DEPOKNEWS  – Jika pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat lebih diperketat, maka pelonggaran kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bisa dilakukan.
Berdasarkan Hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menemukan persepsi masyarakat terkait kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) cenderung berubah-ubah periode Mei hingga September 2020, dimana pada Mei lalu, ditemukan 50,6 persen responden ingin PSBB dilanjutkan, sementara yang meminta PSBB dihentikan hanya 43,1 persen.
Dua bulan setelahnya atau Juli 2020, hanya 34,7 persen responden yang ingin PSBB dilanjutkan dan yang minta PSBB dihentikan mencapai 60,6 persen. Terakhir, pada September 2020, responden yang meminta PSBB dilanjutkan meningkat menjadi 39 persen, jumlah ini tak lebih banyak dari responden yang ingin PSBB dihentikan yakni 55 persen.
Emanuel Melkiades Laka Lana, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI  mengatakan pelonggaran PSBB bisa dilakukan, namun dengan syarat pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 di masyarakat lebih diperketat.
“Aspirasi mayoritas masyarakat untuk pelonggaran PSBB bisa dilakukan dengan syarat ketat pelaksanaan protokol kesehatan oleh warga masyarakat, pemerintah pusat maupun daerah dan para pemimpin formal serta informal,” ujar Melki dlam rilisinya yang diterima Selasa (20/10/2020).
Melki mencontohkan tren penyakit seperti flu burung, dimana setelah timbul kepanikan di awal, lambat laun masyarakat mulai terbiasa menghadapinya. “Begitu pula dengan Covid-19, masyarakat dinilainya sudah paham cara menghadapi, baik mencegah maupun perawatan ke fasilitas kesehatan apabila terindikasi positif,”tandasnya.
Alasan lain, lanjut Melki, yang membuat aspirasi masyarakat itu wajar adalah makin baiknya penanganan kesehatan oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis baik di fasilitas kesehatan RS, puskesmas, klinik maupun isolasi mandiri di hotel, wisma atau rumah sesuai status pasien OTG, gejala ringan, sedang, berat dan kritis. “Indikatornya presentase angka kesembuhan makin tinggi dan presentase angka meninggal terus menurun,” tandas  legislator Partai Golkar ini.
Dikatakan, kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menangani Covid-19, baik aspek kesehatan, sosial dan ekonomi makin baik dan terkoordinasi, sehingga hal itu berdampak pada kepercayaan publik yang makin tinggi menghadapi Covid-19, begitu juga dengan gagasan Presiden Joko Widodo soal pembatasan sosial berskala mikro di level RT/RW, kampung atau komunitas.
Melki menilai,  semuanya akan menjadi efektif jika kampanye dan penegakan disiplin protokol kesehatan pada warga masyarakat berjalan dengan baik. “Warga negara yang sadar dan patuh jalankan protokol kesehatan secara konsisten menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker merupakan kunci sukses mencegah Covid-19 menyebar,” imbuhnya.
Apalagi, jika ada warga yang bergejala mengarah kepada Covid-19, maka mesti segera dilakukan testing, tracing dan treatment oleh tenaga kesehatan terdekat. “Sehingga membantu pemulihan di berbagai aspek kehidupan. Jika semua bisa dilaksanakan niscaya kesehatan pulih, ekonomi bangkit dan indonesia maju bisa terwujud,” tandasnya.(aby)

DEPOKNEWS – Pembatasan Kegitan usaha Restoran, kafe, rumah makan, warung dan usaha sejenisnya di wilyah kota Depok Provinsi Jawa Barat kembali diperpanjang oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Kebijakan Pemkot Depok soal perpanjang pembatasan kegiatan usaha restoran, kafe, rumah makan, warung dan usaha sejenisnya itu tertuang dalam Surat Keputusan Wali Kota Depok Nomor 443/394/Kpts/Dinkes/Huk/2020.

Pjs Walikota Depok Supandi menjelaskan, pihaknya kembali mengelarkan Surat Keputusan terkait memperpanjang pembatasan kegiatan usaha restoran, kafe, rumah makan, warung dan usaha sejenisnya di Kota Depok. “kami keluarkan Surat Keputusan Wali Kota Depok Nomor 443/394/Kpts/Dinkes/Huk/2020 tentang perpanjang pembatasan Kegitan usaha Restoran, kafe, rumah makan, warung dan usaha sejenisnya di wilayah kota Depok Provinsi Jawa Barat.
Ditambahkan, sebelumnya, berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota  Nomor 443/385/Kpts/Dinkes/Huk, pembatasan kegiatan  usaha berlaku selama 14 hari kerja, yaitu sejak tanggal 04-17 Oktober 2020. Kemudian, keputusan ini lagi mulai 18-31 Oktober mendatang.

Dijelaskan, adapun pembatasan kegiatan usaha berlaku pada wilayah Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS) dengan beberapa ketentuan,seperti, tidak melayani pengunjung untuk makan di tempat (dine in), pelayanan diberikan dengan cara dibawa pulang (take away) dan jam operasional sampai pukul 21.00 WIB.”Untuk di luar wilayah PSKS, pelayanan makan di tempat sampai pukul 18.00 WIB. Sementara pelayanan dibawa pulang sampai dengan pukul 21.00 WIB,”jelasnya.

Dalam SK Wali Kota Depok Nomor : 443/395/Kpts/Dinkes/Huk/2020 itu juga terkait jam operasional baik untuk kegiatan toko, pusat perbelanjaan, dan tempat usaha/kegiatan lainnya diperkenankan sampai pukul 20.00 WIB. Sementara untuk aktivitas warga diperbolehkansampai pukul 21.00 WIB (aby)

DEPOKNEWS  – Jumlah pasien Virus Coronavirus atau Covid-19 yang sembuh di kota Depok Provinsi Jawa Barat semakin meningkat.
Berdasarkan data perkembangan ksus Covid -19 yang diperbaharui oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, data yang dirilis per tanggal 19 Oktober 2020, jumlah pasien sembuh di kota Depok menjadi 4.739 orang.Setiap harinya jumlah pasien sembuh di Kota Depok terus bertambah. Seperti yang tercantum dalam rilis hari ini, pasien sembuh Corona bertambah 125 orang.
Kemudian, untuk kasus konfirmasi positif bertambah sebanyak 132, sehingga totalnya menjadi 6.327 orang. Sedangkan kasus konfirmasi aktif sebanyak 1.412 orang. Pada data tersebut juga terjadi penambahan kasus pasien yang meninggal dua orang. Dengan demikian, jumlah pasien meninggal menjadi 176 orang.
Dalam upaya menekan seluruh kasus Covid-19, Pemkot Depok pun terus mengingatkan masyarakat untuk memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan menjaga jarak aman saat melaksanakan aktivitas di luar rumah.
Selain itu, masyarakat juga diminta untuk menjaga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan menjaga pola makan, berolahraga dan istirahat yang cukup.(Aby)