Halmahera Selatan — Kepala Desa Taba Hidayah, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), diduga tidak menunjukkan bukti nyata pembangunan fisik maupun pelaksanaan program ketahanan pangan selama kurang lebih sembilan tahun masa kepemimpinannya.
Dugaan tersebut memicu kekecewaan dan kemarahan warga setempat.
Masyarakat menilai dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur serta peningkatan kesejahteraan warga tidak terlihat hasilnya di lapangan.
Hingga kini, warga mengaku tidak mengetahui secara jelas penggunaan anggaran desa, baik untuk pembangunan fisik maupun program ketahanan pangan.
“Selama bertahun-tahun kami tidak melihat pembangunan yang signifikan. Tidak ada transparansi.
Kami patut menduga dana desa disalahgunakan,” ungkap salah satu warga Taba Hidayah yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Menurut warga, sejumlah fasilitas dasar desa masih berada dalam kondisi memprihatinkan. Jalan desa, sarana pendukung ekonomi, hingga program ketahanan pangan yang seharusnya menjadi prioritas, disebut tidak pernah terealisasi secara nyata.
Atas kondisi tersebut, masyarakat mendesak Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta aparat penegak hukum untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana desa di Taba Hidayah.
Warga menegaskan, apabila dalam proses audit ditemukan adanya penyimpangan anggaran, aparat penegak hukum harus bertindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami meminta audit yang terbuka dan menyeluruh.
Jika terbukti ada pelanggaran hukum, proses secara pidana. Jangan ada pembiaran,” tegas perwakilan masyarakat.
Masyarakat Taba Hidayah berharap laporan dan desakan ini tidak berhenti sebagai keluhan semata, melainkan benar-benar ditindaklanjuti oleh lembaga terkait.
Mereka menilai pengawasan dana desa harus dilakukan secara serius agar tidak menjadi ladang penyalahgunaan kekuasaan.
Kasus ini menambah daftar panjang sorotan terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Halmahera Selatan.
Publik kini menunggu langkah konkret dari aparat pengawas dan penegak hukum guna memastikan keadilan serta transparansi benar-benar ditegakkan.
Redaksi
Zainudin Jabir
Kabiro Media
About the Author
