SOFIFINEWS – Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke 22 menerima dukungan dari berbagai pihak melalui sejumlah bantuan guna menunjang pelaksanaan STQ nasioanl XXVI.
Kegiatan yang dipusatkan di halaman kantor gubernur, Selasa (12/10) dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Forkopimda Malut, Ketua DPRD Malut, Kuntu Daud, Pimpinan SKPD Malut dan tamu undangan lainnya.
Di hari ulang tahun yang ke 22 Pemerintah Provinsi menerima sejumlah bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak sebagai upaya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan STQ Nasional yang dipusatkan di Kota Sofifi.
Adapun sejumlah bantuan yang diberikan terdiri dari lima unit Bus oleh PT. Wanitiara Persada, 5 unit mini bus inova dari PT. Antam, 10 unit mobil jenes dari PT Harita Group, 5 unit bus mediam oleh PT. Iwip dan 20 unit toilet portable dari Halmahera Succes Mining.
Selain dukungan bantuan oleh sejumlah perusahan, bantuan juga diberikan oleh kementerian perhubungan sebanyak 23 unit mini bus Haies, pemerintah Kabupaten P. Moratai sebanyak 10 unit bus Hairs, 2 unit bus oleh Pemkot Ternate dan 1 unit damkar serta 8 unit minibus oleh Pemerintah kabupaten Halut.
Selain dari bantuan yang diberikan, pemerintah provinsi dalam memperingati HUT ke 22 juga dirangkaikan dengan penerimaan penghargaan bintang inovasi yang diberikan kepada Badan Pengembangan Sumber daya Manusia (BPSDM) atas partisipasinya dalam penginputan data indeks inovasi daerah 2021 dan pemberian bantuan alat musik tradisional oleh Dinas Pendidikan dan Kebudyaan kepada komunitas budaya di Malut. (Hms Adpim)
SOFIFINEWS – – Perusahaan pertambangan dan hilirisasi HARITA Nickel menyediakan 1 unit kapal dan 10 bus guna menyukseskan penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) Tingkat Nasional XXVI di Sofifi, Maluku Utara.
Penyerahan kapal dan bus dilakukan langsung oleh Manajemen HARITA Nickel yakni Komisaris Utama Halmahera Persada Lygend, Stevi Thomas dan Direktur Utama Trimegah Bangun Persada, Donald J Hermanus kepada Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba.
Abdul Gani Kasuba saat menerima dukungan menyampaikan apresiasinya dan mengucapkan terimakasih atas dukungan yang diberikan oleh HARITA.
Saat serah terima, Gubernur menyampaikan bahwa dukungan 10 unit bus dan 1 kapal cepat executive sangat membantu pelaksanaan STQ ini. “Ini merupakan ajang nasional yang menjadi kebanggaan daerah. Kami dari Pemerintah Malut sangat berterima kasih atas dukungan yang luar biasa dari pihak perusahaan. tanpa dukungan dari berbagai pihak, STQ akan menghadapi berbagai kendala,” ujar Abdul Gani Kasuba di depan para panitia STQ.
Stevi Thomas mengungkapkan bahwa dukungan yang diberitakan HARITA merupakan bentuk partisipasi perusahaan yang merupakan bagian dari masyarakat Malut. Perhelatan nasional yang sangat penting ini, khususnya bagi umat Islam, tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan semua pihak. STQ akan menjadi kebanggaan bagi Malut yang telah dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan besar ini. “STQ harus sukses dan berjalan dengan baik. Penyelenggaran STQ di Malut juga dapat dijadikan sebagai ajang promosi bagi daerah yang indah dan nyaman ini. Ini kesempatan bagi Malut untuk menunjukkan potensinya kepada Indonesia akan berbagai potensi yang dimiliki Bumi Kieraha. Kita tidak boleh menyiakan kesempatan ini,” harap Stevi Thomas yang mewakili manajemen HARITA Nickel.
Kapal yang diberikan HARITA berjenis kapal cepat fiber sea bus dengan kapasitas 200-220 penumpang. Kapal yang memiliki berat 160 ton ini biasanya digunakan di penyeberangan Batam-Singapore. Adapun 10 unit bus yang diberikan memiliki kapasitas masing-masing 15 penumpang, sehingga total daya tampung mencapai 150 penumpang.
Donald menambahkan, kapal dari HARITA dapat dimanfaatkan untuk mengangkut tamu-tamu kehormatan seperti duta besar, undangan dari pemerintah pusat dan pimpinan daerah. Bus akan digunakan guna mobilisasi peserta STQ.“Dukungan yang kami berikan tidak hanya berupa kapal dan bus. Segala biaya operasional baik kapal maupun bus, semuanya ditanggung HARITA. Panitia STQ tidak perlu memikirkan sopir, kru kapal bahkan BBM yang digunakan. Yang penting bagi kami, STQ ini dapat berjalan sukses dan dapat menjadi catatan penting dalam perjalanan daerah Maluku Utara,” ungkap Donald.
Gubernur di depan awak media berharap, STQ yang berlangsung pada 16-25 Oktober 2021 dapat berjalan sukses.
***
TERNATENEWS – Sebanyak 75 orang yang tergabung dalam rombongan (Kafilah) Seleksi Tilawatil Quran (STQ) Nasional dari provinsi Papua Barat resmi tiba di Maluku Utara dengan menggunakan kapal KM Sinabung.
Rombongan dipimpin oleh asisten 1 provinsi Papua Barat Drs Musa Kamudi dan diterima oleh Asisten Tiga Pemprov Malut Asrul Gailea didampingi asisten Dua, Sri Hatari, asisten 1 kota Ternate Drs Mohdar Din dan Asisten dua Drs. Bahtiar Teng, kadis kehutanan, Sukur lyla, Ketua Dharma Wanita Dinas Kehutanan H.Karmila Sukur Lyla, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Rahwan K Suamba dan General Manager Pelindo Ternate Anwar Pae di pelabuhan Ahmad Yani, Ternate.
Usai diterima pemerintah provinsi dan pemerintah kota Ternate, rombongan langsung menikmati sarapan dari bidang konsumsi, rombongan kemudian melakukan konvoi dipusat kota dan kembali ke hotel.
Rencananya akan berangkat ke Sofifi pada tanggal 13 okt 2021 dengan rombongan kafilah lainnya untuk melakukan pendaftaran.
Sementara pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, akan tiba rombongan dari sejumlah provinsi dengan pesawat reguler seperti Garuda, batik, Citilink dan lion Air.(hmspemprov)
JAKARTANEWS – Keterlibatan Equinoc (Equipment and Sport Aparel Industry Associaton of Indonesia) di tengah penyelenggaraan pesta akbar PON XX Papua 2021 menambah daftar jumlah UMKM olahraga yang bergabung dengan Sportbloc.
Asosasi ini memiliki hampir 200 anggota yang menjadi pemegang merek apparel olahraga (sports wear) tersebar di Indonesia.
“Terima kasih kami sudah dibuka kerja sama KONI dengan Sportbloc, dibantu untuk menjual produk-produk apparel olahraga member kami. Yang saya tahu Sportbloc, segmentasinya sesuai dengan apa yang kita lakukan, marketplace khusus peralatan dan pakaian olahraga. Terima kasih juga untuk PWI,” kata Sekretaris Jendral Equinoc, William Socrates saat berbincang dengan awak media di Media Center Jakarta untuk PON XX Papua, Senayan, Rabu 5 Oktober 2021.
William atau disapa Willy mengatakan, kehadiran Equinoc sejak sekitar Januari 2018 diawali keresahan yang sama dirasakan beberapa pemilik bisnis sports wear brand dalam industri yang sudah lama hadir, namun dirasa kurang bergensi.
“Memang 85 persen appareal pakaian olahraga, kebutuhan yang paling besar dan keberagaman brand ada di appareal, jadi kenapa? karena seperti sekarang pakaian bola futsal, olahraga lari dan segala macamnya itu yang jadi utama,” tuturnya.
Berbicara tentang apparel, ia memandang saat ini bukan zamannya bangga ketika merek-merek tertentu ternyata buatan Indonesia.
“Saya beli bajunya inter milan, saya beli bajunya Manchester United made in Indonesia kalau menurut kami, itu sudah lewat masanya. Tapi kini jauh-jauh ke Amerika ada brand Indonesia, itu yang mau kita majukan,” terang Willy.
Pasar apparel olahraga di Indonesia bisa dikatakan tumbuh pesat. Uniknya dari pasar Indonesia yang selama ini dikenal sebagai negara produsen, baju olahraga bisa dipesan khusus atau custom, bahkan harganya murah. Bandingkan pasar di luar negeri seperti Amerika, untuk pembelian apparel custom bisa mencapai lima kali lipat dari harga normalnya.
“Jadi keunikannya, market-marekt di Indonesia sudah suka memesan pakaian olahraga dengan desain mereka sendiri, itulah kenapa marketnya sangat besar. wow gw mau desainnya mirip dengan MU, Persib Bandung, bahkan wajah orangtua kita dibikin baju, karena alatnya sudah mudah didapat,” ujar Willy.
Meski hingga sekarang didominasi merk pakaian olahraga, kata Willy, keanggotaan Equinoc tidak menutup pintu buat peralatan olahraga lainnya. “Kalau ada pameran besar-besaran kita bisa undang makin banyak, karena kita sudah menghitung Indonesia kira-kira ada 700 brand, dan ini tidak akan mungkin stop, pasti akan lebih karena nggak susah bikin brand pada akhirnya,” ungkapnya.
Sportbloc menilai meskipun baru beranjak ber-UMKM, pasar apparel anggota Equinoc sudah mencakup level atas dengan kualitas premium, menengah hingga bawah. Pemasarannya memang masih ritel secara online di marketplace Tokopedia, Shopee atau Bukalapak.
“Kami di Sportbloc melihat pasar yang cukup besar untuk dilakukan secara corporate. Jadi memang pemesan corporate baik klub, Liga 3 saja tidak kurang dari 700 brand. Di situlah ceruk pasar yang dilihat Sportbloc dan LPDUK, karena memang dengan korporasi kita bisa menghimpun dana cukup besar, kemudian secara value dan administrasi pemesanannya memang agak ribet, mulai dari katakanlah saya memesan untuk BUMN apa, pakai kerah atau tidak, tinggal klik warnanya apa, bahannya. Jadi selama ini mereka menjalani pakai nekad, mabok tapi duitnya gede. Ini yang kita lihat,” kata CEO Sportbloc, Ndang Mawardi.
“Jadi kita di sportbloc tidak akan berkompetisi dengan Tokped, Shopee dan lain-lain itu e-commerce yang sudah berjalan,” imbuhnya.
Sekretaris Anggota Wantimpres, Ganjar Razuni memuji Equinoc telah melakuukan satu langkah terobosan luar biasa. Hal ini patut didukung pemerintah, badan, ataupun lembaga, termasuk soal pajaknya. “Misalnya ada keringanan pajak, bisa diusulkan kepada instansi yang berwenang.
Nah, keringanan itu bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap potensi-potensi milenial yang saya katakan punya nilai-nilai luar biasa, bisa memberikan terobosan-terobasn dan menghasilan keekonomian secara general, dan ini juga bentuk upaya kita mendorong berkembangnya industri olahraga,” tutur peraih doktor bidang ilmu politik di Universitas Nasional ini.
Ganjar sependapat kini saatnya brand-brand olaraga Indonesia go internasional. “Brand kita perkenalkan, dan memperjuangkan tegaknya branding ini bagian dari nasionalisme olahrga kita, NKRI. Pikirannya harus di balik. Ketika kita ke Amerika, kita mengagungkan produk Indonesia. Salah satu ciri kebesaran negara di dunia itu adalah produknya di luar negeri,” kata Ganjar, menekankan.
Di satu sisi diakuinya memang banyak peralatan olahraga beredar di pasar Indonesia masih impor, salah satunya di cabang olahraga sepatu roda. “Terkait alat-alat olahraga, apakah sudah dipikirkan bagaiana kita bisa, paling tidak, lembaga yang Adinda pimpin ini bisa mendapat kesempatan harga murah dan terjangkau, atau bila perlu produk dalam negeri pasti alasannya bahan baku. Pertanyaan apa iya bahan baku tidak ada?” tanya mantan ketua harian PB
Persatuan Olahraga Sepatu Roda Indonesia (Porserosi) kepada William.
Ganjar mewakili pemerintah juga ingin tahu hambatan-hambatan yang selama ini dihadapi anggota-angota Equinoc.
“Mudah-mudahan ini merupakan masukan yang harus kita perbaiki, dan InsyaAllah kita bantu demi berkembangnya usaha-usaha seperti ini, industri dalam negeri olahrga nasional,” tandasnya.
Menurut William, ketersediaan bahan-bahan baku berkualitas menjadi hambatan terbesar anggota Equinoc yang mayoritas pelaku usaha UMKM. Sebab, hal ini berkaitan kapital besar, daya beli tinggi sedangkan pasar Equinoc cenderung pembeli produk-produk denan harga terjangkau. “Memang akibatnya member kita banyak berantem di harga kompetitif. Artinya semakin kompetitif harganya, semakin tidak bagus kualitasnya karena menyesuaikan dengan profit yang akan diambil, dan untuk membeli bahan baku berkualitas pasti ada minimal order yang sangat besar, balik lagi kita UMKM yang mungkin memulai bisnisnya dengan modal nol, modal desain-desain,” urainya.
Ia berharap ke depannya pemerintah bisa memfasilitasi Equinoc untuk berdiskusi dengan kalangan produsen tekstil. “Mungkin kita tidak membeli dalam jumlah besar tapi anggota kita banyak, kebutuhan pasti banyak, itu bagi-bagi. Itulah asosiasi ini kita bentuk untuk nanti memfasilitasi agar bisa mendapatkan bahan baku berkualitas yang masih bisa ecer,” jelasnya.
Selain itu juga tentunya terkait bantuan hukum dan keuangan. William mengungkap para pelaku usaha UMKM ini ‘buta’ pembukuan keuangan. “Berani minjam ke bank tapi nggak tahu pembukuan yang baik, mungkin kantong kiri kanan, akibatnya merugi, umurnya tidak lama. Butuh pelatihan-pelatihan sampai jahit berkualitas seperti apa sih,” ucapnya menanggapi pertanyaan Ganjar.
Dukungan UMKM Alkes
Sementara itu, Ketua Umum UMKM Produk Kesehatan (Prokes), dr. Fazzhra Fawwaz memastikan dukungan pihaknya demi suksesnya penyelenggaraan PON XX Papua.
“Kami mendukung pengadaan dan distribusi alkes kepada para nakes (tenaga kesehatan) yang bertugas di Papua,” kata Fazzhra yang juga Sekjen Asproksi (Asosiasi Produk Kesehatan Indonesia Standar Internasional).
Pengadaan alkes itu tentunya berdampak pada menggeliatnya ekonomi kerakyatan, khususnya mereka yang bergerak di UKM dan UMKM di banyak daerah di Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Fazzhra juga memuji langkah PWI Pusat membuat Media Center PON di Jakarta. Ke depan, katanya, langkah ini bisa juga diikuti oleh PWI daerah membuat Media Center serupa untuk hajatan-hajatan olahraga berskala besar.
Hal itu sejalan dengan keinginan Ndang Mawardi, CEO Sportbloc yang ikut mendarahi pendirian Media Center di Jakarta.
“Ya, kami tidak akan berhenti di sini. Kami juga akan bikin Media Center sejenis untuk event-event besar lain nantinya,” kata Ndang.
Selain PWI dan Sportbloc, Media Center PON di Jakarta ini juga didukung KONI Pusat, Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK), dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Sementara Sportbloc sendiri, seperti dikatakan Ndang, merupakan aplikasi sport aggregator yang mengolaborasikan berbagai start up yang terkait olahraga seperti rental venue se-Indonesia, ticketing, sport industry berbasis UMKM keolahragaan termasuk alat-alat pertandingan, database atlet dan nonatlet, sport science, dan data event olahraga berbasis wisata.
“Ini luar biasa,” ujar Fazzhra seraya menambahkan bahwa aplikasi seperti ini akan menjadi pundi-pundi uang karena mencakup dan menjangkau segala aspek yang berkaitan dunia olahraga.
[Media Center Jakarta]
SOFIFINEWS – Kesiapan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Maluku Utara dalam mensukseskan even nasional Seleksi Tilawatil Quran ( STQ) ke XXVII di Sofifi perlu mendapat apresiasi dan acungan jempol.
Cuma dalam waktu seminggu gedung asrama yang tadinya mirip kost kosan mahasiswa kini ibarat hotel bintang 3.
Gedung yang dipersiapkan untuk menampung Dewan Hakim dan Dewan Pengawas sebanyak 70 orang itu kini telah siap menyambut kedatangan Dewan Hakim dan Dewan Pengawas dengan segala kelwngkapan fasilitas yang disiapkan untuk kenyamanan Dewan Hakim dan Dewan Pengawas.
Menurut Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Maluku Utara Drs.Miftah Baay, M.Si persiapan yang dilakukan cuma seminggu dengan melibatkan seluruh staf dan pejabat lingkung BPSDM. “Modal kami kekompakan dan kebersamaan seluruh aparatur di lingkungan kami. Karena ini hajatan nasional dan demi siar dakwah sehingga seluruh staf bersemangat untuk mensukseskan STQ. Kata Mantan Plt Sekkot Tidore ini.
Kaban juga merincikan bahwa dari 70 kamar yg telah siap ditempati terdiri dari 10 kamar dengan fasilitas Super Deluxe.
“Tersedia 10 kamar dengan fasilitas spring bed jenis double bed, pendingin AC, Sofa, TV 32 Inc, kamar mandi, air panas dan air dingin dilengkapi toilet duduk”. Kata Miftah.
Pengamatan di lapangan keseluruhan 40 kamar yang terdapat baik di la tai satu maupun dua di asrama BPSDM semua kamar telah disiapkan dengan fasilitas yg deluxe untuk menjamu dewan hakim dan dewan pengawas.(emn)
JAKARTANEWS – Tahun 2022 mendatang insan pers akan menggelar hari puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Kendari, Sulawesi Tenggara.
Berbagai kegiatan telah dirancang dan dimatangkan, untuk membangun peradaban baru dunia pers Indonesia.
Salah satu dari kegiatan tersebut adalah Lomba Baca Puisi Multi Media yang akan digelar sejak Oktober 2021 ini dan berpuncak pada 7 Februari 2022.
Ketua Umum PWI, Atal S Depari menjelaskan, dipilihnya Lomba Baca Puisi Multi Media ini merupakan terobosan baru kegiatan HPN. Lewat ekspresi seni, terutama seni baca puisi, PWI ingin mengajak seluruh rakyat Indonesia bangkit dari keterpurukan covid 19 yang sudah satu tahun lebih mempandemi di Indonesia.
“Puisi adalah bahasa peradaban dan wartawan adalah saksi peradaban, maka PWI mengajak rakyat Indonesia untuk bangkit dan bersemi melawan pandemi melalui ekspresi puisi,” ungkap Atal yang didamping Ketua Bidang Budaya PWI Pusat, Ramon Damora.
Ramon Damora menambahkan, sayembara puisi dengan konsep multi media dipilih karena selaras dengan semangat era digital. Sayembara, kata dia, terbuka secara luas untuk masyarakat Indonesia.
“Boleh perorangan, boleh juga berkelompok tapi maksimal 1 kelompok itu tiga orang,” jelas Ramon.
Sayembara ini tidak menggunakan biaya pendaftaran dan biaya apapun.
“Gratis,” timpalnya.
Caranya cukup mudah, peserta membacakan/memproduksi puisi dengan konsep multimedia: menggunakan medium pendukung artistik-estetik seperti musik, tari, seni rupa, video latar belakang, dll, yang direkam dalam video berdurasi maksimal 5 menit.
“Puisi harus sesuai dengan tema Bersemi di Tengah Pandemi yang secara subtansi mengajak Indonesia Bangkit di tengah badai Covid-19, ini boleh puisi sendiri ataupun puisi karya orang lain,” sambungnya.
File video puisi multimedia dikirim menggunakan format MP4, dengan resolusi rekaman minimal 15 Mb, Full HD, ke alamat email: puisimultimediahpn2021@gmail.com
Batas waktu pengiriman video hasil karya hingga 30 November 2021 pukul 23.59 WIB.
“Lima finalis lomba akan kita berangkatkan ke Kendari untuk mengikuti Final secara langsung di Kendari pada awal Februari 2022,” sebut Ramon.
Juara 1 dalam sayembara ini akan mendapatkan uang tunai Rp10 juta, juara 2 mendapatkan Rp7 juta dan Juara 3 sebesar Rp5 juta, Juara harapan 1 dan 2 masing-masing Rp1,5 juta.***
SOFIFINEWS – Dinas Kesehatan Maluku Utara akan berlakukan protokol kesehatan super ketat selama Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) baik mulai persiapan pendaftaran peserta lomba hingga berakhirnya kegiatan tersebut. Seluruh peserta nantinya akan dites kesehatan ulang sebelum memulai mata lomba. Hal ini diungkap langsung Kepala Dinas Kesehatan Maluku Utara, Idhar Sidi Umar saat ditemui diruang kerjanya Selasa (28/09) pagi.
Terkait protokol kesehatan saat pelaksanaan STQ Oktober mendatang, baik peserta lomba, dewan juri, pendamping atau siapa saja yang akan memasuki area atau venue STQ maka akan dilakukan rapid test, semua yang masuk akan dicek dengan alat scan barkot aplikasi peduli lindungi, jika tidak memiliki aplikasi tersebut maka tidak bisa memasuki area STQ. Alat barkot sendiri dinas telah mengirim persyaratan dan dalam jangka waktu lima hari kedepan diupayakan secepatnya dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI, aku Idhar.
Prokes ini diterapkan guna membatasi kerumunan yang akan terjadi. Idhar menambahkan bahwasanya pembatasan kerumunan ini pada dasarnya mencegah terjadinya kenaikan kasus klaster covid baru pasca STQ nanti. Untuk itu, Dinas Kesehatan sendiri sudah siapkan personel tenaga kesehatan yang direkruit dari RS. Bhayangkara, RS. Chasan Bosoeiri Ternate, RS. Angkatan Darat, RS. Jiwa Sofifi, puskesmas Galala dan sekitarnya yang diperbantukan. Total tenaga yang direkruit kurang lebih 108 orang. 108 ini tersebar di enam lokasi berbeda. Selain tenaga kerja, Satgas Covid-19 juga disiagakan selama STQ berlangsung.
Ditanya soal alat kesehatan, Idhar mengaku alat yang dipakai standar seperti yang saat ini dipakai yakni alat PCR, rapid test, obat-obatan, alat scan barkot dan juga disiagakan empat unit mobil ambulance. Pelayanan kesehatan sendiri hanya bersifat perawatan jalan, kata Idhar. Jika terjadi hal terkait gangguan kesehatan, pasien akan dirujuk ke RS setempat.
Untuk kesiapan tenaga kesehatan sendiri nantinya pada tanggal 11 Oktober sudah tempati pos kesehatan mulai dari bandara, area perumahan ASN, puskesmas setempat dan venue STQ. Idhar juga mengatakan pekan ini akan digelar lagi rapat panitia untuk mengatur pola mengatasi kerumunan massa. Ia berharap event nasional ini dapat berjalan sesuai harapan dengan tidak menimbulkan kasus baru. (yUn)
SOFIFINEWS – Jelang pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur’an Nasional ke -26 tahun 2021 ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Maluku Utara Jumat, (24/09) pagi bersama kepala dinas dan juga jajarannya terjun lapangan guna memastikan sarana penunjang STQ yang kian hari bertambah diakomodir dan dicek kelengkapan dilapangan.
Seperti pada pagi ini, terlihat kepala dinas PUPR Maluku Utara, Djafar Ismail didampingi sejumlah PPK mengecek bantuan langsung dari Balai Prasarana Permukiman Maluku Utara yang tiba di Sofifi berupa Hydrant Umum (HU) sebanyak 12 unit. Hydrant Umum sendiri semacam profil penampungan air yang diminta Dinas PUPR sebagai salah satu sarana penunjang STQN Oktober mendatang. Bantuan ini atas permintaan dinas melalui surat resmi.
Djafar Ismail jelaskan, bantuan yang datang saat ini berupa Hydrant Umum (HU) sebanyak 12 unit ini atas permintaan dinas. Selain HU, bantuan yang akan tiba di Sofifi dalam waktu dekat adalah armada truk tangki air sebanyak 2 unit dan juga MCK Portable.
MCK Portable sendiri ada beberapa unit milik Dinas BPBD yang diperbantukan. Untuk truk tangki air juga ada bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup dan biro umum yang siap dipakai dalam rangka menunjang sarana STQN. MCK portable kurang lebih 50 unit disiapkan, sisanya kurang lebih 12 unit disiapkan OPD lain dan juga bantuan dari Balai Prasarana.
Sementara itu, Kasie Spam Dinas PUPR Maluku Utara Ramdani Ali, saat ditemui media menjelaskan, penempatan profil HU dibeberapa titik arena STQ sudah disiapkan termasuk diantaranya pada area RTH depan kantor DPRD Provinsi. Untuk volume air per HU sendiri kata Ramdani sebanyak 2000 liter.
Sementara untuk penempatan HU atau profil air sendiri diarea RTH diakui Ramdani untuk para pedagang (PKL) warga sekitar yang menempatinya untuk berdagang. Penataan sendiri nanti melalui dinas terkait agar tata letak lapak pedagang nantinya terlihat rapi dan tidak kumuh. Lanjut Ramdani, penyediaan HU ini hanya bersifat sementara, sehingga untuk suplay air nantinya tidak melalui sumur bor melainkan truk tangki air yang standby dibeberapa lokasi. Hydrant Umum (HU) sendiri akan dikembalikan ke Balai Prasarana usai pelaksanaan STQ nanti. (yUn)
BOGORNEWS – Presiden RI Joko Widodo melakukan peninjauan pada kegiatan Pelaksanaan Vaksinasi Merdeka di Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Rabu (22/9) dan di hafiri Bupafi Bofor Ade Yasin.
Dalam peninjauan itu, Presiden juga menyapa para peserta Vaksinasi Merdeka di beberapa lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia.
Herman, salah satu perwakilan dari BEM Nusantara, menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan Vaksinasi Merdeka yang dinilai sebagai bentuk sinergi antara Polri dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) dalam mendukung percepatan vaksinasi di Tanah Air.
“Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Presiden, terutama Bapak Kapolri yang telah memperkenankan kami untuk berkolaborasi dengan Polri. Total keseluruhan dari mulai awal kita berkolaborasi sudah 40 titik di seluruh Indonesia,” imbuh perwakilan BEM Nusantara dalam dialog dengan Presiden Jokowi melalui konferensi video.
Presiden Jokowi pun meminta mahasiswa untuk ikut menggerakkan masyarakat agar turut serta dalam program Vaksinasi Merdeka sehingga target pemerintah dalam mencapai kekebalan komunal dapat segera tercapai.
“Saya minta masyarakat digerakkan agar semuanya bisa ikut program Vaksinasi Merdeka ini sehingga persentase vaksinasi semakin hari semakin baik dan target kita 70% itu segera bisa kita capai,” ungkap Presiden.(bal)
JAKARTANEWS – Empat orang anggota Partai Demokrat mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) meliputi pengujian formil dan materil terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan Menkumham tanggal 18 Mei 2020
Dalam siaran pers Advokat Yusril Ihza Mahendra dan Yuri Kemal Fadlullah dari IHZA&IHZA LAW FIRM SCBD-BALI OFFICE, Kamis (23/9) yang mewakili kepentingan hukum empat orang anggota Partai Demokrat mengajukan judicial review ke MA.
Judicial Review dimaksud meliputi pengujian formil dan materil terhadap AD/RT Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan Menkumham tanggal 18 Mei 2020. Oleh karena AD/ART sebuah parpol baru dinyatakan sah dan belaku setelah disahkan Menkumham, maka Termohon dalam perkara pengujian AD/ART Partai Demokrat Menteri Hukum dan HAM.
Yusril dan Yuri mengatakan, langkah menguji formil dan materil AD/ART Parpol merupakan hal baru dalam hukum Indonesia, dimana Keduanya mendalilkan, MA berwenang untuk menguji AD/ART Parpol karena AD/ART dibuat oleh sebuah parpol atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan Undang-Undang Partai Politik.
“Nah, kalau AD/ART Parpol itu ternyata prosedur pembentukannya dan materi pengaturannya ternyata bertentangan dengan undang-undang, bahkan bertentangan dengan UUD 1945, maka lembaga apa yang berwenang untuk menguji dan membatalkannya,”tandas mereka.
Menurut mereka, ada kevakuman hukum untuk menyelesaikan persoalan di atas, dan MA yang merupakan quasi peradilan internal partai, tidak berwenang menguji AD/ARD. Begitu juga Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perselisihan internal parpol yang tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai, tidak berwenang menguji AD/ART. Pengadilan TUN juga tidak berwenang mengadili hal itu karena kewenangannya hanya untuk mengadili sengketa atas putusan tata usaha negara.
“Karena itu saya menyusun argumen — yang Insya Allah cukup meyakinkan — dan dikuatkan dengan pendapat para Ahli Hukum antara lain Dr. Hamid Awaludin, Prof Dr Abdul Gani Abdullah dan Ahli Hukum Tata Negara dan Konstitusi Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H. yang pada hakikatnya harus ada lembaga yang berwenang menguji AD/ART untuk memastikan apakah prosedur pembentukannya dan materi muatannya sesuai dengan undang-undang atau tidak. Sebab penyusunan AD/ART tidaklah sembarangan karena dia dibentuk atas dasar perintah dan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh undang-undang,”tegas mereka.
Menurut Yusril dan Yuri, kedudukan Parpol sangatlah mendasar dalam kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan negara kita. Ada 6 (enam) kali kata partai politik disebutkan di dalam UUD 1945. Ada puluhan kali partai politik disebut di dalam undang-undang, bahkan ada undang-undang khusus yang mengatur partai politik, seperti yang sekarang berlaku yakni UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dengan perubahan-perubahannya. Lembaga-lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi malah tidak satu kalipun disebut di dalam UUD 1945.
Nah, mengingat peran partai yang begitu besar dalam kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan negara, bisakah sebuah partai sesuka hatinya membuat AD/ART? Apakah kita harus membiarkan sebuah partai bercorak oligarkis dan monolitik, bahkan cenderung diktator, padahal partai adalah instrumen penting dalam penyelenggaraan negara dan demokrasi? Jangan pula dilupakan bahwa partai-partai yang punya wakil di DPR RI itu juga mendapat bantuan keuangan yang berasal dari APBN yang berarti dibiayai dengan uang rakyat. Saya berpendapat jangan ada partai yang dibentuk dan dikelola “suka-suka” oleh para pendiri atau tokoh-tokoh penting di dalamnya yang dilegitimasi oleh AD/ARTnya yang ternyata bertentangan dengan undang-undang dan bahkan UUD 1945.
Mahkamah Agung harus melakukan terobosan hukum untuk memeriksa, mengadili dan pemutus apakah AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 bertentangan dengan undang-undang atau tidak? Apakah perubahan AD/ART dan pembentukan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang atau tidak? Apakah materi pengaturannya, seperti kewenangan Majelis Tinggi yang begitu besar dalam Partai Demokrat, sesuai tidak dengan asas kedaulatan anggota sebagaimana diatur dalam UU Partai Politik?
Apakah wewenang Mahkamah Partai dalam AD/ART yang putusannya hanya bersifat rekomendasi, bukan putusan yang final dan mengikat sesuai tidak dengan UU Partai Politik? Apakah keinginan 2/3 cabang Partai Demokrat yang meminta supaya dilaksanakan KLB baru bisa dilaksanakan jika Majelis Tinggi setuju, sesuai dengan asas kedaulatan anggota dan demokrasi yang diatur oleh UU Parpol atau tidak? Demikian seterusnya sebagaimana kami kemukakan dalam permohonan uji formil dan materil ke Mahkamah Agung.
Menteri Hukum dan HAM memang diberi kewenangan untuk mensahkan AD/ART partai politik ketika partai itu didirikan dan mengesahkan perubahan-perubahannya. Namun sebagai pejabat yang hanya bertugas untuk mengesahkan, Menteri Hukum dan HAM biasanya dalam posisi “tidak enak” untuk memeriksa terlalu jauh materi pengaturan AD/ART partai politik yang diajukan kepadanya. Apalagi menteri tersebut juga berasal dari partai politik tertentu.
Menkumham tidak boleh punya kepentingan terhadap AD/ART sebuah partai yang diminta untuk disahkan. Jadi urusan prosedur pembentukan dan materi pengaturannya memang lebih baik diuji formil dan materil oleh Mahkamah Agung. Sehingga jika seandainya Mahkamah Agung memutuskan AD/ART itu bertentangan dengan UU, maka Menkumham sebagai Termohon tinggal melaksanakan saja amar putusan Mahkamah Agung, dengan mencabut Keputusan Pengesahan AD/ART partai tersebut.
Kami berpendapat bahwa pengujian AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung ini sangat penting dalam membangun demokrasi yang sehat di negara kita. Bisa saja esok lusa akan ada anggota partai lain yang tidak puas dengan AD/ARTnya yang mengajukan uji formil dan materil ke Mahkamah Agung. Silahkan saja. Sebagai advokat, kami bekerja secara profesional sebagai salah satu unsur penegak hukum di negara ini sesuai ketentuan UU Advokat. Bahwa ada kubu-kubu tertentu di Partai Demokrat yang sedang bertikai, kami tidak mencampuri urusan itu. Urusan politik adalah urusan internal Partai Demokrat. Kami fokus kepada persoalan hukum yang dibawa kepada kami untuk ditangani.(bal)
