TERNATENEWS – PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT IWIP) Minggu, (18/5) mengundang Orang nomor satu di pemerintahan provinsi Maluku Utara yakni Gubernur Abdul Gani Kasuba.
Undangan perusahaan pemegang hak monopoli pengolahan biji nikel di Halmahera Tengah itu kepada Sang Gubernur yang baru saja dilantik Jokowi untuk periode keduanya adalah undangan Berbuka Puasa Bersama orang orang tua jompo yang menghuni tempat penampungan bernama Himo-Himo Ternate.
PT. IWIP juga mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) Maluku Utara, yakni Danrem 152 Babullah, Kapolda Maluku Utara, Katati Malut dan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara.
Turut hadir pula sebagai undangan sejumlah jajaran kantor kementerian Agama Kota Ternate.
Dalam acara buka puasa bersama tersebut PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT IWIP) juga mengundang sejumlah Pimpinan Media Cetak dan Media berita siber.
Saat memberikan sambutan, terlihat pimpinan PT. IWIP berbicara menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang mereka undang.
Saat dipersilahkan bicara, Gubernur Maluju Utara Abdul Gani Kasuba sedikit memuji perusahaan tersebut dengan mengatakan adalah perusahaan yang sangat terampil dan lain sebagainya.
Padahal sebagaimana diketahui perusahaan tersebut hingga kini masih bermasalah dengan pembebasan lahan milik masyarakat di Halmahera Tengah.
Menanggapi pembebasan lahan, humas IWIP, Agnes membantah perusahaan yang dia bekerja itu bermasalah dengan pembebasan lahan. Agnes bilang persoalan itu sudah selesai. Wanita cantik ini juga mengatakan IWIP dipuji Gubernur karena memang mereka kata dia sudah mmpekerjakan 3000 tenaga kerja dan juga sering membantu infrastruktur di desa desa sekitarnya. (emn)
JAKARTANEWS – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengucapkan selamat atas dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba dan Al Yasin(AGK-YA). Keduanya dilantik Presiden Joko Widodo Jumat (10/05/2019) siang di Istana Negara Jakarta.
“Selamat atas pelantikannya semoga dapat mengemban amanah dengan sebaik-baiknya,” kata Tjahjo.
Prosesi pelantikan, sebagaimana press release humas kemendagri yang diterima Malutnews.com diawali dengan penyerahan petikan Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara periode 2019-2024 kepada keduanya di Istana Merdeka, Jakarta. Setelah itu pasangan ini bersama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melakukan kirab menuju Istana Negara.
“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti pada masyarakat, nusa, dan bangsa,” kata Jokowi diikuti oleh Abdul dan Al Yasin di Istana Negara.
Abdul Gani-Al Yasin merupakan pasangan Gubernur dan Wagub hasil Pilkada Serentak 2018. Keduanya ditetapkan sebagai pemenang setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perselisihan hasil suara Pilgub Maluku Utara 2018.
Puspen Kemendagri
Oleh : Ir. FARIS Hi. ABDULBAR, ST
*) Anggota Forum Ahli Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Indonesia.
*) Kepala Seksi Pembangunan Bidang Bina Marga PUPR Provinsi Maluku Utara.
SEJAK 04 Agustus 2010 Ibu kota Provinsi Maluku Utara berpindah dari Ternate ke Sofifi di Pulau Halmahera, seiring berjalannya waktu tak terasa sudah lebih delapan tahun Sofifi menjadi Ibu kota definitive provinsi Maluku Utara, namun pengembangan Sofifi sebagai kota belum terlihat signifikan, bahkan jalan ditempat.
Keterbatasan anggaran masih menjadi permasalahan utama dalam upaya mendorong percepatan pengembangan kota-kota di Maluku Utara tak terkecuali kota Sofifi, hal ini dapat terlihat dari belum tersedianya fasilitas infrastruktur dasar yang memadai seperti rumah sakit umum yang bisa menjadi rumah sakit rujukan, pusat bisnis berupa pasar modern, sekolah-sekolah unggulan, universitas atau sekolah tinggi unggulan baik negeri maupun swasta, fasilitas transporatasi berupa bandar udara, fasilitas air bersih seperti PDAM, penerangan jalan umum, bahkan instansi vertikal yang seharusnya berkedudukan di Ibukota provinsi enggan pindah dengan berbagai alasan fasilitas.
Kondisi ini tentu harus disikapi oleh semua pemangku kepentingan dalam rangka kepentingan bersama kini dan masa yang akan datang.
Salah satu unsur yang dapat mendorong tingkat pertumbuhan adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai baik dari aspek kualitas maupun kuantitas. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat menarik minat investor, menciptakan lapangan kerja, mempermudah lalu lintas barang/jasa dan manusia, menurunkan biaya dan lain sebagainya.
Namun untuk memenuhi kebutuhan penyediaan infrastruktur tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selama ini pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota hanya mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam menyediaan infrastruktur, mindset ini harus digeser dengan melihat peluang sekaligus tantangan yang ada dalam rangka menghadirkan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat.
Keterbatasan Anggaran masih menjadi permasalahan utama sekaligus tantangan dalam penyediaan infrastruktur bagi pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara.
Oleh karenanya pemerintah Daerah harus mengembangkan alternatif pembiayaan selain menggunakan anggaran pemerintah (APBN/APBD) maupun pinjaman langsung ke Bank.
Salah satunya adalah skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau yang dikenal dengan Public Private Partnership dalam penyediaan infrastruktur atau disingkat PPP.
KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak. Selain sebagai salah satu alternatif pembiayaan, KPBU juga dimaksudkan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Skema inipun diyakini memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan skema penyediaan infrastruktur dengan cara konvensional (APBN/APBD/Pinjaman Luar Negeri) diantaranya ketepatan pelaksanaan pekerjaan (on schedule), kualitas layanan sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah (on service), efisiensi pemanfaatan anggaran pemerintah (on budget), serta adanya pembagian risiko yang berimbang antara pemerintah dengan badan usaha.
Maka tidak heran, dalam berbagai kesempatan Presiden Republik Indonesia selalu menyatakan pentingnya pelibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur Indonesia.
Berbagai regulasi, mulai dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 hingga aturan pelaksanaannya yang diatur melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 04 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri Keuangan RI NO. 19/PMK-08/2015 Tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam rangka kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam rangka kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam penyediaan Infrastruktur di Daerah, dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan pengadaan badan usaha kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan Infrastruktur ditetapkan sebagai aturan main KPBU.
Namun sayangnya, belum banyak aparat pemerintah, perusahaan nasional, konsultan, akademisi dan masyarakat memahami KPBU sebagai sebuah skema alternatif penyediaan infrastruktur Indonesia. Semoga dengan tulisan ini dapat memberikan sedikit informasi kepada para pemangku kepentingan mengenai alternative pembiayaan percepatan infrastruktur yang kreatif selain hanya bergantung pada DAU, DAK, apalagi pinjaman ke Bank Swasta sebagaimana terjadi di beberapa Kabupaten di Maluku Utara.——-FH
JAKARTANEWS – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hari ini Kamis (02/05-19) menggelar Workshop bagi jajarannya. Workshop yang bertema Penyusunan strategi implementasi keterpaduan infrastruktur PUPR dan non PUPR itu berlangsung di salah satu hotel bintang lima di kawasan sudirman Jakarta.
Menurut salah satu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jalan jembatan pada dinas PUPR Maluku Utara, Faris Abdulbar yang mengikuti Workshop, bahwa kegiatan tersebut merupakan program dinas PUPR Maluku Utara melalui Kementerian PUPR dalam rangka Implementasi Kota Baru Sofifi.
“Kita harus tetap mendorong dan tetap bersemangat agar kota baru Sofifi segera terwujud. Semua stakeholder harus semangat, Suka maju atau terbelakang?, ” Ujar Faris.
Sebagaimana diketahui selama ini Sofifi yang sudah ditetapkan sebagai ibukota dari Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Undang-Undang nomor 01 Tahun 1999 tentang pembentukan daerah otonom baru Provinsi Maluku Utara, namun hingga kini Sofifi masih belum juga dijadikan sebagai kota otonom.
Sejumlah langkah politik yang dilakukan hingga kini belum juga terwujud.
Melalui workshop yang diselenggarakan kementerian PUPR tentang inplementasi kota baru Sofifi yang dirancang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(PUPR) Provinsi Maluku Utara diharapkan bisa segera terwujud sesuai dengan harapan masyarakat baik di Sofifi pada khususnya maun Masyarakat Seluruh provinsi Maluku Utara. Semoga. (efa)
JAKARTANEWS — Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal Sembiring Depari menegaskan, sebenarnya sebelum perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai, belum ada yang terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024.
Untuk itu Atal mengimbau semua pihak, termasuk media massa, untuk bersabar dan tidak memperkeruh suasana yang menjadikan persatuan Indonesia jadi rentan.
Kepada wartawan di Jakarta, Minggu, 21 April 2019, Atal yang juga merupakan pemimpin redaksi Suara Karya mengimbau tim sukses kedua paslon mengawasi jalannya rekapitulasi perhitungan suara mulai dari tempat pemungutan suara (TPS), Desa/Kulurahan, Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan KPU Pusat.
“Kami juga mengimbau media mengawasi perhitungan suara, pengawalan kertas suara, dan proses pembuatan berita acara,” kata Atal. Yang lebih penting dari semua itu, menurut Atal, media massa sebaiknya menahan diri dalam pemberitaan sensasional. “Sebaiknya media tidak ikut memprovokasi massa,” kata Atal.
Atal menyayangkan polemik seputar tudingan sekelompok orang bahwa kelompok lain tidak konstitusional (inkonstitusional) karena mendasarkan pada perhitungan data yang mereka lakukan sendiri. Padahal, kata Atal, perhitungan cepat pun pada dasarnya tak bisa dikatakan sebagai pilihan konstitusional.
“Yang benar-benar konstitusional itu tentu saja perhitungan riil (real count) yang dilakukan KPU. Jadi, sebaiknya memang semua pihak bersabar dan menahan diri sampai KPU selesai menghitung dan mengumumkan hasil riil Pilpres dan Pileg. Dan, KPU sendiri juga harus lebih cepat mengentri data. Masak sudah hari kelima yang dientri baru di bawah 10 persen,” kata dia.
Senada dengan Atal, Ketua Dewan Pakar Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu-PWI) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengimbau masyarakat dan organisasi pemantau pemilu terus mengawasi semua tahapan rekapitulasi perhitungan suara, baik Pilpres maupun Pileg.
“Kami juga meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) proaktif mengawasi kinerja penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat pusat sampai KPPS,” kata Ferry. Tidak hanya itu, Mappilu yang memiliki pemantau di 17 provinsi dan hampir 200 kabupaten/kota, menemukan beberapa kecurangan di berbagai tingkat. Karena itu Mappilu meminta DKPP bersikap tegas dengan memberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Imbauan tersebut dikemukakan menyusul situasi yang memanas seiring perhitungan suara. Hasil hitung cepat (quick count) yang dirilis televisi memenangkan pasangan calon nomor satu. Di sisi lain, pasangan calon nomor dua melakukan perhitungan sendiri berbasis real count. (**)
CILEGONNEWS – Akademi Multi Media (AMN), ahir April ini akan melakukan Soft Lounching Jurnalis Boarding School (JBS) dan Wisata Religi, di Cilegon.
Jurnalis Boarding Schol (JBS), dibangun dua lantai dengan luas gedung 300 meter persegi, setiap lantainya. JBS merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan jurnalis untuk para pemula, alumni SMA dan alumni perguruan tinggi.
Para peserta Jurnalis Boarding School (JBS) diperkirakan akan menempuh masa pendidikan selama satu tahun, setara D1.
Di Jurnalis Boarding School (JBS), peserta mendapatkan pelatihan yang meliputi, 6M (mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan) informasi, desain grafis untuk media atau sarana tercetak, photoshop, digital marketing hingga mengelola medsos menjadi sumber pendapatan, membuat blog atau website dan beberapa keterampilan lainya, seperti olah kanuragan.
Jurnalis Boarding School (JBS) hadir menjawab tantangan di era milenial dengan konsep pelatihan yang mengkombinasikan nilai religius dan nilai-nilai lokal, seperti olah kanuragan.
Menurut Konsultan Management AMN, GS. Ashok Kumar pendidikan model ini, menjadi pertama di Indonesia bahkan Asia.
Ashok juga mengatakan, sesuai dengan keinginan Bapak Firdaus selaku Pimpinan, metode pendidikan dan latihan di Jurnalis Boarding School (JBS) terkonsentrasi di suatu tempat.
“Peserta didik disediakan penginapan dengan begitu secara langsung setiap peserta dapat diasuh dan diawasi oleh mentor. Lalu, dengan di mukimkannya seluruh peserta tersebut, peserta selain wajib sholat jamaah, juga usai sholat magrib dan solat subuh peserta diwajibkan belajar membaca Al Quran dan tajwid serta hapalan Al Quran. Peserta juga secara berkals dilatih public speaking, dan menjadi Imam solat,” papar Ashok.
Ditempat yang sama, Firdaus selaku pimpinan AMN menerangkan, tujuannya peserta dimukimkan, selain optimalisasi waktu, juga untuk mengasah keterampilan dan disiplin sebagai dasar pendidikan berkarakter, agar juga tertib setoran hapalan Al Quran.
Firdaus juga menjelaskan, di Jurnalis Boardibg School (JBS) untuk materi-materi umum, seperti keterampilan diberikan bagi seluruh peserta lulusan SMA maupun perguruan tinggi, tidak ada bedanya.
“Tetapi kemudian pada tahapan pengkonsentrasian, materinya berbeda. Untuk sarjana kita kosentrasikan pada jurnalistik profetik (bagian dari kelompok penyeru, untuk kepentingan publik) dan kepemimpinan, sementara peserta tamatan SMA, kita kosentrasikan pada penguasaan keterampilan media digital seperti desain web, pengelolaan medsos, dan digital marketing,” ungkap Firdaus.
Ditambahkan Firdaus, Jurnalis Boarding School (JBS) juga menyiapkan wisata religi. “Jadi yang disebut wisata religi, sebenarnya sama juga, pendidikan dan pelatihan. Tetapi kosentrasinya diperuntukan bagi kaum yang sudah dewasa dan uzur. Adapun kosentrasinya pada agama dan bersosialisasi secara empati pada lingkungan. Konsep ini lebih pada pendekatan hubungan pada Tuhan dan manusia secara real,” urai Firdaus.
Latar belakang paket ini, lanjut Firdaus, menjembatani kebutuhan orang-orang sibuk yang luar biasa, hingga pada titik tertentu, kesibukannya tersebut menjadikan mereka lupa untuk membaca Al-Quran, ibadah dan bersosialisai dengan manusia dan alam.
“Untuk itu, kita menyiapkan paket pendidikan dan pelatihan selama satu minggu hingga satu bulan, bagi mereka yang masih ada kesibukan. Dan satu bulan hingga 3 bulan bagi yang sudah purna tugas,” pungkas Firdaus.
Lebih jauh Firdaus menerangkan, wisata religi ini sebagai wisata alternatif bagi masyarakat tertentu yang biasanya menghabiskan waktu di obyek-obyek wisata ke tempat-tempat liburan yang terkenal dan berbiaya tinggi. “Tetapi ini liburannya di Jurnalis Boarding School (JBS), kita menyediakan paket NASUHA dan Paket KHUSNUL KHOTIMAH,” tutur Firdaus.
“Paket Nasuha, adalah paket bermalam selama satu minggu, hingga satu bulan. Selama satu minggu hingga satu bulan tersebut, peserta di wajibkan sholat lima waktu barsama, usai subuh dan magrib belajar membaca Al Quran. Siang hari belajar membuat bata atau membuat tahu di pabrik tahu, juga ke kebun atau sawah,” imbuh Firdaus sang penggagas, yang juga merupakan salah seorang pendiri SMSI.
“Adapun Paket Khusnul Khotimah, disediakan untuk para manula, dengan masa waktunya dari satu bulan hingga 3 bulan,” jelas Firdaus seraya menerangkan bahwa paket Khusnul Khotimah, kosentrasi pada olah hikmah, yaitu berlatih meredam eksistensi dengan bermuhasabah (intropeksi) dan berlatih dengan penyerahan pada pencipta Tuhan Yang Agung.
Firdaus juga menjelaskan, wisata religi ini menyediakan 3 ruang family dengan fasilitas, ruang tamu, dapur, kamar tidur, jemuran dan gudang.
Selain itu juga menyediakan 10 Kamar Deluxe, 4 kamar Standar, 2 Ruang Meeting dan 2 Ruang belajar.
Lokasi Jurnalis Boarding School ini berada di Lingkungan Kerotek RT 02 RW 05 Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. Tepatnya Jl. Lingkar Selatan, Kota Cilegon.(***)
TERNATENEWS – Nama Walikota Ternate, Burhan Abdurahman beberpa hari belakangan memcuat, untuk bisa menjadi menteri dalam pemerintahan Jokowi-Maruf, jika berhasil memenangkan pasangan tersebut dalam pilpres di Maluku Utara dengan angka 80 persen.
Angka 80 persen yang awalnya dicetuskan oleh Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba saat kampanye di Ternate itu, dibenarkan oleh salah satu pengurus PKB yang katanya berdasarkan saran dari dirinya.
Gayung pun bersambut, wacana Buthan bakal jadi Mneteri itu mendapat tanggapan dari akademisi UMMU Helmi Alhadar. Menurut Helmi, isu tersebut merupakan strategi dari gubernur untuk mendongkrak elektabilitas Jokowi-Maruf di Malut, dimana AGK yang merupakan ketua tim pengarah kemenangan Jokowi.
Sementara di pihak lain, PKB dalam konteks ini adalah Muhaimin sengaja bermanuver untuk meraup suara partainya yang selama ini kurang memiliki kursi di parlemen Malut. Padahal, lanjut helmi, untuk bisa menjadi menteri para kader partai di daerah harus mampu bersaing dengan kader yang berada di pusat, selain pengaruhnya di level politik berskala nasional atau prestasi yang diukur pada saat menjabat di daerahnya.
Apalagi jatah kursi PKB juga pasti tidak akan terlalu besar mengingat koalisi partai pengusung Jokowi juga cukup gemuk. Jadi, masih menurut Helmi, sangat berlebihan kalau isu mengangkat putra daerah untuk menjadi menteri hanya karena mampu memenangkan capres di daerahnya, apalagi suara di Malut tidaklah terlalu signifikan untuk menentukan kemengan capres yang diusung.
Helmi bilang Beda dengan posisi politik Aceh dan Papua yang memiliki kartu negosiasi yang lebih besar terhadap pemerintah pusat, mengingat Jakarta berkepentingan untuk meredam gerakan separatis di daerah tersebut dengan melibatkan putra daerah setempat untuk menjadi menteri.
“Sebenarnya, strategi Cak Imin ini pernah dilakukannya saat pilpres tahun 2014, dimana saat itu PKB sempat mengusung Mahfud MD dan Rhoma Irama, yang akhirnya juga tidak pernah terwujud,” Ujar Helmy.
Meskipun begitu. Helmi yang pengurus Alkhairat Ternate ini dapat memahami manuver yang dilakukan oleh PKB tersebut. Paling, kata Helmi, kalau PKB bisa meraup suara yang besar di Malut, kemungkinan Hi. Bur dapat diusung sebagai cagub untuk pilkada 2024 nanti. Demikian kandidat doktor ini menutup komentarnya.(emm)
JAKARTANEWS – – Tiga putri almarhum Presiden Soeharto mendapat sambutan istimewa ratusan ribu pendukung dan simpatisan capres/cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang memadati Kampanye Akbar di Stadion Utama GBK Jakarta, Minggu 7 April 2019.
Massa serentak bertepuk tangan ketika Prabowo menyebut nama Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut, Siti Hediati alias Titiek Soeharto, dan Siti Hutami Endang Adiningsih alias Mamiek. Tepuk tangan panjang, yang disertai acungan ibu jari dan jari telunjuk, dan baru berhenti setelah Prabowo memulai orasi.
Mbak Tutut tiba lebih awal. Ia memasuki Stadion Utama GBK pukul 03.45. Saat master of ceremony (MC) menyambutnya dengan menyebut nama Mbak Tutut, massa di dalam stadion serempak berteriak Allahu Akbar.
Lautan manusia berbaju putih di Stadion BGK tercipta sejak Sabtu 6 April 2019 sore. Tidak ada kursi kosong. Yang tak kebagian kursi, lesehan di lantai.
Bagian tengah stadion menjadi arena shalat tahajud dan subuh. Ada pembacaan qunut Nazillah untuk saudara Muslim teraniaya di Myanmar, Uighur, Palestina, Taman, Libya, Suriah, dan terutama Indonesia.
Di luar Stadion Utama GBK, ratusan ribu orang berusaha masuk stadion. Mereka tak memaksa karena tahu bagian dalam stadion sedemikian padat oleh massa putih.
Usai shalat subuh, massa bershalawat, dipimpin Cawapres Sandi aga Uno. Massa di luar dan dalam Stadion Utama GBK mengikuti. Emak emak, yang datang dan tak tidur semalam suntuk, terus menggumamkan shalawat dan membiarkan air mata menuruni pipi. Ada yang tersedu dan terisak.
Usai shalawat, Capres Prabowo dan Cawapres Sandiaga Uno tak ingin kehilangan kesempatan menyapa semua. Bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, keduanya berkeliling bagian luar stadion. Seluruh orang berpakaian putih berusaha mendekat seraya meneriakkan nama Prabowo…. Prabowo.
Di atas panggung, Prabowo mengawali orasi dengan ucapan terima kasih kepada Allah, yang memberi kesempatan melawan ketidakadilan dan dekat dengan rakyat.
“Ibu PERTIWI sedang diperkosa. Kekayaan alam kita diperas terus dan hak hak rakyat diinjak indah, Kepala desa dipanggil dan diancam. Kyai dan ulama juga diancam,” kata Prabowo, yang disambut teriakan Allahu Akbar.
Kampanye Akbar pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno ini juga dihadiri oleh seluruh petinggi partai pendukung, yakni partai Gerindra, partai Demokrat, PAN, PKS dan Partai Berkarya, partai dengan nomor urut 7 di pemilu 2019 ini.
#IndonesiaBerkarya
#PartaiBerkarya
#EkonomiKerakyatan
#HutomoMandalaPutra
#TututSoeharto
#TitiekSoeharto
#PrabowoSubianto
#Pilpres2019
#2019GantiPresiden
JAKARTANEWS – Miliaran duit yang disita KPK terkait kasus suap proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terdiri dari 14 mata uang termasuk dari Israel yaitu shekel baru. Rupanya ada sebagian uang dari total sekitar Rp 46 miliar itu ditemukan KPK di Kementerian PUPR.“Sejumlah mata uang asing tersebut kami temukan di safe deposit box milik pejabat di Kementerian PUPR,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (5/4/2019).
“Diduga penerimaan yang terkait dengan proyek sistem penyediaan air minum,” imbuh Febri tanpa menyebutkan apakah semua uang itu berada di dalam safe deposit box atau brankas itu atau tidak.
Febri hanya menyebut total uang itu disita dari 75 orang, yang termasuk di antaranya 69 orang mengembalikan langsung ke KPK. Uang yang disita tersebut diduga KPK diterima oleh para pejabat di Kementerian PUPR.
Dalam pusaran kasus ini, KPK menduga PT Wijaya Kusuma Emindao (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) memberikan suap pada pejabat PUPR demi memenangi lelang proyek SPAM 2017-2018. Hasilnya, kedua perusahaan itu menang lelang 12 proyek dengan nilai Rp 429 miliar.
Suap diduga senilai 10 persen dari nilai masing-masing proyek. Duit haram itu kemudian diduga dibagi lagi, yaitu 7 persen untuk kepala satuan kerja (Kasatker) dan 3 persen untuk pejabat pembuat komitmen (PPK). Singkatnya ada 8 tersangka yang dijerat, antara lain:
– Diduga sebagai pemberi:
1. Budi Suharto (BSU) selaku Direktur Utama PT WKE;
2. Lily Sundarsih (LSU) selaku Direktur PT WKE;
3. Irene Irma (IIR) selaku Direktur PT TSP; dan
4. Yuliana Enganita Dibyo (YUL) selaku Direktur PT TSP.
– Diduga sebagai penerima:
5. Anggiat Partunggul Nahot Simaremare (ARE) selaku Kasatker SPAM Strategis/PPK SPAM Lampung;
6. Meina Woro Kustinah (MWR) selaku PPK SPAM Katulampa;
7. Teuku Moch Nazar (TMN) selaku Kepala Satker SPAM Darurat; dan
8. Donny Sofyan Arifin (DSA) selaku PPK SPAM Toba 1.
Kembali soal miliaran uang yang disita. Febri menyebut jenis mata uang itu terdiri dari 14 jenis yaitu rupiah Indonesia (Rp), dolar Amerika Serikat (USD), dolar Singapura (SGD), dolar Australia (AUD), dolar Hong Kong (HKD), Euro (EUR), poundsterling Inggris (GBP), ringgit Malaysia (RM), yuan China (CNY), won Korea Selatan (KRW), bath Thailand (THB), yen Jepang (JPY), dong Vietnam (VND), dan shekel baru Israel (ILS). Berikut detailnya:
– Rp 33.466.729.500
– USD 481.600 (dikonversikan menjadi Rp 6.820.539.600)
– SGD 305.312 (dikonversikan menjadi Rp 3.192.793.797)
– AUD 20.500 (dikonversikan menjadi Rp 207.080.750)
– HKD 147.240 (dikonversikan menjadi Rp 266.018.508)
– EUR 30.825 (dikonversikan menjadi Rp 490.094.380)
– GBP 4.000 (dikonversikan menjadi Rp 74.285.000)
– RM 345.712 (dikonversikan menjadi Rp 1.199.669.627)
– CNY 85.100 (dikonversikan menjadi Rp 179.442.588)
– KRW 6.775.000 (dikonversikan menjadi Rp 84.421.911)
– THB 158.470 (dikonversikan menjadi Rp 70.496.964)
– JPY 901.000 (dikonversikan menjadi Rp 114.386.455)
– VND 38.000.000 (dikonversikan menjadi Rp 23.204.281)
– ILS 1.800 (dikonversikan menjadi Rp 7.113.280)
Sumber: detikcom
Salah satu korban yang selamat,setelah melarikan diri saat terjadi penghadangan dan penyergapan segerombolan suku togutil dalam hutan desa waci di Halmahera Timur.
HALTIMNEWS – Warga Desa Waci, Kembali di tegangkan oleh suku tugutil pada Sabtu, (30/03/2019). Lima warga Desa Waci di cegat dan dibantai oleh suku togutil saat warga berburu rusa di belantara hutan rimba di belakang Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur diantara perbatasan Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah.
Salah satu diantara lima warga tersebut yakni Harun Muharam(L/36) berhasil melarikan diri dan segera mencari tempat aman hingga dapat berkomunikasi menghubungi warga di Desa Waci agar meminta bantuan melalui via telpon, dari informasi tersebut, warga Desa Waci segera melapor ke pihak berwajib yakni TNI dan Polri dalam hal ini Polres Haltim.
Setelah informasi beredar warga bersama Lima anggota TNI dan Tujuh belas anggota Polri segera bertindak menuju ke TKP, sesampainya di TKP empat korban diantara lima warga tersebut ada tiga korban tergeletak sudah tak bernyawa diantaranya Yusuf Halim (L/34), Karim Abdurahman (L/55) dan Habibu Salatun (L/68) sementara yang satunya yakni Halim Difa (L/53) selamat namun mengalami luka parah akibat sobekan anak panah dari suku togutil.
Keterangan yang di dapat dari saksi korban luka sobek pana bahwa mereka bertemu dengan suku togutil pada Jumaat, (29/03/2019) pukul 17 : 00 Wit, maka terjadilah perkelahian dan para korban masih sempat melakukn perlawanan hingga berakhir pada pukul 21 : 00 Wit namun apalah daya mereka tidak memiliki amunisi dan kekuatan tak seimbang karena jumlah suku togutil lebih banyak personil ketimbang warga korban tersebut, Ungkap Halim Difa (Korban Selamat).
Kepada wartawan Ismunandar Hasan Kepala Desa Waci mengatakan “Kami selaku pemeritah Desa Waci sangat merasakan turut berduka cita karena diantara Tiga Korban tersebut adalah tokoh mantan ketua BPD yakni Habibu Salatun dan salah satunya adalah Ketua BPD aktif saat ini yakni Yusuf Halim, terus harapan dan himbawan kami terutama kepada masyarakat karena ini bukan kejadian pertama tapi ini suda terulang yang ke empat kali kalau di hitung – hitung sudah memakan Delapan Korban mulai dari tahun lapan puluan sampai saat ini kejadian yang sama di binuh dan di mutilasi, jadi himbawan kepda masyarakat jika beraktifitas harus berhati – hati dan mengutamakan keselamatan karena kondisi dan medan disana tidak memungkinkan untuk keselamatan, ujarnya.
Lanjut Ice sapaan akrab Kepala Desa Waci “terus harapan kami pemerintah Desa juga mengharapkan kepada Pemerintah Daerah agar dapat memperhatikan dengan keadaan ini karena informasi dari mantan Kepala Desa yakni Idrus Maoradji bahwa dari kejadian yang di tahun 2013 dan 2016 itu dari pemda sudah ada upaya komunikasi antara pihak kemanan tingkat Polda dan Danrem, namun sampai saat ini belum terrealisasi karena tidak ada tindak lanjut, dan harapan kami juga kepda Polri agar dapat mengembalikan Polsek Maba Selatan kepada daerah hukumnya karena hal ini juga menghambat proses evakuasi karena rentang jarak antara Kota Maba dan Kecamatan Maba Selatan cukup memakan waktu yang lama hingga menjadi salah satu hambatan proses evakuasi dan penyelamatan, tegasnya.
Selain itu harapan dari keluarga korban agar pihak berwajib dalam hal ini Polres Halmahera Timur dapat menindak lanjuti kasus ini sampai tuntas agar diberi efek jerat pada pelaku hingga kedepan tidak ada lagi korban yang ke sekian kalinya. (Pul)
