SOFIFINEWS – Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba, Lc pada Kamis (15/4) melantik Saifuddin Djuba sebagai penjabat Bupati Halamahera Utara.
Pelantikan yang dilangsungkan di Aula Nuku lantai II Kantor Gubernur juga turut di hadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku Utara, Plh Bupati Halut Ydhiahart Noya, Ketua DPRD Halut Yulius Dagilaha, Kadis Koperasi dan UKM Malut Wa Zaharia, Staf Ahli Gubernur, Idham Umasangadji, Karo Pemerintahan Ali Fataruba dan Karo PKKP Rahwan K Suamba.
Pelantikan tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.82-987 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.
Gubernur dalam sambutannya menyampaikan, pelantikan Pj Bupati Halut merupakan momentum penting dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk mengisi kekosongan jabatan bupati definitif yang telah berakhir masa jabatan.
“Untuk diketahui, hingga hari ini proses Pilkada di Halut masih berlangsung, dan sebentar lagi memasuki tahapan pemungutan suara ulang (PSU) sesuai perintah mahkamah konstitusi (MK)”. Ucapnya
Selain itu Gubernur juga mengingatkan, kehadiran Pj Bupati semata-mata untuk menjamin berlangsungnya roda pemerintahan.
“Saya ingatkan kehadiran saudara dalam waktu yang singkat ini hendaklah menjadi solusi atas permasalahan pemerintahan di Halut,” ujar orang nomor satu di Malut.
Gubernur juga berharap, kepada semua elemen masyarakat maupun pemerintah Halut agar tetap memelihara keharmonisan, ketenangan, dan kedamaian, sampai periode Pilkada ini selesai.
“Kepada Pj Bupati yang baru dilantik agar menjalankan tanggungjawab ini dengan sebaik-baiknya, tugas yang saudara pikul merupakan amanah,” tutupnya. (Hmspempeov).
SOFIFINEWS – Tim Percepatan Pembangunan Ibukota Provinsi Maluku Utara yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri beberapa saat lalu tiba di Maluku Utara dan langsung melakukan survey lapangan sekaligus menggelar rapat bersama Gubernur Maluku Utara Kh Abdul Gani Kasuba dan jajaran di ruang rapat lantai IV kantor Gubernur, Sofifi.
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan Apep Fajar Kurniawan, yang juga sebagai ketua Tim Percepatan Pembangunan Ibukota Maluku Utara dalam rapat tersebut menjelaskan tujuan kedatangan tim di Sofifi yaitu melakukan singkronisasi data yang dibutuhkan terkait dengan usulan Gubernur Maluku Utara kepada Presiden Republik Indonesia untuk menjadikan Sofifi sebagai kawasan khusus.
Menurut Apep, ada dua Tim yang dibentuk untuk mempercepat pembangunan di dua lokasi yaitu salah satunya Sofifi, Maluku Utara. Tujuan akhir adalah mencari formulasi dan langkah terbaik apa yang sekiranya dapat digunakan untuk membangun Kota Sofifi.
“Yang terpenting dari pertemuan ini adalah kita mencari formula terbaik bagaimana sofifi dibangun dengan kecepatan dan akselerasi sebagai mana yang dicita-citakan”, kata Apep
Sementara itu, Direktur Kawasan Kota dan Perbatasan Negara, Thomas Umbu Pati TB dalam wawancara terpisah menjelaskan bahwa ada beberapa persoalan yang menjadi tujuan khusus yaitu delinisasi batas yang akan menentukan batas kawasan.
Oleh karena itu, Tim meminta dokumen-dokumen terkait dengan deliniasi termasuk jumlah desa dan kelurahan yang ada dalam rencana kawasan dengan melihat fakta dan data.
“melihat fakta lapangan bahwa ketika berbicara zona pendukung untuk mendukung kawasan nantinya ini yang kita dorong bagaimana kita bangun sehingga ketikan kita berbicara tentang bagaimana pegawai bisa menetap di Sofifi maka kita harus
menyiapkan satu kondisi yang baik sehingga layak tinggal dan menetap di ibukota provinsi”,Kata Thomas
Ia juga melihat selama ini antara Kota, Kabupaten dan provinsi saling melempar tanggungjawab ketika ada masalah seperti masalah sampah. maka persoalan regulasi nantinya tim akan mengkaji apabila kedepan nanti Sofifi menjadi kawasan khusus maka didalam draft regulasi yang dikeluarkan nanti akan diuraikan secara rinci siapa berbuat apa.
Sementara, Sekprov Malut Samsuddin Abd Kadir dalam pemaparannya menjelaskan bahwa usulan terhadap percepatan pembangunan Kawasan Khusus ibukota sofifi telah dilakukan sejak tahun 2015 dihadapan presiden RI berkunjung ke Sofifi.
Sekprov berharap dengan adanya data yang telah dipaparkan dan dokumen yang disampaikan akan dapat memenuhi kebutuhan tim sehingga percepatan pembangunan ibukota Sofifi sebagai kawasan khusu terpenuhi.(humaspemprov)
TERNATENEWS – Dalam Rangka membangun sinergitas sektor Perhubungan Provinsi Maluku Utara, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan Rapat Kordinasi dan Singkronisasi Dinas Perhubungan se – Provinsi Maluku Utara tahun 2021 yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku Utara yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin A. Kadir yang bertempat di Lt. VI Muara Hotel Ternate, Senin (29/03/21).
Dalam Sambutan Tertulis Gubernur yang di sampaikan Sekprov mengatakan bahwa Pemerintah terus berupaya melaksanakan pembangunan di semua sektor dengan penuh tekad dan semangat. Walaupun di awal tahun 2020, kita dihadang oleh tantangan pandemi Covid-19, yang tentunya berimbas pada situasi perekonomian kita, namun hal ini bukanlah menjadi kendala kita untuk melakukan berbagai strategi demi kemajuan daerah kita bersama.
“Salah satu sektor vital yang terus dibenahi adalah sektor transportasi, baik darat, laut dan udara. Semua jalur transportasi ini dapat mempermudah dan mempercepat ekspansi ekonomi, sehingga pemulihan dan peningkatan ekonomi dapat di capai”. Ucap Sekprov
Lanjut beliau, Jalur Laut, ada program Tol laut, yang memberikan kemudahan ketersediaan (availability), pengiriman (accessibility), dan disparitas harga barang kebutuhan yang lebih terjangkau oleh masyarakat (affordability). Dan kapal kapal – kapal penghubung antar daerah/pulau yang mengangkut berbagai produk industri dan hasil-hasil produk pertanian dan perikanan.
“program Tol Laut ini dapat memberikan dukungan konektivitas logistik wilayah Indonesia Timur, termasuk Maluku Utara secara optimal, dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung, seperti jalan menuju ke pelabuhan, kapasitas dermaga, dan fasilitas pendukung lainnya”. Kata mantan Kepala Bappeda ini.
Sementara itu, untuk jalur udara, pemerintah juga melakukan pengerjaan penyelesaikan revitalisasi Bandar Udara, seperti Bandara Sultan Babullah, dan baru – baru ini kita juga telah menyaksikan peresmian Terminal Baru Bandara Kuabang, oleh Presiden RI.
“Semua percepatan pembangunan ini merupakan upaya mempercepat konektivitas antar wilayah”. Ungkap sekprov
Lanjutnya dalam sambutannya, bahwa dalam rangka membangun sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi demi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kementerian Perhubungan secara efektif dan efisien sesuai unit dan domisili masing-masing wilayah kerja. Perlu adanya komitmen bersama guna mewujudkan konektivitas, keselamatan, dan pelayanan transportasi yang handal dan berdaya saing.
“Melalui forum ini, diharapkan mampu menjadi media edukasi, diskusi, transformasi dan aspirasi bagi peserta, sehingga dapat menyamakan persepsi/ pemahaman guna meningkatkan kinerja program sesuai tupoksi masing-masing di setiap komponen terkait”. Harap sekprov
Sementara di sela-sela itu, Kepala Dinas Perhubungan Armin Zakaria saat diwawancarai mengatakan bahwa dengan adanya Rakor ini kita mengintegrasikan semua program kegiatan disemua sektor perhubungan sehingga adanya keterpaduan dari Provinsi dan Kabupaten/kota dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
“Kita membangun sinergitas dalam rangka untuk menuju konektivitas di Provinsi Maluku Utara, sehingga antara Kabupaten/kota dengan Provinsi terjadi singkron dalam pelaksanaan program sehingga tidak terjadi tumpang tindih”. Ucap Kadishub pemprov malut
Disela-sela Kegiatan Tersebut juga dilakukan Penyamatan Tanda Peserta secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara.
Perlu diketahui, bahwa kegiatan Rakor dan singkronisasi ini dilaksanakan selama 4 (empat) hari, mulai dari tanggal 29 maret sampai dengan tanggal 1 April 2021 bertempat di Balroom Muara Hotel Ternate.
Tampak Hadir, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin A. Kadir, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara Armin Zakaria, Kasubdit Gakkum Polda Malut, Kepala Balai Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota se Maluku Utara. (gmspemprov))
TERNATENEWS – Gubernur Maluku Utara (Gubmu) yang diwakili Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan setda Provinsi Maluku Utara Umar Sangadji, SE, M.Si menghadiri sekaligus menyamatkan Pin pengurus pada kegiatan Pelantikan Dan Pengukuhan Pengurus DPD APWI Provinsi Maluku Utara periode 2021 – 2024 yang di ketuai oleh Drs. Sadek Arbi, M.Si sesuai SK Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia (APWI) nomor kep-011/DPP-APWI/II/2021. yang dilangsungkan secara Virtual yang bertempat di Royal Resto Ternate. (10/11/21)
.
Dalam Sambutannya Gubernur Maluku Utara yang dibacakan Asisten II menyampaikan bahwa Sesuai Pasal 70 ayat (1) Peraturan MENPAN RB No. 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa JF wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi; dan ayat (2) Pejabat Fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi.
Lanjutnya, Organisasi yang awalnya bernama Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) ini telah mengalami perubahan nama melalui Hasil Kongres Widyaiswara ke-8, yang digelar tepat di hari jadi IWI ke – 20 tahun.
“Momentum perubahan nama menjadi Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI) ini merupakan momen yang tepat bagi penyegaran dan pemilihan Ketua Pengurus APWI serta para pengurus Daerah, termasuk Provinsi Maluku Utara yang baru di mulai pada Periode Tahun 2021 – 2024”. Ujarnya
Selain itu, beliau juga mengatakan Tantangan APWI ke depan akan semakin banyak dan kompleks. Oleh karena itu, para pengurus semakin dituntut untuk dapat senantiasa melakukan pembenahan, perubahan, mendesain program yang bernuansa kompetisi dalam pengetahuan dan berkarya, mampu melahirkan terobosan-terobosan baru, serta pengembangan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan kompetensi aparatur pemerintah daerah.
“APWI harus mampu memberi inspirasi semangat mencintai belajar, karena belajar merupakan proses seumur hidup”. Kata Mantan Kadis Nakertrans
Diakhir sambutannya, beliau menghimbau kepada para pengurus, yang dilantik agar dapat mengemban amanah yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab.
“Kami percaya dan optimis dengan pengalaman dan pengetahuan yang saudara-saudara miliki, saudara mampu melaksanakannya dengan baik”. Tutupnya
Adapun susunan kepengurusan DPD APWI Provinsi Maluku Utara periode 2021-2024 Terdiri dari Pelindung Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Dewan Pembina Kepala BPSDM Provinsi Maluku Utara, Ketua Drs. Sadek Arbi, M.Si, Wakil Ketua Najemiah M. Amin, S.Pd, M.si, Sekretaris M. Yajid, SP, M.Si, Bendahara Nur Lienda, ST, Msc, Bidang Pengembangan Kompetensi WI Abdurahim Koroy, SH, M.,E, Erniati, S.Sos, M.Si, Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat DR. Abbas Adam, M.si, Taufik Z. Karim, ST, MT, Ahmad Salamat, SH, M.Si, Bidang Pendidikan, Pengajaran, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi PNS Nony Ahmad, S.Pd, M.M, Hatim Tidore SH, M.si, Bidang Penerbitan dan Publikasi M. Ikbal Sudi, S.IP, M.si, Mirah H. Hafel, SE, M.si.
Tampak hadir melalui Virtual Ketua DPP APWI DR. Budiarso Teguh Widodo, ME sekaligus Melantik pengurus DPD APWI Provinsi Maluku Utara, Ketua Koordinator APWI Wilayah VI Indonesia Timur Muhammad Yunus, Para Ketua DPD APWI Wilayah Timur, sementara hadir secara langsung Asisten II Setda Provinsi Maluku Utara Umar Sangadji, SE, M.Si, Sekretaris BPSDM Prov. Maluku Utara, Kepala Biro Protokoler, Kerjasama dan Komunikasi Publik Rahwan K. Suamba, serta pengurus DPD APWI Provinsi Maluku Utara. (Hms pemprov)
SOFIFINEWS – Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan empat kepala daerah di Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan di Aula Nuku Kantor Gubernur Maluku Utara akhirnya berjalan dengan baik dan tetap mengikuti protokol kesehatan melalui pengawasan secara ketat, Jumat (26/2).
Empat kepala daerah yang di lantik oleh Gubernur atas nama Predien Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.82- 381 tanggal 24 feb 2021 diantaranya, Bupati dan wakil bupati kabupaten Halmahera Timur, Ubaid Yakub-Anjas Taher, bupati dan wakil bupati kepulauan Taliabu, Aliong Mus-Ramli, WaliKota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan, Cpt. Ali Ibrahim-Muhammad Sinen dan Bupati dan wakil Bupati Halmahera Barat, James Uang- Jufri Muhamad masa jabatan Tahun 2021-2024.
Melalui sambutan tertulis, Gubernur Maluku Utara, Kh. Abdul Gani Kasuba,Lc menyampaikan, Dilantiknya pasangan Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah, merupakan hasil Pilihan masyarakat pada PILKADA serentak yang lalu. Masyarakat telah menyalurkan aspirasi, sesuai dengan hati nurani. Sehingga pada hari ini, diwujudkan oleh Pemerintah Pusat, melalui Gubernur, untuk melantik dan mengambil sumpah saudara-saudara, sesuai amanat Keputusan Menteri Dalam Negeri.
Gubernur mengatakan, Pelaksanaan PILKADA dimanapun, selalu diwarnai perbedaan kepentingan. Namun saya ingatkan, bahwa persoalan yang terjadi selama PILKADA, segera dilupakan.
“Tidak ada lagi kelompok yang menang dan kalah. Sejak hari ini, saudara bukan lagi milik kelompok tertentu, tetapi milik seluruh lapisan masyarakat.” Ucapnya.
Gubernur dua periode ini juga mengingatkan, bahwa masa jabatan kita semua hanya sampai tahun 2024, dimana akan dilaksanakan PEMILU dan PILKADA secara serentak.
“Untuk itu, Manfaatkan waktu dan kesempatan yang singkat ini, dengan berbuat yang terbaik bagi kepentingan masyarakat.” Tutupnya.
Upacara pelantikan serentak Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Maluku Utara, masa jabatan Tahun 2021 – 2024 tampak dihadiri oleh Forkopimda Maluku Utara beserta sejumlah pihak dari masing-masing keluarga dari kepala Dearah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. (Hms pemprov).
TERNATENEWS – Mewakili Gubernur Maluku Utara, Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra, Gafaruddin, membuka secara resmi Pertemuan koordinasi Lintas sektor/Lintas program, organisasi profesi, jejaring layanan imunisasi covid-19 dan swasta Malut Tahun 2021, Kamis (25/2), di Sahid Bella Hotel Ternate.
Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten I mengatakan bahwa, sejak pemerintah menetapkan covid-19 sebagai bencana non alam berupa wabah/pandemic, berbagai upaya terus dilakukan untuk penanganan pencegahan penyebab virus ini. Mulai dari penerapan protokol kesehatan yang masih gencar dilakukan dibeberapa daerah, hingga program vaksinasi yang saat ini sedang digalakan.
Penerapan protokol kesehatan, seperti pembatasan sosial/pembatasan kerumunan, pembatasan perjalanan, pemberlakuan isolasi, penundaan dan pembatalan acara, penutupan fasilitas dan pengaturan pelayanan publik, serta prioritas pelayanan terkait covid-19, sangat mempengaruhi jadwal pelayanan imunisasi di tingkat posyandu, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya, termasuk swasta,”katanya
Masih terjadi kekawatiran di kalangan sejumlah orang tua untuk memberikan imunisai bagi anaknya, dan tidak sedikit pula petugas kesehatan ragu-ragu dalam menyelengarakan pelayanan imunisasi di tengah pandemi covid-19, hal ini di sebabkan ketidaktahuan ataupun perbedaan pemahaman tentang juknis yang tersedia,”ungkapnya
Jika kondisi ini terus dibiarkan, lanjut Gafaruddin, maka cakupan imunisasi nasioanl akan turun, sehingga kekebalan komunitas tidak terbentuk lagi, dan pada akhirnya cakupan imunisasi yang rendah ini bisa menyebabkan terjadinya KLB PD31 seperti campak, rubela, difteri, polio dan lainya. Kondisi ini tentunya akan menjadi beban ganda bagi masyarakat dan negara di tenga pandemi covid-19 yang masih berlangsung.
Gafaruddin juga berharap melalui forum ini di harapkan mampu menjadi media edukasi, diskusi, trnsformasi dan aspirasi bagi peserta, sehingga dapat menyamakan persepsi atau pemahaman guna meningkatkan kinerja program sesuai tupoksi masing-masing di setiap komponen terkait.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Maluku Utara dr. Idhar Sidi Umar dalam laporannya mengatakan bahwa pertemuan koordinasi lintas sektor/lintas program, organisasi profesi, jejaring layanan imunisasi di Provinsi Maluku Utara tahun 2021 ini di harapkan adanya kerja bersama dan dukungam dari berbagai pihak
Idhar berharap Hasil dalam pertemuan ini, nantinya dapat memberikan pemahaman yang sama dari lintas sektor dan lintas program, organisasi profesi, jejaring layanan imunisasi dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi covid-19 di Maluku Utara.
Dukungan lintas sektor serta lintas program, organisasi profesi, jejaring layanan imunisasi di Maluku Utara sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sehingga dapat membantu dalam sosialisasi dan edukasi ke masyarakat terkait kegiatan vaksinasi covid-19,”tutupnya
Dilanjtkan dengan penyampaian materi secara virtual yang di sampikan Direkturat Surveilens dan Karantina Kesehatan Ditjen P2P Kemenkes RI dengan tema “Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19”
Turut hadir Forkopimda Malut, Pj Sekda Kabupaten Haltim, Kepala BI Perwakilan Maluku Utara, Kepala RSUD Chasan Bosoiri, Para Kepala Dinas Kesehata Kabupaten/Kota Se-Maluku Utara serta tamu undangan lainya.(Hms pemprov))
PENTINGNYA kerja sama internasional dalam menangani permasalahan pandemi Covid-19 yang belum juga usai. meski vaksin sudah mulai tersedia sejak awal tahun 2021, namun pendistribusian vaksin yang masih belum merata dan ini perlu terus didorong. “Speakers Conference perlu terus mendorong terjaminnya akses adil bagi vaksin yang aman, efektif dan berkualitas bagi semua orang,” terang Puan dalam pertemuan virtual The Preparatory Committee of The Fifth World Conference of Speakers of Parliamen.
Konferensi antar Parlemen dari 19 negara anggota Intern Parliamentary Union (IPU) kali ini merupakan forum yang tepat untuk mempererat kemitraan global, dan memperkuat solidaritas bersama dalam menangani pandemi Covid-19. “Kita dapat berbagi pengalaman bagaimana meningkatkan kepemimpinan Parlemen untuk berkontribusi menangani pandemi, dan melakukan pemulihan paska pandemi,” ujarnya.
Selain itu, menurut Puan, dalam konferensi ini nantinya perlu untuk memastikan agar pemulihan paska pandemi dapat dilakukan sejalan dengan pencapaian SDGs, Paris Climate Agreement, geopolitik, persamaan gender dan isu-isu lainnya.
Untuk itu, diusulkan, pembahasan dalam konferensi yang rencananya akan dilaksanakan pada September 2021 mendatang, fokus pada isu pemulihan pascapandemi. “Pembahasan perlu difokuskan pada isu pemulihan paska pandemi sehingga kita bisa bersama-sama melakukan hal-hal yang kemudian bisa dilakukan bersama oleh semua negara,” kata Puan.
Selain itu, demi menangani pandemi Covid-19, berbagai pihak turut mengupayakan pengembangan vaksin, salah satunya ialah Vaksin Nusantara yang tengah dikembangkan Universitas Diponegoro (Undip) dan Rumah Sakit Kariadi di Semarang.
Kedua institusi itu beberapa bulan ini melakukan uji klinis tahap pertama kepada 30 orang, mereka bekerja dalam senyap dan diam mulai berani membuka diri dan publikasi setelah proses uji klinis tahap pertama selesai dan hasilnya positif berpotensi menjadi vaksin dengan metode baru dan bersifat individual.
Hasilnya, sesuai presentasi peneliti Vaksin Nusantara terbukti aman digunakan karena tidak menimbulkan efek samping pada 30 relawan uji klinis tahap pertama. Temuan uji klinis juga memperlihatkan peningkatan antibodi tubuh untuk melawan virus Covid-19 dengan capaian yang relatif tinggi.
Perwakilan BPOM RI yang hadir saat itu pun menerima langsung hasil penelitian uji klinis tahap pertama untuk diteliti lebih lanjut sebelum masuk ke uji klinis tahap kedua, sehingga bagi para peneliti dan berbagai kalangan yang punya pendapat lain, Ia menghimbau untuk langsung berkomunikasi dengan Undip atau RS Kariadi, serta bisa juga menunggu hasil BPOM yang tengah mengecek data ini.
Namun ironisnya, cukup banyak komentar terkait penelitian vaksin tersebut. Komentar yang tidak melalui konfirmasi ke peneliti atau melihat hasil BPOM tidak memberikan kontribusi apapun terhadap upaya pelaksanaan Inpres Nomor 6 tahun 2016 tentang percepatan produksi dan penggunaan obat dan alat kesehatan dalam negeri yang menjadi pesan Presiden Jokowi bagi sektor kesehatan.
Bersama dengan GeNose, Vaksin Nusantara apabila telah melalui serangkaian uji sesuai ketentuan yang berlaku bisa menjadi pintu masuk membangun kedaulatan dan kemandirian Indonesia dalam bidang kesehatan. (dpk)
DEPOKNEWS – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta pemerintah turut memprioritaskan vaksinasi bagi petugas dan warga binaan di lembaga permasyarakatan (lapas) sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran virus Covid-19. Program vaksinasi, lanjut Sahroni, merupakan bentuk pemenuhan hak para narapidana di bidang pelayanan kesehatan yang juga harus dijamin negara.
“Kita juga punya rasa kemanusiaan, jangan karena mereka tahanan lalu statusnya dipandang sebelah mata. Walaupun mereka merupakan tahanan, para napi tetap memiliki hak dari negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Karenanya demi HAM, pemerintah harus prioritaskan vaksinasi para tahanan,” tegas Sahroni (22/2/2021).
Ia menuturkan, petugas dan narapidana di lapas sangat rentan terpapar Covid-19, hal ini dikarenakan mayoritas penjara di Indonesia sudah banyak yang mengalami overkapasitas. Sehingga para napi tidak bisa jaga jarak atau social distancing. Sahroni menambahkan, hingga kini, angka penyebaran Covid-19 di lapas masih tinggi.
Misalnya, November lalu ada ratusan napi di Lapas Pekanbaru yang terdeteksi positif. Demikian halnya di Lapas Sukamiskin yang memiliki 52 kasus positif.
“Ini kan karena padatnya tahanan di lapas hingga berisiko menyebabkan penyebaran yang tinggi. Untuk itu, saya meminta kepada Kemenkumham untuk segera melakukan vaksinasi di lapas,” jelas politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Sebelumnya, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Liberti Sitinjak menyebutkan pihaknya melaksanakan kegiatan Swab Test Antigen Covid-19 yang diikuti 26 UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Hasilnya, terdapat 84 orang positif dari 4.508 orang peserta yang menjalani swab Test Antigen Covid-19, dan telah dilaksanakan tindakan tracing dan treatment. (dpk)
SOFIFINEWS – Pertandingan eksebisi sepakbola atau Friendly Match antara Tim bertabur bintang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Pemprov Malut melawan Tim Kuat Balai BPPW dipastikan akan berjalan seru.
Pertandingan yang dijadwalkan akan berlangsung pada hari Rabu (24/2/21) Malam Pukul 20.00 tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Kie Raha.
Menurut Manajer tim Disperkim Malut Aba Faisal Albaar timnya sangat siap untuk berhadapan dengan tim Balai Prasarana Wilayah BPPW.
Dirinya optimis bisa menaklukan tim balai. Menurut Aba ais sapaan akrab manajer tim Disperkim itu, keyakinan timnya bisa mengalahkan BPPW karena materi pemain tim Disperkim memiliki kekuatan pemain yang merata hampir di semua lini.
Apalagi menurutnya, tim Disperkim diperkuat oleh penjaga gawang berpengalaman Ato Albaar.
Mantan penjaga gawang Solimongo dan Annaser ini sudah tidak diragukan lagi kemampuannya menghalau si kulit bundar di bawah mistar gawang.
Dengan menerapkan pola bermain 3 4 2 1 yakni menempatkan satu penyerang tunggal dipastikan tim Disperkim bisa merepotkan tim Hanny Kodja cs.
Selain kekuatan yang merata, Disperkim juga dikenal selama ini memiliki pola main ala tiki taka Barcelona. Dengan tiga gelandang andalan yang dimiliki Disperkim yakni erwin, guntur dan Aal dipastikan tim ini akan dengan mudah bisa menguasai pertandingan di lapangan.
Apalagi Disperkim memiliki gelandang Guntur yang juga mantan gelandang tim Indonesia Muda bakal menjadikan pertandingan persahabatan antar dua tim institusi pemerintah itu semakin menarik ditonton.(sof)
JAKARTANEWS – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Indonesia yang menyediakan vaksin Covid-19, dalam rangka upaya untuk menangani pandemi yang telah terjadi lebih dari 10 bulan.
Dengan adanya vaksin ini, menurutnya, dapat memberikan harapan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar kondisi pandemi dapat segera berlalu.
“Vaksin Covid-19 memberikan harapan bagi kita semua, agar kondisi pandemi Covid-19 dapat segera berlalu. Akan tetapi kondisi saat ini memperlihatkan ketidakpastian dari situasi Pandemi Covid-19 masih akan berlanjut,” jelas Puan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.
Karena itu, lanjut Puan, DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan vaksinasi Covid-19 agar dapat berjalan tepat manfaat dan tepat sasaran. Pemerintah juga diharapkan agar terus melakukan edukasi dan sosialisasi terkait vaksin Covid-19, serta terus memastikan bahwa vaksin yang digunakan aman, bermanfaat, dan halal.
“Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan komitmen kita bersama sebagai Anggota DPR, agar melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, untuk dapat terus mengoptimalkan upaya, kebijakan, dan program pemerintah maupun negara dalam membangun daya tahan nasional baik di bidang kesehatan, ekonomi, maupun sosial dalam menghadapi Pandemi COVID-19,” ujar politisi PDI-Perjuangan ini.
Diketahui, Pemerintah Indonesia telah menerima 11 juta vaksin dari Sinovac, perusahaan asal Tiongkok, yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Selasa (2/2/2021) lalu. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi menjelaskan dari 11 juta vaksin tersebut, 10 juta di antaranya berupa bahan baku (bulk) dan 1 juta lainnya vaksin dalam bentuk overfill.
Dengan adanya tambahan 11 juta vaksin tersebut, total sudah terdapat 28 juta vaksin di Indonesia, baik vaksin yang sudah dalam bentuk jadi maupun berbentuk bahan baku. Selanjutnya, bahan baku tersebut akan digunakan oleh Bio Farma untuk memproduksi vaksin Covid-19. (dpk)
