, SE menghadiri acara Farewell and Welcome Parade Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Maluku Utara. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Pebruari 2020 di Halaman Kantor KAPOLDA Maluku Utara ini merupakan rangkaian dari acara serah terima jabatan yang dilaksanakan di Markas Besar Polisi Republik Indonesia (MABES POLRI) pada tanggal 11 Pebruari 2020.
Yang turut hadir dalam upacara Farewell and Welcome Parade adalah Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol. Drs. Rikwanto,SH., M.Hum., Mantan Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Drs. Suroto, M.Si., Gubernur Maluku Utara yang di Wakili Asisten II, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku Utara, Walikota Ternate, Wakil Polisi Daerah (Wakapolda) Maluku Utara, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Ketua Bayangkari serta seluruh pengurus bayangkari POLDA Maluku Utara.
Dalam sambutanya Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol. Drs. Rikwanto,SH., M.Hum., mengucapkan rasa syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa karena acara Serah Terima Jabatan KAPOLDA Maluku Utara sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik dan lancar. “Semua ini berkat dari rahmat Allah Subhana Wataala karena kalau bukan rahmat_Nya kita tidak dapat melaksanakan ini semuanya”.
Saya Brigjen Pol. Drs. Rikwanto,SH., M.Hum., hadir di POLDA Maluku Utara karena panggilan dinas atau tugas untuk menggantikan Irjen Pol. Drs. Suroto, M.Si. Saya mohon diterima, didukung dan dido’akan bersama-sama untuk bias bersama kita semuanya, bersama masyarakat Maluku Utara menjaga keamanan di Wilayah Maluku Utara ini menjadi lebih baik lagi, khususnya dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Lanjunya
KAPOLDA Maluku Utara menghimbau untuk bahu membahu menjaga wilayah Maluku Utara ini, polisi hanya bagian kecil daripada situasi kondisi KAMTIBMAS yang ada, KAMTIBMAS yang sesuangguhnya adalah milik kita bersama dan kita jaga bersama. Betapa ruginya kalau kita biarkan daerah kita menjadi daerah yang “konflik”, menjadi daerah yang rusuh, menjadi daerah yang tidak kondusif dan lain-lain. Hal ini membuat pembangunan terhambat, ekonomi terhambat, dan juga masa depan menjadi suram. Untuk itu KAPOLDA berharap dukungan dari seluruh masyarakat Maluku Utara khusunya anggota POLDA Maluku Utara bersama-sama mari kita membangun Provinsi Maluku Utara ini khususnya dalam bidang KAMTIBMAS.
Diakhir sambutannya, KAPOLDA Maluku Utara sangat berharap kepda tokoh-tokoh formal dan iformal yang ada untuk sama-sama bersinergi, kerja sama agar supaya pelaksanaan tugas kepolisian berjalan lancar, aman, damai, dan kondusif. Dan ini akan kita wujudkan bersama dalam bersinergi di lapangan nantinya.
KAPOLDA Maluku Utara juga mengucapkan selamat Kepada Irjen Pol. Drs. Suroto, “Alhamdulillah beliau dalam Sertijab dinaikkan pangkat yang lebih tinggi jadi Irjen Pol, ini bertanda beliau berprestasi dimata pimpinan dan dimata masyarakat. Selamat kepada Irjen Pol. Drs. Suroto, M.Si., untuk posisi yang baru mudah-mudahan ditempat yang baru tidak lama-lama menjadi KAPOLDA ditempat yang lebih strategis lagi”.Ujar Kapolda .(hmspemprov)
Oleh: Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, Tokoh Militer Indonesia.
Tentara musuh memasuki sebuah desa. Mereka menodai kehormatan seluruh wanita di desa itu, kecuali seorang wanita yang selamat dari penodaan. Dia melawan, membunuh dan kemudian memenggal kepala tentara yang akan menodainya.
Ketika seluruh tentara sudah pergi meninggalkan desa itu, para wanita malang semuanya keluar dengan busana compang-camping, meraung, menangis dan meratap, kecuali satu orang wanita tadi.
Dia keluar dari rumahnya dengan busana rapat dan bersimbah darah sambil menenteng kepala tentara itu dengan tangan kirinya.
Para wanita bertanya: “Bagaimana engkau bisa melakukan hal itu dan selamat dari bencana ini.?”
Ia menjawab: “Bagiku hanya ada satu jalan keluar. Berjuang membela diri atau mati dalam menjaga kehormatan.”
Para wanita mengaguminya, namun kemudian rasa was-was merambat dalam benak mereka. Bagaimana nanti jika para suami menyalahkan mereka gara-gara tahu ada contoh wanita pemberani ini.
Mereka kawatir sang suami akan bertanya, “Mengapa kalian tidak membela diri seperti wanita itu, bukankah lebih baik mati dari pada ternoda?”
Kekaguman pun berubah menjadi ketakutan yang memuncak. Bawah sadar ketakutan para wanita itu seperti mendapat komando.
Mereka beramai-ramai menyerang wanita pemberani itu dan akhirnya membunuhnya. Ya, membunuh kebenaran agar mereka dapat bertahan hidup dalam aib, dalam kelemahan, dalam fatamorgana bersama.
Beginilah keadaan kita saat ini, orang-orang yang terlanjur rusak. Mereka mencela, mengucilkan, menyerang dan bahkan membunuh eksistensi orang-orang yang masih konsisten menegakkan kebenaran, agar kehidupan mereka tetap terlihat berjalan baik.
Walau sesungguhnya penuh aib, dosa, kepalsuan, pengkhianatan, ketidakberdayaan, dan menuju pada kehancuran yang nyata.
Sebelum terlambat, pastikan berani berpihak kepada kebenaran. (****)
JAKARTANEWS– Jembatan Gantung yang telah dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain menjadi akses penghubung antardesa, jembatan gantung juga dapat menggerakkan potensi ekonomi perdesaan sebagai objek wisata.
Jembatan gantung merupakan salah satu wujud kebijakan Presiden Joko Widodo untuk membangun infrastruktur daerah perdesaan terutama yang sulit dijangkau sehingga lebih terbuka. Kehadiran jembatan gantung sangat dibutuhkan masyarakat karena kondisi geografi wilayah Indonesia yang memiliki banyak gunung, lembah dan sungai. Secara fisik, kondisi ini kerap menjadi pemisah antara lokasi tempat tinggal penduduk dengan berbagai fasilitas pelayanan publik seperti sekolah, pasar, dan kantor pemerintahan.
“Hadirnya jembatan ini akan mempermudah dan mempersingkat waktu perjalanan masyarakat perdesaan menuju sekolah, pasar, tempat kerja, menyelesaikan urusan administrasi ke kantor kelurahan atau kecamatan dan akses silaturahmi antar warga,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.
Di tahun 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga akan membangun sebanyak 148 unit jembatan gantung yang tersebar di seluruh Indonesia dengan anggaran sebesar Rp. 710 miliar. Sedangkan di tahun 2019 lalu, Kementerian PUPR juga telah membangun sebanyak 140 unit jembatan gantung di berbagai pelosok tanah air dengan anggaran sebesar Rp. 608,69 miliar.
Dalam empat tahun (2015-2018), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membantu pemerintah daerah membangun 300 unit jembatan gantung, dimana pada tahun 2015 sebanyak 10 unit sepanjang 774 meter dengan anggaran sebesar Rp. 210,57 miliar. Lalu di tahun 2016 sebanyak 7 unit sepanjang 720 meter dengan anggaran sebesar Rp. 19,3 miliar. Selanjutnya pada tahun 2017 sebanyak 13 jembatan sepanjang 814 meter dengan anggaran sebesar Rp. 38,28 miliar. Dan di tahun 2018, 130 jembatan sepanjang 9.290 meter selesai dibangun dengan anggaran sebesar Rp. 530,43 miliar.
Jembatan gantung dirancang secara matang, mulai dari pemilihan material hingga penerapan teknologi yang berkualitas. Penggunaan material jembatan gantung seperti baja, kabel, dan baut juga menggunakan produk dalam negeri buatan Indonesia.
Dibangunnya jembatan gantung merupakan usulan dari Pemerintah Daerah (Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota) setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), TNI, dan DPRD yang diajukan kepada Kementerian PUPR dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, sosial, ekonomi, potensi wilayah, dan kesesuaian lokasi, manfaat, dan urgensi pembangunan jembatan.
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
TERNATENEWS- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Mayjen TNI (purn). Dr. Bachtiar, resmi melantik Gubernur Maluku Utarah KH. Abdul Gani Kasuba Lc, sebagai Ketua Mabida Kwartir Gerakan Pramuka Maluku Utara. Pada acara pelantikan dan pengukuhan pengurus majelis pembimbing daerah, lembaga pemeriksa keuangan dan pengurus kwatir daerah gerakan pramuka Malut masa bhakti 2019-2014, di grand dafam hotel, Kamis (13/2).
Pelantikan pengurus Mabida tersebut sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 014 tahun 2019 tentang Pengurus Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Malut masa bhakti 2019-2024, yang ditandatangani langsung oleh Ketua Kwartir Nasional, Komjen Pol (purn). Budi Waseso, pada 17 Januari 2020.
Usai dilantik, Ketua Mabida juga melantik pengurus kwartir daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Malut dengan SK Nomor: 015 tahun 2020, dan Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) kwartir daerah Malut dengan SK Nomor: 016 tahun 2020. Masing-masing SK tersebut ditandatangani oleh Ketua Kwarnas.
Gubernur dalam sambutannya mengatakan bahwa, atas nama pemerintah Maluku Utara (Malut) dan selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Malut, Saya mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan saudara-saudara sebagai pengurus Pembimbing Daerah, Lembaga Pemeriksa Keuangan dan Pengurus Kwartir Daerah Maluku Utara pada masa bhakti 2019-2024.
“Semoga dengan pengurus yang baru dilantik ini, lebih mengoptimalkan dan meningkatkan lagi pendayagunaan potensi sumber daya manusia yang ada, menyempurnakankan lagi sistem pembinaan, serta selalu merespon positif dan berpartisipasi aktif terhadap seluruh program dan kegiatan Gerakan Pramuka,” katanya.
Gubernur juga mengungkapkan bahwa, gerakan Pramuka adalah wadah untuk mendidik dan membina generasi muda agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, memiliki kepribadian yang tangguh, berbudi pekerti yang luhur, trampil dan cerdas.
“Sebagai gerakan pendidikan non formal, Pramuka menjadi bagian tak terpisahkan dalam sistem pendidikan, maka Gerakan Pramuka harus diarahkan kepada berbagai program berupa pendidikan mental, keterampilan, serta karya bakti untuk membantu masyarakat dalam bidang pelestarian lingkungan hidup, peningkatan perekonomian keluarga, kesehatan ataupun bidang sosial budaya,” jelasnya.
Menurut Gubernur, saat ini telah terjadi pergesaran budaya, dan pergaulan sosial, yang tentunya sangat berpengaruh pada pola pikir generasi muda kita, kompleksitas masalah yang terjadi juga memicu gesekan atau gejolak sosial ditengah masyarakat. Hal ini tentunya menjadi tugas dan tanggungjawab kita bersama, untuk hadir memacu dan menumbuhkan semangat kepramukaan kita, dalam berperan aktif, ikut andil membimbing, membina dan mengarahkan generasi penerus bangsa kita menjadi insan yang berguna bagi nusa, bangsa dan agamanya.
Sementara itu, Sekjen Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada Gubernur Malut selaku Ketua Mabida, atas komitmen dan dukungannya terhadap gerakan Pramuka yang kini mulai bangkit kembali.
“Jadikanlah tahun 2020 ini sebagai tahun kebangkitan gerakan Pramuka di Malut. Serta saya harapkan kedepan komitmen dan dukungan kakak dapat lebih meningkatkan kemajuan gerakan Pramuka di Malut,” ungkapnya.
Dirinya juga mengajak seluruh pengurus dan anggota gerakan Pramuka di Malut, agar bersatu sehingga dapat menjawab tantangan bangsa saat ini. Terlebih lagi pada ancaman persatuan dan kesatuan bangsa.
“Kita saat ini sedang menghadapi persoalan yang mengacam masa depan kaum muda seperti, Narkoba, miras, perilaku merokok yang dapat mengganggu kesehatan, tauran, pornografi, intoleransi, ancaman terorisme. Olehnya itu, gerakan Pramuka harus menjadi solusi bagi kaum muda dan ikut serta dalam menyelesaikan masalah di dalam masyarakat,” ujarnya.
Dirinya menjelaskan, Mabida berfungsi untuk memberikan bimbingan, dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan Pramuka secara berkelanjutan, sedangkan Kwarda berfungsi untuk mengelolah getakan Pramuka pada tingkat daerah, membina kwartir cabang dan organisasi pendukung serta menjalin hubungan kerja sama dengan stakeholders, sementara itu tugas pokok Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) adalah mengawasi dan memeriksa penggunaan anggaran kwarda gerakan Pramuka.
Hadir dalam acara tersebut, Gubernur Malut, jajaran Forkopimda Malut, Ketua Deprov, Walikota Tidore Kepulauan, Wakil Walikota Ternate, Sekprov Malut, pengurus dan anggota gerakan Pramuka Malut. (Hms).
HALSELNEWS – Harita Nickel Division bekerja sama dengan RSUD Labuha menggelar kegiatan donor darah di Site Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan.
Kegiatan yang berlangsung pada Selasa-Rabu (11-12/2) itu merupakan bagian dari rangkaian peringatan Bulan K3 Nasional Tahun 2020 yang telah dimulai sejak 12 Januari lalu.
Bulan K3 Nasional merupakan acara tahunan yang bertujuan meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Selain adanya berbagai perlombaan yang meriah, Bulan K3 Nasional kali ini juga dilengkapi kegiatan sosial yang berdampak luas melalui donor darah. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan.
Sebanyak 106 kantong darah berhasil dikumpulkan dari para pendonor yang merupakan karyawan Harita Nickel Division. Sebanyak 46 kantong dari karyawan PT MSP, 32 kantong dari karyawan PT TBP dan 28 kantong dari karyawan PT HPL.
Kepala Unit Transfusi Darah (UTD) RSUD Labuha, Nita Rachmawati, mengungkapkan apresiasinya terhadap kegiatan ini. “Sementara ini baru Harita yang mendundang kami untuk mengadakan donor darah. Semoga ke depannya bisa diikuti oleh pihak lain karena RSUD Labuha sering kali mengalami kekurangan stok darah untuk pasien yang membutuhkan,” ujar Nita. Seperti diketahui, RSUD Labuha membutuhkan 130 kantong darah setiap bulannya dan ini adalah kali pertama stok darah di RSUD Labuha mencapai 106 kantong.
Sebelumnya maksimal hanya 30 kantong saja yang bisa digalang dalam sebuah kegiatan donor darah.
Menurut Nita, animo yang muncul pada kegiatan donor darah ini cukup bagus. Namun tidak semua orang dapat mendonorkan darahnya karena harus terlebih dulu dinyatakan lolos tes kesehatan. “Ada pemeriksaan terhadap tekanan darah, kadar hemoglobin, serta pemeriksaan terhadap pola hidup,” ungkapnya.
Pemeriksaan ini penting dilakukan demi keselamatan pendonor dan juga keselamatan orang yang kelak menerima donor darah tersebut.
Banyak keuntungan yang bisa didapat oleh orang yang mendonorkan darahnya. Menurut Nita, donor darah baik untuk kesehatan jantung serta dapat membuat pendonor menjadi awet muda. “Selain itu terdapat juga rasa kepuasan pribadi karena dapat membantu orang lain.
Donor darah ini menjadi ladang amal bagi kita semua,” ujarnya.
Sementara itu, Rico Windy Albert, Department Head and Technical Support PT HPL mengatakan, donor darah bukanlah acara pelengkap Bulan K3 Nasional semata. “Kami hendak menumbuhkan rasa empati karyawan terhadap sesama. Ketika kita peduli terhadap kesehatan orang lain, tentu kita pun akan menjaga kesehatan diri sendiri,” ungkap Rico.
Melihat animo yang bagus pada penyelenggaraan kali ini, Rico mengatakan bahwa donor darah dapat menjadi acara rutin tahunan yang waktunya akan disesuaikan dengan agenda perusahaan. “Saya terenyuh ketika mendengar pihak rumah sakit sering mengalami kekurangan stok darah untuk para pasien. Saya berharap ke depannya akan semakin banyak pendonor yang ikut serta,” jelasnya.
Untuk kegiatan kali ini, peserta memang sengaja dibatasi karena menyesuaikan kapasitas alat dan jumlah petugas dari rumah sakit.
Rico pun mengucapkan apresiasinya terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam seluruh rangkaian kegiatan. “Kesuksesan acara ini tak lepas dari kepedulian karyawan dan dukungan perusahaan. Ucapan terima kasih juga khususnya ditujukan kepada tim dari RSUD Labuha, yang telah menempuh perjalanan jauh untuk kegiatan donor darah ini,” ucapnya.
Seluruh kantong darah yang telah terkumpul pada kegiatan ini pun kemudian diserahkan kepada RSUD Labuha untuk menolong para pasien yang membutuhkan.
(Divisi Media Harita Nickel )
TERNATENEWS – “Pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu program prioritas pembangunan nasional tahun 2020-2024. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk membangun SDM yang professional, pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengundang talenta-talenta global untuk ikut bekerja sama. Hal ini juga sejalan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo diperiode yang kedua ini”.
Hal ini disampikan Gubernur Provinsi Maluku Utara yang diwakili Sekretaris Daerah Samsuddin Abdul Kadir, M.Si Pada pembukaan kegiatan Pelatihan Peningkatan Produktifitas dan Wirausaha baru Produktif di Provinsi Maluku Utara, di Hotel Grand Dafam Ternate. (12/02)
Kegitan pelatihan yang dilaksanakan selama 5 (lima) hari dari tanggal 12 s.d 16 Pebruari 2020 dengan tujuan meningkatkan kompetensi wirausaha baru dan pencari kerja, perusahan mampu melakukan rencana perbaikan produktivitas yang tepat, serta meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja/perusahaan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Balai Peningkatan Produktifitas Kendari Direktorat Jenderal Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.
Disaat pembukaan kegiatan turut hadir Kepala UPTP Balai Peningkatan Produktivitas Kendari Dra. Andi Asriani Koke, MM., Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara, Kepala BLK Ternate, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, serta 70 (tujuh puluh) orang peserta yang terdiri dari UKM/Perusahaan di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.
Dalam sambutannya Gubernur menyampaikan terimakasih kepada Kepala Balai Peningkatan Produktivitas Kemeterian Tenaga Kerja RI yang telah memilih Maluku Utara sebagai salah satu lokasi dalam pelaksanaan pelatihan ini. “Bagi kami kegiatan semacam ini merupakan sebuah kesempatan bagi masyarakat kami, terutama para pelaku ekonomi”, ucap Gubernur.
Gubernur juga mengatakan, “Saat ini kita sedang menghadapi berbagai masaalah sekaligus tantangan, antara lain: Ketidak seimbangan antara pencari kerja dengan lapangan kerja produktif, disamping itu rendahnya kualitas angkatan kerja, serta Kurangnya motivasi dan mindset masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja sebagai wirausaha (usaha mandiri). Pada umumnya masyarakat bersifat pasif dan cenderung senang mencari pekerjaan atau bekerja pada orang lain”.
Mencermati masalah yang demikian inilah, maka semua pelaku usaha maupun yang akan membangun usaha untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produktivitas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, salah satunya denga peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penguatan daya saing perusahaan. Apabila produktivitas perusahaan meningkat maka para pekerja diperusahaan tersebut juga turut merasakan manfaat dalam bentuk kondisi kerja akan lebih baik dan penghasilan akan meningkat. Lanjut Gubernur
Diakhir sambutannya Gubernur memberikan pesan serta berharap kepada peserta agar didalam pelatihan ini betul-betul diperhatikan dan diikuti dengan seksama, sehingga dapat memahami pentignya kewirausahaan dan peningkatan produktivitas dalam upaya pengembangan dan meningkatkan usaha. Perlu dipahami pula bahwa pengembangan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas merupakan kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian usaha. Ini bertujuan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arahan pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik daerah.
Untuk diketahui, sesuai laporan penyelenggara Kepala UPTP Balai Peningkatan Produktivitas Kendari Dra. Andi Asriani Koke, MM., menjelaskan bahwa Sesuai Permenaker No. 22 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Produktivitas, BPP Kendari mempunyai wilayah kerja 10 (sepuluh) provinsi di Indonesia Timur yang meliputi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
Andi Asriani juga mengatakan, Pada tahun 2020 BPP Kendari akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja dan UMKM yaitu: Pelatihan Peningkatan Produktivitas sebanyak 107 paket (2.675 Orang), Pelatihan Wirausaha Baru Produktif sebanyak 75 Paket (1.500 Orang), serta Bimbingan Konsultansi Peningkatan Produktivitas Perusahaan sebanyak 15 Paket (75 Perusahaan/150 Orang).
JAKARTANEWS – Dewan Pers, Rabu (12/2/2020) melaksanakan Verifikasi Faktual Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) DKI Jakarta, Rabu (12/2/2020) yang berlangsung di kantor SMSI DKI Jakarta, di Jalan Veteran II No.7 Jakarta Pusat.
Verifikasi tersebut dilakukan oleh anggota Dewan Pers Asep Setiawan (ATVSI), Sekretaris Dewan Pers, Rita dan Staf Dewan Pers, Fajar.
Sejumlah poin diverifikasi di antaranya adalah memperbagus dokumentasi dan pemberitaan serta pengelolaan informasi media sosial ke seluruh anggota serta penyelenggaraan workshop atau pelatihan-pelatihan untuk mendidik para anggota dan masyarakat tentang content knowledge serta studi banding ke media-media yang lebih kekinian.
Asep yakin SMSI DKI Jakarta akan didukung oleh banyak pihak karena banyak perusahaan besar media menjadi anggotanya.
Dia juga berharap ke depan SMSI DKI Jakarta turut membantu memberikan edukasi sekaligus mengajak ribuan perusahaan media siber yang ada di Jakarta khususnya untuk dapat bersama-sama bergabung di SMSI karena menurut Asep hal itu penting agar ribuan pelaku media siber lebih terdata dengan baik, bertanggung jawab serta mendapat perlindungan dan bisa menerapkan good journalism.
Sementara Ketua SMSI DKI Jakarta, Nandi Nanti menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dewan Pers yang telah hadir dan melakukan verifikasi SMSI DKI Jakarta.
“Harapan saya, ke depan tidak ada lagi perusahaan yang eksklusif karena saat ini eranya kolaborasi bersama untuk membesarkan perusahaan media online melalui wadah SMSI,”ujar Nandi yang juga pemilik media online industry.co.id.
Ditambahkan Nandi, sudah ada 35 anggota SMSI DKI Jakarta dan telah memberikan berkas lampirannya untuk diverifikasi Dewan Pers.
Dalam kesempatan tersebut Ketua SMSI Pusat, Firdaus, menambahkan bahwa berdasarkan data dua tahun lalu ada sebanyak 473 media online yang masuk dalam keanggotaan SMSI yang tersebar di 29 Provinsi dimana dua diantaranya yang baru bergabung adalah Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi DKI Jakarta.
“Kita akan terus dorong perusahaan media online yang ada di dalam keanggotaan SMSI untuk terverifikasi secara administrasi dan faktual,” ungkapnya.
Sebelumnya Dewan Pers, pada Rabu (29/1/2020) lalu telah melaksanakan Verifikasi Faktual susunan organisasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pengurus Pusat di Jalan Veteran II No.7 Jakarta Pusat.(**)
TERNATENEWS – Kapolda Maluku Utara resmi berganti dari Brigjen Pol. Suroto ke Brigjen Pol. Rikwanto. Pergantian tersebut berdasar pada Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/385-388/II/Kep/2020 tanggal 3 Februari 2020.
Sekadar diketahui, Brigjen Pol. Rikwanto, sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Kalimantan Tengah, sementara Brigjen Pol. Suroto, dimutasi menjadi Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri.
Hadir dalam acara penjemputan Kapolda baru yang dipusatkan di Bandara Sultan Babullah Ternate, Rabu (12/2) itu, Gubernur Maluku Utara, KH. Abdul Gani Kasuba Lc, Walikota Ternate, Bupati Halmahera Tengah, Sekprov Malut, unsur Forkopimda Malut, Kapolres dan sejumlah petinggi pada jajaran Korps Bhayangkara Polda Malut.
Ceremoni acara penjemputan itu berupa pengalungan bunga, tarian adat Soya-soya dan joko kaha (injak tanah).
Sementara itu, jika tidak ada aral melintang, direncanakan pada Kamis besok, akan dilakukan acara Farewell and welcome parade Kapolda Malut, yang akan berlangsung di halaman kantor Mapolda Malut. (Hms)
