SOFIFINEWS – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara, Ir.Santrani Abusama, ST, MSi, Asean, Eng, menegaskan sebagai kepala dinas, dirinya bertanggungjawab dari luar hingga dalam institusi. Santrani mengatakan publik tidak akan melihat Kepala bidang atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 

Atas dasar itulah kata mantan kepala dinas Perumahan dan permukiman Malut ini bertemu Kepala Ombudsman untuk kerjasama pengawasan demi menjaga Integritas dan moral. Dia juga menegaskan tidak menginginkan stafnya bermasalah dengannhukum.

“Sebagai kepala dinas saya bertanggung jawab dari luar hingga dalam, orang tidak akan melihat Kabid atau PPK. Sehingga saya bertemu dengan kepala Ombudsman ini untuk menjaga integritas dan moral, saya tidak ingin saya punya staf bermasalah dengan hukum,” Ungkap Santrani.

Santrani mengkonatantitir pernyataannnya tersebut saat memberikann sambutan pada acara Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara dengan Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara, tentang Pengawasan dan Pendampingan Administrasi Pada Kegiatan Fisik dan Non Fisik Tahun 2020, yang berlangsung di aula pertemuan Dinas PUPR Malut, Selasa (10/3/2020).

Kepala Dinas PUPR Malut, Santrani M Abusama dalam kesempatan itu menyebutkan, kerjasama ini untuk menjaga dari hal-hal buruk yang dikenal dengan nama mal-administrasi dan lainnya.

Menurutnya, peran ombudsman  sangat besar, kewenangannya bahkan mampu merekomendasikan untuk lanjut ke penegak hukum, bahkan Ombudsman antibodi, dan punya kewenangan.

“Banyak pihak yang berfikir kalau kerjasama mereka takut, tapi saya berfikir kalau kita kerja betul buat apa takut,” ujarnya.

Santrani mengingatkan anak buahnya untuk tidak melakukan tindakan koruptif seperti tidak ambil volume, tidak melakukan persengkongkolan dengan pihak ketiga untuk menipu kepala dinas.

“Tapi kita ini manusia sehingga butuh diawasi, olehnya itu perlu kerjasama dengan Ombudsman untuk ikhtiar, olehnya itu saya juga bekerja sama dengan wartawan untuk mengawasi kita semua,” tegas pemilik gelar Asean Engineering ini.

Menurutnya, dia hanya  menginginkan bekerja dalam kebaikan bukan dalam kejahatan, dan tidak mau dalam perjalanan nanti melakukan kesalahan lalu meminta Ombudsman untuk membantu menutupi kesalahan.

“Saya berharap pada para Kabid dan PPK dan pengawas untuk sama sama bekerja dengan baik, jangan nanti misalnya selesai bekerja lalu ada yang dipanggil oleh penegak hukum,” tambahnya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara, Sofyan Ali dalam kesempatan itu menyebutkan, kerjasama ini menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan, menunjukan kesadaran untuk taat kepada aturan

“Kerjasama ini tepat pada hari ulang tahun Ombudsman RI, dan ini menjadi hari yang sangat menyenangkan bagi kami, Ombudsman sebagai lembaga negara, yang melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik termasuk swasta yang menggunakan anggaran negara,” ujarnya.

Menurutnya, dalam proses pelayanan publik yang menjadi fokus Ombudsman adalah jasa publik, barang publik, dan administrasi publik, tujuannya adalah agar masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik.

“Ada dua cara Ombudsman dalam bekerja pertama terhadap laporan masyarakat yang melaporkan terjadinya mal-administrasi dalam melakukan pelayanan, misalnya menyalahi kewenangan, penundaan berlalu, meminta imbalan jasa yang dilakukan. Saya mengetahui cara cara persengkongkolan buruk antara pelaksana dan kontraktor,” ujarnya.

Selain itu, kata Sofyan. Informasi atas inisiatif Ombudsman, salah satu melalui media pemberitaan dengan itu Ombudsman dapat melakukan investigasi.

“Ombudsman memang selama ini telah melakukan kerjasama dengan kepolisian, sehingga mampu melacak dugaan dugaan pelanggaran,” tegasnya.

Tak hanya itu, Sofyan bilang, fungsi kedua Ombudsman yaitu melakukan pencegahan, seperti mendeteksi kemungkinan terjadinya pelanggaran mal-administrasi yang mengarah pada proses korupsi, karena tidak ada satu perbuatan korupsi itu mulai dari mal administrasi.

“Kami sangat mengapresiasi atas kerjasama yang diinisiasi oleh kepala dinas, dengan adanya kerjasama ini maka lebih mudah untuk melakukan investigasi, meskipun tidak ada kerjasama kita tetap akan melakukannya,” ungkapnya.

“Upaya prefentif dan pembinaan sehingga pelayanan kepada masyarakat juga menjadi lebih berkualitas, saya berharap agar kita cermati lebih jauh,” tambahnya.

Menurutnya, dalam melakukan tugas dan fungsinya ombudsman tidak dapat dihentikan, bahkan ada yang menghalang-halangi maka akan mendapat hukuman pidana.

“Kita berharap kedepannya ini lebih ditingkatkan dan menjadi rol model bagi OPD yang lain. Mari kita melihat ini sebagai momentum yang baik, dengan tugas dan kewenangan masing-masing maka mari kita sinergikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” harapnya.

Usai memberikan sambutan, Kepala Dinas PUPR Malut dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara melakukan penandatanganan nota kerjasama, yang disaksikan oleh para Kabid dan seluruh staf Dinas PUPR Malut.(red/adi)

Kepala Dinas PUPR Malut, didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman Malut mengawali pembicaraan sebelum penandatangan perjanjian kerjasama.

SOFIFINEWS :  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara hari ini Selasa(10/03/20) mengundang Lemabaga pengawasan pelayanan publik oleh pemerintah yakni Ombudsman Republik Indonesia Pereakilan Maluku Utara.

Undangan tersebut dalam rangka tindak lanjut  dari pertemuan awal dengan Ketua Ombudsman Maluku Utara saat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ir.Santrani Abusama, ST, MSi, Asean, Eng,  berkunjung ke kantor tersebut dalam rangka menjajaki kerjasama untuk pengawasan belum lama ini.

Acara dari undangan tersebut adalah Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara dengan Ombudsman tentang Pengawasan dan Pendampingan Adminstrasi pada Kegiatan Fisik dan Non Fisik tahun 2020.

Dihadapan jajaran Dinas PUPR Malut, Ketua Ombudsman Perwakilan  Maluku Utara mengemukakan sangat mengapresiasi upaya kepala Dinas PUPR Maluku Utara mengundang Ombusman mengawasi dan mendampingi terhadap pelayanan administrasi atas proyek lroyek fisik dan non fisik.

Kepala ombudsman perwakilan Malut menjelaskan bahwa kewenangan yang diberikan melalui undang undang adalah pengawasan pelayanan publik oleh penyelenggara negara maupun swasta yang menggunakan anggaran negara. Atas dasar itu kata dia maka Ombudsman berhak untuk mengawasi baik diminta maupun tidak diminta.

Dalam hal kerjasama dengan dinas PUPR Maluku Utara, dirinya sangat salut sikap Kepala dinas untuk proaktif  menggandeng pihak Ombudsman melakukan pengawasan pelayanan administrasi dari sejumlah proyek di tahin 2020.

Dalam sambutan singkat mengawali penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut Kepala Dinas  Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)  Ir. Santrani Abusama, ST, MSi, Asean, Eng menjelaskan apa yang dilakukan institusi yang dia pimpin itu tidak lain dan tidak bukan hanya tidak menginginkan terjadinya mal asministrasi yang dilakukan oleh jajarannya.

“Saya tidak inginkan adanya staf staf saya  melakukan langkah langkah melanggar aturan berupa mal administrasi terhadap proyel proyek yang dilaksanakan pada tahun 2020 ini, karena itu saya ajak Ombudsman dan juga rekan wartawan media mengawasi saya dan staf saya, tegur saya dan staf saya jika melakukan mal administrasi,” Ujar Santrani saat sambutan di ruang rapat  dinas PUPR  di Sofifi.

Lebih lanjut Mantan Kepala dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Malut ini menegaskan mengingatkan kepada jajarannya yang hadir dalam acara tersebut agar bekerja secara teratur dan disiplin administrasi agar terhindar dari pelanggaran aturan perundang undangan terutama aturan tentang pengadaan barang dan jasa dalam perpres no 16 tahun 2018.

“Saya minta kepada para kepala.bidang, kepala.seksi dan seluruh ppk dan pengawas lainnya agar mari kita bersama bekerjasama untuk kebaikan kita dan instansi kita, bukan bekerjasama dalam Keburukan,” Pinta Santrani.(efa)