SOFIFINEWS – Dalam rangka untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan tubuh secara menyeluruh dan menjaga produktifitas serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat, Pemerintah Maluku Utara melakukan pencanangan vaksinasi covid-19 tahap I yang di buka langsung oleh Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba, Lc bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Sofifi (RSUD), Kamis (14/01/21)

Gubernur dalam sambutan tertulisnya menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini sebagai upaya untuk memberikan pemahaman, edukasi serta mengsosialisasikan tentang pentingnya hidup sehat dan aman serta halnya vaksin covid-19 kepada masyarkat Maluku Utara.

“Kita tau bersama bahwa kemarin, Presiden RI Joko widodo beserta jajaran kabinet dan pejabat kapolri serta panglima TNI telah melaksanakan pencenangan valsinasi covid-19 di pusat yang di tandai dengan pelaksanaan penyuntikan perdana vaksin covid-19 kepada mereka semua secara terbuka dan diluput oleh seluruh media cetak elektronik, serta disaksikan oleh jutaan mata rakyat indonesia”.Katanya

Hal ini menandakan bahwa vaksin covid-19 terbukti aman dan tidak menimbulkan efek samping. Aman karena telah melalui uji laboratorium BPOM RI, dan halal karena telah melalui sertifikasi label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI),” imbuhnya

Pelaksanaan kegiatan vaksinasi yang sama dilakukan di seluruh daerah di Indonesia, khususnya Maluku Utara sebagai bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat dari bahaya penyebaran covid-19.

Peningkatan angka korban baik itu pasien yang terpapar sampai pada kematian, dari hari ke hari semakin meningkat. Bukanya menurun sudah hampir setahun ini dari awal penyebaran di bulan maret 2019, pandemi covid-19 tidak bisa dikendalikan. Hal ini berdampak buruk terhadap semua segi kehidupan manusia,”lanjutnya

Salah satu jalan untuk tetap kuat dan sehat adalah melakukan vaksinasi secara menyeluruh kepada masyarakat agar bisa mengendalikan dan memutus mata rantai penyebaran covid-19 agar supaya masyarakat tetap sehat untuk dapat bekerja dan menghasilkan pendapatan guna membiayai kehidupan mereka sehàri-hari,”ajaknya

Walaupun dalam pelaksanaan vaksinasi ini menjadi kewajiban bagi kita semua untuk melindungi diri, keluarga dan masyarakat dari bahaya penyebaran covid-19, namun juga tim medis harus memperhatikan aturan medis yang telah ditetapkan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi guna menghindari dis-fungsi vaksin,”Harapnya

Selain itu Gubernur juga menghimbau agar tetap menginģatkan untuk selalu menerapkan 4-M menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan menjaga imun, sebab komdisi tersebut harus dimulai dari diri sendiri, keluarga serta lingkungan sekitar.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan dr.Idhar Sidi Umar dalam laporannya menyampaikan pelaksanaan vaksiansi covid-19 tahap 1 di laksankan pencanangan secara serentak pada hari ini tanggal 14 januari 2021 Di 34 Provinsi.

Pelaksanaan vaksinasi akan didahului dengan pemberian kepada pimpinan dan tokoh daerah yang terdiri unsur pejabat publik dan yang memenuhi kriterianya, sasaran vaksinasi covid-19 yaitu kelompok usia 18-59 tahun, sedangkan kelompok usia di atas 60 tahun akan divaksinasi setelah tersedia data dukungan keamanan yang cukup untuk kelompok usai tersebut,”katanya

Adapun sasaran untuk vaksinasi tahap I (Januari-April 2021) adalah tenaga kesehatan pada fasyankes, dilakukan dalam jangka waktu yang luas dengan sistematika pengaturan jadwal vaksinasi sehingga tidak mengganggu pelayanan kesehatan lainnya,”lanjutnya

Berdasarkan surat dari Dirjen P2P Kemenkes RI No.SR.02.06/II/80/2021 tentang distribusi vaksin dan rencana pelaksanaan vaksinasi xovid-19, Data sasaran tahap I (Termin I) bulan Januari: yakni Kota Ternate : jumlah Nekes 1.664 Orang+ Pejabat publik 10 orang dengan jumlah vaksin 3.560 (2×Penyuntikan). Kota Tidore: Nakes 1.123 Orang + Pejabat publik 10 Orang dosis vaksin 2.280 (2× Penyuntikan),”urainya

Data sasaran tahap I (Termin 2) Bulan Februari-Maret yakni: 1. Halbar: Nekes 900 orang jumlah vaksin 1.800 (2× penyuntikan) 2. Halsel: Nakes 1.700 Orang jumlah vaksin 3.400 (2× penyuntikan) 3.Halteng: Nakes 440 orang jumlah vaksin 880 (2× penyuntikan) 4.Haltim: Nakes 840 orang jumlah vaksin 1.680 (2× penyuntikan) 5. Halut: Nakes 920 orang jumlah vaksin 1.840 (2× penyuntikan) 6. Kep Sula: Nakes 520 orang jumlah vaksin 1.040 (2× penyuntikan) 7.Pulau Morotai: Nakes 680 orang jumlah vaksin 1.360 (2×penyuntikan) 8.Taliabu: Nakes 540 orang jumlah vaksin 1.080 (2×penyuntikan) jadi jumlah sasaran keseluruhan Provinsi Maluku Utara sebanyak 844.232 Orang, adapun jumlah tempat fasyankes untuk pelaksanaan vaksinasi sebanyak 163 yang terdiri dari 147 Puskesmas dan Fasyankes non Puskesmas (RS+Klinik+KKP),”tutupnya

Perlu diketahui pimpinan dan tokoh Daerah yang terdiri dari pejabat publik dan yang memenuhi kriteria yang telah di vaksinasi yakni Wakapolda Malut, Rektor Unkhair Ternate, Wakajati Malut, Ketua IDI Wilayah Malut, Ketua Badan POM Malut, Kepala KKP Kls III Ternate, Ketua PPNI Malut, Ketua Persakmi Malut serta Kabid P2P Dinkes Provinsi Malut.(Hmspemprov)

SOFIFINEWS – Gubenrur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, melalui video conference membuka kegiatan musrenbang Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 yang bertempat di lantai IV ruang rapat Gubernur, Rabu (22/4/20).

Saat memberikan sambutan, gubernur menyampaikan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan yang kita laksanakan pada hari ini merupakan forum perencanaa yang sangat penting dan strategis bagi kita semua sebagai pelaku pembangunan untuk menyelaraskan strategi, kebijakan, dan program kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan atau pemerintah pusat, serta yang akan didanai dari berbagai sumber pendanaan.

“Penyelarasan yang melahirkan dokumem RKPD Tahun 2021, hendaknya dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tercapainya keserasian, efektifitas dan efesiensi pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan daerah”. Paparnya

Gubernur juga mengingatkan, pada tanggal 2-3 Maret 2020 yang lalu, telah dilaksanakan rapat koordinasi antara Menteri PPN/ Kepala Bappenas dengan Gubernur seluruh Indonesia dan membahas usulan proyek strategis daerah, kemudian bersamaan dengan itu diselenggarakan pula rapat Koordinasi Teknis Pembangunan (Rakortekrenbang) Regional wilayah I di kota Surabaya, pada tanggal 2-6 Maret 2020 yang membahas berbagai usulan Program dan kegiatan, target indikator, dan juga program pembangunan kewilayahan.

” khusus pembangunan kewilayahan, kita juga harus bersinergi dengan Pemerintah Pusat”. Ucapnya.

Dirinya juga mengungkapkan terkait beberapa proyek Strategis Nasional (Mayor Proyek) dalam RPJMN 2020-2024, untuk Maluku Utara antara lain; KEK Morotai, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Morotai, Kota Baru Sofifi, Kawasan Industri Teluk Weda, serta kawasan Smelter Haltim, Obi dan Gebe.

Selain itu, gubernur juga mennyentil adanya dampak mewabahnya Pandemi Covid-19 tidak hanya terkait masalah kesehatan, namun berdampak pada berbagai aspek sosial dan ekonomi, dan hari-hari ini kita dituntut harus merevisi perencanaan dan penganggaran program/kegiatan dalam APBD tahun 2020 yang difokuskan untuk penanganan Pandemi Covid-19.

“Karena itu, perlu dipikirkan pula saat ini perencanaan dan penganggaran tahun 2021 terkait penanganan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk pembangunan kembali dampak pandemi Covid-19 pada berbagai aspek kehidupan masyarakat”. Pungkasnya.

Gubernur juga berharap, musrenbang ini dapat dijadikan dasar dan masukan untuk penyusunan RKPAD tahun 2021, dengan harapan perencanaan yang kita susun semakin baik dan berkualitas, sehingga perencanaan yang kita susun benar-benar dapat menyentuh langsung dalam mengatasi berbagi isu dan tantangan yang dihadapi kini dan kedepan nanti. Tutupnya.

Sementara penyampaian Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Inpektur Jenderal Kemendagri, Dr Tumpak Haposan Simanjuntak MA mengatakan, dengan adanya pendemik Covid-19 ini telah mengakibatkan dampak berbagai bidang antara lain ekonomi, kemudian produktifitas yang bermuara kepada menurunya pendapatan, baik pendapatan negara, dunia usaha dan masyarakat.

“Tiga sektor itu, pemerintah, Swasta dan masyarakat terdampak”. Ucapnya.

Terkait dengan hal tersebut, menurutnya pemerintah telah menetapkan pola kebijakan terkait dengan penanganan Pandemik Covid-19 mulai dari kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun progam.

“Kita telah tau Pemerintah melakukan Perpu tinggal pada peraturan yang setingkat surat keputusan maupun surat keputusan bersama”. Jelasnya.

Selain itu dirinya juga mengatakan, Mendagri juga sudah menetapkan permendagri no 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan pemda di mana ditegaskan beberapa hal diantaranya, Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia neraca yang dibebankan pada BTT.

Selain itu menurutnya, dalam APBD 2020 Mendagri dan Menkeu telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang tujuannya percepatan penyesuaian APBD 2020 dalam penanganan Covid-19. Menurutnya, di dalam SKB tersebut diminta pada seluruh Pemerintah Daerah agar melakukan penyesuaian pendapatan dan penyesuaian belanja daerah penanganan perioritas Covid-19.

“Pemerintah Daerah diminta agar merevisi penjabaran APBD 2020 tanpa melakukan revisi RKPD”. Ujarnya

Dirinya juga berharap agar Pemerintah Daerah juga memperhatikan capaian outcam dari program-program yang ada, selain itu penambahan dan pengurangan kebutuhan program dalam RKPD 2020 dapat dilaksanakan tanpa didahului kebutuhan RPJMD.

Sementara Deputi Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan BAPPENAS, Taufik Hanafi juga menyampaikan, pertemuan Musrenbang Provinsi Ini salah satu tujuannya adalah untuk mengusup rencana kerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk tahun 2021.

Menurut Taufik, pandemik Covid 19 merupakan pandemik yang belum pernah ada sebelumnya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu banyak kendala dapat dikatakan tidak siap dalam menghadapi pandemik ini.

“Oleh karena itu kita perlu mengambil langkah-langkah yang penting untuk menangani Pandemik Covid-19 ini”. Ucapnya

Dirinya juga mengatakan, bagaimana resiko pandemik Covid-19 yang dampaknya terjadi di tingkat nasional dan regional sangat tergantung bagaimana efektifitas kita menangani pandemik Covid-19.

“Jadi berbagai skenario itu apakah nanti pertumbuhan ekonomi berbentuk kurva V atau kurva U atau kurma L dimana itu akan stganan terus sampai beberapa tahun mendatang”. Bebernya

Olehnya itu, kebersamaan kita dalam menangani Covid-19 mulai dari tingkat nasional, daerah kabupaten/Kota mendekati jangka penting untuk memastikan bagaimana kedepan kita bisa melakukan pemulihan baik itu pemulihan bidang ekonomi, pemulihan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Terangnya.

Sementara Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara Salmin Janidi dalam laporannya menyampaikan, Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 ini dilaksanakan secara terbatas melalui video conference dan diikuti oleh unsur pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas dan Kementerian Keuangan yang akan memberikan arahan terkait arah kebijakan Pemerintah Pusat, baik dari sisi perencanaan dan penganggaran maupun dari sisi pelaksanaan kepemerintahan. (Hmsprov).

TERNATENEWS –  Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba melakukan penyerahan bantuan secara langsung kepada Nelayan di Pelabuhan Perikanan Dufa-Dufa, Senin (20/4/20).

Saat menyerahkan bantuan kepada nelayan Gubernur menyampaikan, dengan situasi menghadapi Covid-19 tentu nelayan kita memerlukan banyak kebutuhan dalam melakukan aktifitas mereka. Apalagi mereka menangkap ikan juga membantu kita dalam menyediakan stok ikan saat menghadapi ramadhan.

“Semoga dengan bantuan melalui Dinas perikanan yang diberikan kepada mereka, dapat bermanfaat dan meringankan kebutuhan mereka saat melakukan aktifitas.” Ucapnya.

Sementara Kadis Kelautan dan perikanan Malut, Buyung Radjiloen saat menyerahkan bantuan kepada nelayan menjelaskan, dengan adanya Covid-19 ekonomi masyarakat perikanan sangat terpengaruh, meskipun daya tangkapnya meningkat tapi satu sisi harga ikan ditingkat nelayan menurun.

“Tentu ada upaya pemerintah untuk bisa membantu agar aktifitas nelayan terus berjalan”. Ucapnya

Tak hanya ditingkat nelayan, lanjut Buyung, di tingkat pedagang juga mengalami dampak yang cukup besar karena daya beli masyarakat menurun sehingga ada keluhan dari masyarakat yang biasanya kondisi normal mereka bisa mendapat dalam sehari misalnya 200 ribu sekarang menurun sekitar 50% dari kondisi normal.

“Mudah-mudahan berbagai kebijakan nanti kita akan lakukan bisa mendorong aktifitas perikanan bisa berjalan ditengah pandemik Covid-19” ungkapnya.

Terkait dengan bantuan apa saja yang diberikan kepada nelayan dirinya mengatakan, bantuan yang kami serahkan kepada nelayan berupa beras 106 sak ukurang 5 kg, masker dengan jumlah 1.000 buah dan vitamin sebanyak 50 dos.

Buyung juga berharap agar secepatnya wabah Covid-19 dapat berakhir, sehingga aktifitas masyarakat dapat kembali normal seperti biasa. (Hmsprov)

TERNATENEWS  – Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba, Lc menegaskan, terkait penanganan penyebaran Covid-19 terdapat 9 aspek yang harus menjadi perhatian seluruh unsur pemerintah se Provinsi Maluku Utara dan seluruh lapisan masyarakat, hal itu di sampiakan Gubernur dalam video Convrence di Kantor perwakilan Maluku Utara ex-Crisant ternate,Senin (20/04/2020)

Gubernur dalam paparannya mengatakan bahwa guna memutus mata rantai meluasnya wabah Covid-19 di Provinsi Maluku Utara maka Pemerintah Kabupaten/Kota lebih tegas membatasi aktifitas orang diluar rumah terkecuali kebutuhan yang mendesak.

Kepada yang baru tiba melakukan perjalana keluar daerah dari Provinsi Maluku Utara terutama dari daerah terjangkit, wajib dilakukan karantina dirumah atau tempat karantina yang sudah ditetapkan oleh Kabupaten/Kota masing-masing selama 14 hari.

Agara lebih memperketat pintu-pintu masuk di Kabupaten/Kota guna menghindari meluasnya wabah Covid-19 di Provinsi Maluku Utara.

Memerintahkan tim gugus kecamatan, kelurahan/desa untuk melakukan pemantauan secara ketat kepada orang tanpa gejala (OTG) orang dalam pemantauan (ODP) atau orang yang baru selesai melakukan perjalanan dari luar negeri atau luar daerah terutama dari daerah terjangkit agar dilakukan karantina baik karantina mandiri maupun karantina ditempat selama 14 hari.

Gubernur juga meminta kepada Bupati/Walikota untuk memanfaatkan Desa atau kelurahan tangguh bencana, kampung siaga bencana yang sudah dibentuk di Desa/Kelurahan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang protokol karantian mandiri.

Meningkatkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan baik pelayanan primer maupun pelayanan rujukan guna mendukung percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten/Kota, Terutama fasilitas rumah sakit rujukan yang berada di wilayah masing-masing dengan mengunakan sumber pembiayaan dari APBD masing-masing daerah yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Menyediaka perbekalan dan logistik yang berkitan dengan percepatan penanganan Covid-19 melalui dana APBD yang telah direlokasiakn dan recofusing sesuai SKB Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri di masing-masing Kabupaten/Kota.

Mengingat terbatasnya kapasitas ruang rumah sakit Hasan Bosoiri sebagai rumah sakit rujukan yang hanya dikhusukan untuk menangani pasien-pasien dalam pengawasan dengan pemberatan, maka rujukan pasien dari Kabupaten/Kota harus terseleksi dengan baik.

Demi kelancaran percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten/Kota, maka gugus tugas Covid-19 Provinsi Maluku Utara akan membantu gugus tugas Kabupaten/Kota, untuk itu Gubernur meminta kepada Bupati/Walikota agar lebih meningkatkan koordiansi dan komunikasi dengan gugus tugas Covid-19 Provinsi Maluku Utara.

Dalam video convrence tersebu Gubernur di damping Sekda Malut Drs, Syamsuddin A. Kadir, Kepala BPKPAD Malut Bambang Hermawan, Kadis Kesehatan dr.Idhar Sidi Umar serta Kepala Biro Protokol, Kerja Sama dan Komunikasi Publik Muliyadi Tutupoho.(Hmsprov)