HALBARNEWS – Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara melalui Bidang Bina Marga terus berupaya meningkatan kwalitas pelaksanaan kegiatan fisik bidang jalan  yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019. 

Dalam rangka itu setiap PPK yang mengendalikan kegiatan proyek fisik strategis didorong untuk bekerjasama dengan Tim Pengawal Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

Selain sebagai upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan, juga dalam rangka untuk pencegahan dini terhadap terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan, dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara.

Menurut Ir. Faris Hi. Abdulbar, ST selaku Kasie Pembangunan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara sekaligus PPK Bidang Bina Marga III yang menangani DAK Bidang Jalan, Kegiatan Pengawalan fan Pengamanan (WALPAM) ini diusulkan oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara,Haji Djafar Ismail,SE,ST.

Oleh karena itu  lanjut Faris,  perlu ditindaklanjuti dengan koordinasi dan monitoring bersama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bina Marga III Dinas PUPR Maluku Utara dan TP4D Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

Monitoring yang dilaksanakan pada Sabtu (03/08/2019)  TP4D Kejaksaan Tinggi Maluku Utara diwakili oleh Akbal Puram Abdul Hamid, SH dan Muh. Arafah, SH didampingi oleh PPK Bina Marga III Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara Ir. Faris Hi. Abdulbar, ST,

Faris menambahkan bahwa monitoring difokuskan pada paket pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Ruas Goal – Ibu  di kabupaten Halmahera Barat yang berlokasi di Kecamtan Ibu.

Paket pekerjaan prnibkatan struktur jalan tersebut dikerjakan  Kontraktor Pelaksana PT. Maluku Jaya Bangunsakti. Proyek dengan tanggal kontrak 13 Juni 2019 lalu itu bernilai kontrak Awal Rp. 19,177,611,000.00.

Faris bilang Hasil pemantaun Pekerjaan berjalan sesuai jadwal pelaksanaan. PPK Bina Marga yang cukup energik ini  juga mengatakan panjang target adalah 5,7 Km, dengan progress fisik mencapai 11,02 %, atau masih deviasi positif terhadap jadwal pelaksanaan.

Mengakhiri penjelasannya, Faris mengatakan TP4D Kejaksaan Tinggi Malut optimis pekerjaan akan selesai sesuai kontrak di bulan desember 2019 mendatang.(emn)

Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba pada gambar atas sedang berkoordinasi dengan tim BNPB dan berfoto bersama kepala BNPB Letjend Doni Monardo.

TERNATENEWS – Gubernur Malut KH.Abdul Gani Kasuba, Kamis,(18/7-19) bersama Kepala Badana Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Doni Modardo bersama romongan  mengunjungi lokasi terdampak gempa bumi bermagnitude 7,2 yang merobohkan ribuan rumah penduduk di sejumlah kecamatan di kabupaten Halmahera Selatan baru baru ini.

Sebelumnya Gubernur AGK menjemput kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjend Doni Monardo dan rombongan di bandara Babullah.

Selanjutnya Gubernur dan mantan Panglima Kodam Pattimura itu bersama rombongan langsung menuju sejumlah lokasi yang terdampak gempa tektonik yang telah menewaskan Lima orang dan lebih dari 2000 jiwa terpaksa harus mengungsi menyusul hancurnya rumah rumah mereka.

Dalam kunjungan tersebut gubernur Abdul.Gani Kasuba dan kepala BNPB Doni Monardo memberikan bantuan kepada para korban gempa demi meringankan beban yang mereka alami.

Tutut pula dalam kunjungan peninjauan tersebut  sejumlah pejabat deputi BNPB serta pejabat dari pemerintah provinsi Maluku Utara.(emn)

LIMA SKPD dan TIGA PPK PEMROV MALUT MENYABET PENGHARGAAN TERBAIK.

TERNATENEWS – Gubernur Maluku Utara (GubMu) KH.Abdul Gani Kasuba, hari ini Senin(15/7-19) menyerahkan piagam tanda jasa penghargaan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terbaik kepada Lima Institusi di Pemerintahan Provinsi Maluku Utara.

Kelima OPF itu adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara dibawah kepemimpi nan  Djafar Ismail, yang menyabet predikat sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terbaik di lingkup Pemrov Malut.

Tim Penilai Kinerja OPD yang tergabung dalam tim UKPBJ bentukan kepala biro pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Maluku Utara memberikan apresiasi penghargaan berupa piagam tanda jasa yang diserahkkan Oleh Gubernur Abdul Gani Kasuba kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  Ruang (PUPR) Maluku Utara, Haji Djafar Umar, ST,SE beserta empat kepala SKPD lainnya.

Selain Dinas PUPR, Gubernur juga memberikan piagam oenghargaan kepada kepala Bappeda, Syamsuddin Banyo, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Buyung Radjiloen, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, Santrani Abusama dan Kepala Dinas Pertanian Idham Umasangadji.

Selain Lima Pimpinan SKPD  Tersebut, Gubernur juga menyerahkan tanda jasa terbaik kepada tiga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dua PPK dinas PUPR dan satu PPK Dinas Perkim. Mereka adalah Sofyan Kamarullah,ST dan Nasruddin Salama,ST serta Risman Iriyanto Djafar,ST

Kelima Pimpinan SKPD dan Tiga PPK tersebut, oleh tim UKPBJ dipandang sebagai pejabat pengadaan dan pejabat struktural Pemprov Malut yang layak menerima penghargaan berupa piagam pengharaan sebagai PPK dan Organisasi Perangkat Daerah Terbaik di Pemprov Malut.

Pemberian piagam penghargaan Kepada Lima kepala SKPD tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Abdul Gani Kasuba bertempat di salah satu hotel berbintang di jalan jati raya.

Pemberian pengharaan atas penilaian tim Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang disingkat (UKPBJ) dilakukan bersamaan dengan menggelar Rapat Koordinasi Se-Provinsi Maluku utara guna mengumumkan sejumlah nama Pejabat OPD yang berpredikat terbaik.

Dalam rapat koordinasi tersebut Unit Kerja Pengadaan Barang da Jasa (UKPBJ) yang berada dibawah Struktur Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Malut, mengundang Gubernur Abdul Gani Kasuba menyerahkan  Piagam penghargaan tanda jasa.

Menurut Abdul Farid Hasan selaku Ketua Tim Penilaian pada UKPBJ, pemberian penghargaan terbaik tersebut berdasarkan penilaian Tim yang dia pimpin atas prestasi kerja, berupa disiplin  ketepatan sinergi dan ketepatan kinerja termasuk ketepatan dalam menyusun rumusan rumusan dan acuan kerja pada OPD yang bersangkutan. Kata Abdul Farid.

“Jadi kami tim UKPBJ melalukan Penilaian atas kinerja semua OPD dalam lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara, atas segala dedikasinya dan kedisplinan serta ketepatan selaku Pejabat Pejabat OPD,” Ujar Abdul Farid Hasan, Ketua Tim Penilaian UKPBJ.

Farid menjelaskan lagi bahwa penilaian yang dilakukan tim UKPBJ tersebut adalah memberikan motivasi kepada para pimpinan SKPD  agar kinerja manajemen selalu tepat waktu tepat sasaran sesuai dengan aturan yang berlaku.

Farid menambahkan bahwa tim UKPBJ  yang dibentuk oleh Kepala biro pengadaan barang dan jasa pemprov Malut adalah gabungan dari PNS, Akademisi dan aparat penegak hukum.(emn)

TERNATENEWS – Luar biasa, Tim Penilai Kinerja para pejabat di bidang pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara memberikan apresiasi penghargaan berupa piagam tanda jasa kepada sejumlah pejabat pengadaan barang jasa Pemprov Malut yang dipandang layak menerimanya.

Adalah Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang disingkat (UKPBJ) Senin, (15/7) menggelar Rapat Koordinasi Se-Provinsi Maluku utara guna mengumumkan sejumlah nama Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dalam rapat koordinasi tersebut Unit Kerja Pengadaan Barang da Jasa (UKPBJ) yang berada dibawah Struktur Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Malut, mengundang Gubernur Abdul Gani Kasuba menyerahkan  Piagam penghargaan tanda jasa kepada  Sofyan Kamarullah,ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terbaik  bersama satu PPK lainnya yang juga dari dinas PUPR Malut yakni Nasruddin Salama,ST,  Ada juga satu PPK dari dinas Perkim Malut, Risman Iriyanto Djafar,ST. Ketiganya adalah PPK di jajaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Menurut Abdul Farid Hasan selaku Ketua Tim Penilaian pada UKPBJ, pemberian penghargaan terbaik tersebut berdasarkan penilaian Tim yang dia pimpin atas prestasi kerja, berupa disiplin dan ketepatan waktu dalam menentukan jadwal pengadaan dan  ketepatan sinergi dan ketepatan kinerja termasuk ketepatan dalam menyusun rumusan rumusan dan acuan kerja atas penadaan baran dan jasa, kata Abdul Farid.

“Jadi kami tim UKPBJ melalukan Penilaian atas proses pengadaan barang Dan jasa yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dalam lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara, atas segala dedikasinya dan kedisplinan serta ketepatan selaku Pejabat pengadaan  dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),” Ujar Abdul Farid Hasan, Ketua Tim Penilaian UKPBJ.

Farid menjelaskan lagi bahwa penilaian yang dilakukan tim UKPBJ tersebut adalah memberikan motivasi kepada para pelaku pengadaan dalam hal ini pejabat dan panitia pengadaan, para pejabat pengguna anggaran agar kinerja manajemen selalu tepat waktu tepat sasaran sesuai dengan aturan yang berlaku.

Diakhir penjelasan, Farid menambahkan bahwa tim UKPBJ  yang dibentuk oleh Kepala biro pengadaan barang dan jasa pemprov Malut adalah gabungan dari PNS, Akademisi dan aparat penegak hukum.(emn)