SOFIFINEWS –  Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah merupakan hal yang urgen dan penting sebagai implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, efisiensi dan efektifitas peyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan tetap memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah Pusat dengan Daerah, antar daerah, potensi dan keaneka ragaman daerah dalam kesatuan sistim penyelenggaraan pemerintahan negara.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba, Lc saat penyamapian Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) tahun 2020 di ruang rapat Paripurna DPRD Provinsi, Rabu (5/8).

Gubernur menjelaskan, sebumnya terdapat 3 (Tiga) Ranperda dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah yang telah disampaikan sejak tahun 2017 dan tahun 2018 yang telah disepakat bersama sesuai Berita Acara Nomor 04/Bapemperda/DPRD dan Nomor 180/20.3/B. Hukum, tanggal 9 Maret 2020 dan ditindaklanjuti dengan Penyampaian Kesepakatan Ranperda Provinsi Maluku Utara, tanggal 10 Maret 2020.

Selanjutnya, disampaikan pula 2 (Dua) Ranperda di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah telah disepakati melalui Berita Acara Persetujuan Bersama Biro Hukum dan Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Maluku Utara Nomor 10 /Bapemperda/DPRD dan Nomor 188.34/66/B. Hukum.

Selain ketiga Ranperda tersebut, terdapat juga Dua (2) Rancangan Peraturan Daerah yang lain yang kami sampaikan, yaitu rancangan peraturan berkaitan pelaksanaan pembangunan dengan sekma Tahun Jamak dalam rangka memberikan kepastian hukum, memberikan arah, target, sasaran serta tahapan penyelesaian prioritas-prioritas pembangunan.

Gubernur juga mengatakan, Ketika Provinsi Maluku Utara telah diberikan kepercayaan dan tanggung jawab oleh Pemerintah Pusat menjadi Tuan Rumah dalam penyelenggaraan STQ Nasional Ke XXVI, maka tentu saja memerlukan upaya-upaya percepatan dalam mempersiapkan dan menyambut iven nasional tersebut.”

“Saya memandang bahwa momen iven nasional keagamaan tersebut dengan segala manfaat positif yang dapat kita peroleh, juga sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Maluku utara dalam melakukan percepatan pembangunan perkotaan Sofifi sebagai ibukota Provinsi”. Ungkapnya.

Guna memberikan kepastian hukum, arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian prioritas-prioritas pembangunan tersebut, maka penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan dan/atau dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran, akan diselesaikan dengan Tahun Jamak.

Oleh sebab itu, guna memberikan kepastian hukum, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan, maka kedua Ranperda tersebut, masing-masing :

• Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Infrstruktur Pendukung Seleksi Tilawatil Qur an Tingkat Nasional Ke XXVI Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2020-2021; dan
• Rancangan Peraturan Daerah tentang Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Rumah Sakit Daerah yang bersumber dari Dana Pinjaman Daerah Provinsi Maluku Utara;

Gubernur juga berharap, rancangan regulasi Peratuan Daerah yang penting dan strategis sebagai instrumen kebijakan dan Payung Hukum pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan percepatan pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Provinsi Maluku Utara.

Rapat Paripurna penyampaian Ranperda dipimpin langsung oleh ketua Dewan Kuntu Daud beserta tiga wakil ketua bersama sejumlah Anggota Dewan dan pimpinan SKPD Provinsi Malut. (Hmsprov)

TERNATENEWS – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara, Rabu (05/07/20) dengan memboyong seluruh kepala bidangnya mendatangi kantor kejaksaan tinggi Maluku Utara di Stadion Ternate.

Kedatangan Santrani dan personil Instansi pembangun infrastruktur di Maluku Utara itu ke Kantor korps Adhiyaksa adalah dalam rangka meminta institusi pengacara negara itu untuk mengawal dan mengontrol jalannya proses tender pengadaan barang dan jasa sejak awal hingga selesai.

Turut mendampingi sang kepala Dinas PUPR diantaranya terlihat ada  Kepala Bidang Bina Marga Daud Ismail dan Kepala Bidang Cipta Karya. Selain itu hadir oula sejumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diantaranya Faris Hi.Abdulbar dan Sofyan Kamarullah.

Pertemuan dua institusi tingkat provinsi itu berlangsung tertutup bagi kalangan media yang diundang oleh dinas PUPR. Pengambilan foto dalam ruangan acara itu juga diabadikan oleh staf protokoler kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

” Kita selalu terbuka berkaitan dengan pengawasan dan pengawalan terhadap seluruh proyek pembangunan yang menggunakan anggaran negara. Kami tetap terbuka teemasuknkeoada media, Jangan media menulis sambil bertanya Kadis PUPR Malut mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi, Ada Apa,” Ujar Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Jefri Huwae mengawali penjelasannya kepada jurnalis usai acara pertemuan tersebut.

Asdatun Kejati yang berbicara sebelum Wakajati bergabung, menegaskan bahwa jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku Utara selalu terbuka atas hasil hasil pengawasan dan pengawalan terhadap seluruh proses pelaksanaan tender proyek negara.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sungarpin menjelaskan bahwa pendampingan hukum terhadap apa yang diajukan kepala dinas PUPR Maluku Utara janganlah ditafsirkan lain. ” Pendampingan hukum itu bahasa undang undang, jadi janganlah diartikan lain, Ujar  Wakajati yang mantan Koordinator Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Agung.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Santrani Abusama menjelaskan bahwa dirinya sebagai kepala dinas tidak menginginkan terjadi pelanggaran pelanggaran didalam semua pekerjaan proyek negara.

Karena itulah Lanjut  Santrani, setelah memintakan restu dari Gubermur Abdul Gani Kasuba, dia dan seluruh kepala bidang dan PPK mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi untuk memintakan pendampingan, pengawasan dan pengawalan terhadap seluruh proses tender pekerjaan proyek proyek lada dinas PUPR maluku Utara.

” Saya minta dukungan dan kontrol serta koreksi dari teman teman wartawan. Karena itu saya tetap lanjutkan program kerjasama publikasi dengan media hingga tahun tahun mendatang.  Saya Masih Mudah Bos, saya tidak mau langkah pekerjaan saya tersandung hukum hanya karena ulah pihak pihak yang gagal dalam mengerjakan tanggungjawabnya. Karena itu saya minta kejaksaan kontrol saya, pers koreksi saya,” Tegas Santrani dengan gaya bicara seperti berorasi diatas podium.(efa/teen)

TERNATENEWS – “Kalu Dorang Su Taramau Kase Pulang Doi Negara, Lebebae Dipidanakan Saja” Tegas Ahmad Purbaya Kepala Inspektorat Pemprov Maluku Utara.

Inpektur di Pemprov Malut yang berhasil membongkar tumpukan temuan sejak 2005 hinga 2018 dan  juga mantan kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) ini telah menyerahkan hasil audit BPK itu kepada pihak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk dipidanakan.

Ahmad Purbaya memang sudah hilang batas kesabaran. Sejak jadi Inpektur, Dia sudah berulang kali mengingatkan para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) segera rehablitasi hasil temuan yang dia dapati.

Bahkan dia gelar pertemuan yang menghadirkan Gubernur dan BPK untuk membahas barang ini.

Akan tetapi nampaknya harapan dan kenyataan berbanding terbalik. Akhirnya Ahmad Purbaya bilang kalau begitu di Kejati-kan saja.

Lantas instansi mana saja yang dilaporkan itu?  dan berapa pula jumlah temuannya?

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Rp.120.768.879,-

Bappeda Rp. 184.411. 055,-

Biro Pemerintahan Rp. 95.409.050,-

Dinas Perhubungan Rp. 816.614.858,45.

Dinas Pariwisata Rp.248.158.712,31.

Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Rp. 1.684.800,.

Satpol PP Rp.1.006.954.000,.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp.162.850.380,.

Dinas Perikanan Rp. 98.475.000,

Biro Umum Rp. 1.312.206.003,.

Dinas Pekerjaan Umum Rp.15. 508.205.704,10.

Kantor Penghubung di Jakarta Rp 34.000.000,.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp. 710. 840.635,41.

Biro Perekonomian Rp. 61.484.500.

Badan Lingkungan Hidup Rp.170.554.000,00.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rp. 137.245.720,52.

Dinas Koperasi Rp.353.028.264,.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp. 3.544.427.282,67.

Sekretariat Daerah Rp. 2.402.654.650.

Total Jendral Rp. 26.969.973.494,46.

Itulah hasil temuan yang terpendam selamat 13 tahun lamanya.(emn)

TERNATENEWS – Kunjungan Kerja rombongan Kementerian Kominfo di Maluku Utara langsung disambut oleh wakil Gubernur Maluku Utara M. Al Yasin Ali di Bandara Sultan Babullah, (29/7).

Kedatangan rombongan Kementerian Komunikasi dan Informatika di Malut dalam rangka untuk meninjau proyek fasilitas telekomunikasi dan internet terutama di Kabupaten Pulau Morotai. Pertemuan yang berlangsung di Executive Lounge Bandara Sultan Babullah dihadiri oleh Irjen Kementerian Kominfo Dodi Setiadi, didampingi Staf Ahli bidang hukum, Hendri Subianto, Dirut Bahkti Anang Latif, Forkopimda Malut, Plt Kadis Kominfo Malut dan Karo Protokol Kerjasama dan Komunikasi Publik, Muliadi Tutupoho.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur M. Al Yasin Ali menyampaikan ucapan selamat datang atas kedatangan di Maluku Utara. “Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia, karena Provinsi Maluku Utara mendapat kunjungan berkaitan dengan Kegiatan peresmian beberapa proyek Bakti Bahkti Kemenkominfo di provinsi Maluku Utara yanh akan di Pusatkan di kabupaten Pulau Morotai”. Ucapnya

Wagub juga mengatakan, ini merupakan suatu penghormatan dan penghargaan terhadap kawasan kepulauan yang sangat luas di wilayah Timur Indonesia yang masih membutuhkan perhatian lebih dan komitmen yang kuat untuk memecahkan berbagai permasalahan pembangunan ekonomi regional di kawasan ini.

Dirinya juga menjelaskan pembangunan infrastruktur telekomunikasi telah dikembangkan oleh PT. Telkom, PT. Telkomsel dan sejumlah perusahan jasa telekomunikasi lainnya, namun beberapa tempat di wilayah Malut belum tersedia jaringan telekomunikasi berbasis kabel optik, khususnya di Ibukota Kabupaten Halmahera Timur. Sedangkan untuk Kabupaten Taliabu, baru terkoneksikan namun belum optimal layanannya.

“Untuk itu geliat ekonomi Maluku Utara diyakini akan semakin meningkat, bila pengembangan program pembangunan infrastruktur telekomunikasi dapat ditingkatkan, antara lain melalui program Palapa Ring yang selanjutnya akan dihubungkan oleh operator lokalnya dalam membangun Fiber Optik ke last miles (desa-desa yang dituju).

Selain itu juga, dihadapan Irjen Wagub menyampaikan aspirasi dari OKP- Cipayung Maluku Utara yang terdiri dari beberapa tuntutan yang diantaranya, memperluas jangkauan Jaringan berbasis 4G, menyediakan kuota data seluler yang bisa diakses oleh seluruh Mahasiswa dan Pelajar di Maluku Utara dan membangun sarana Komunikasi di seluruh pelosok Maluku Utara.

“Kita beraharap apa yang menjadi kebutuhan sarana telekomunikasi dan internet di Maluku Utara dapat ditindaklanjuti oleh Pak Menteri”. Ujarnya.

Sementara Direktur Utama Bahkti Kemenkominfo, Anang Latif dihadapan insan Pers mengatakan, kunjungan Kerja kita ke dalam rangka terhadap fasilitas telekomunikasi dan internet yang dibangun di Provinsi Maluku Utara tembusannya di Morotai.

Menurutnya, di Morotai ada beberapa proyek yang dilaksanakan oleh Bahkti Kemenkominfo diantaranya Palapa Ring, BTS (base transceiver Stasion), dan USO.

“Selama ini Pemerintah sudah membangun melalui Bahkti sebanyak 163, kedepan ada 347 yang akan kita alokasikan untuk Provinsi Maluku Utara, untuk Morotai dijadikan sample yang semula disiapkan untuk dilihat Pak Menteri.” Tuturnya.

Usai melakukan pertemuan sekitar dua jam, rombongan kemudian melakukan kunjungan ke Kabupaten Pulau Morotai untuk meninjau Proyek pembangunan telekomunikasi dan internet yang sementara waktu dilaksakanan.(hmsprov)

TERNATENEWS – Menjelang Lebaran Idul Adha 1441 H. Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara menggelar bazar pangan murah di Kelurahan Tafure, Kota Ternate (28/07).

Dalam sambutannya Sekda menyampaikan terima kasih kepada panitia dan masyarakat kelurahan tafure atas kedatangan, dukungan serta ketertiban pada kegiatan bazar pangan murah walaupun dalam kondisi pandemik covid-19.

“Terima kasih kepada panitia karena sudah menertibkan dan menerapkan protokol kesehatan. Selain itu masyarakat kelurahan tafure juga semuanya sudah menggunakan masker dan jaga jarak. saya berharap masyarakat tafure terus menerapkan protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari covid-19 ini” ujar sekda.

Sekda jg mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan bazar pangan murah yang merupakan skema Dinas Pangan Provinsi Maluku utara untuk menopang kebutuhan Pangan Masyarakat Maluku Utara untuk menyambut hari Raya Idul Adha di masa Pandemi.

“Kegiatan ini merupakan silaturahmi dengan masyarakat kelurahan tafure, sekaligus membantu bapak/Ibu dan masyarakat, sehingga masyarakat terbantu untuk membeli kebutuhan bahan sembako murah dalam rangka menjelang lebaran Idul Adha”. Kata Sekda

Kemudian sekda juga berharap semoga kegiatan ini bermanfaat untuk masyarakat tafure dan juga dapat di laksanakan lebih banyak lagi di kelurahan lain dan juga berlangsung dari tahun ke tahun.

Selain itu, sekda juga mengingatkan kepada masyarakat agar selalu tertib saat pelaksanaan bazar mengingat kita masih dalam suasana pandemik covid-19.

“Saya berharap kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan kegiatan bazar ini dengan baik dan bisa memberikan yang terbaik kepada keluarganya dan juga tidak berdesak-desakan, semua masyarakat akan kebagian karena sudah di data oleh kelurahan jadi semua akan kebagian dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat kelurahan tafure”. Tutup sekda.

Turut hadir pada kegiatan ini, Kepala Dinas Pangan Provindi Muluku Utara Ir. Sri Haryanti Hatary, SH., M.Si, Kabid Ketersediaan dan kerawanan Pangan Prov. Malut Alimanshah Nasution, SP, M.Si beserta Para Staf Dinas Pangan Prov. Malut dan Laruh Tafure M. Rizal Bombay, S.IP.

Sembako yang dijual pada bazar pangan murah antara lain, Beras Bulog, Beras fag spesial, minyak goreng, terigu, Gula pasir, Bawang merah dan putih. Dengan rincian beras bulog Rp.50.000/5Kg, Beras Fag Spesial Rp.63.000/5Kg, Minyak Goreng Rp.12.000/Kg, Terigu Rp.9000/Kg, Gula Pasir Rp.12.000/Kg, Bawang Merah Rp.40.000/Kg dan Bawang Putih Rp. 25.000/Kg.(hmsprov)