Ternate, 8 Oktober 2025 – Wali Kota Ternate, Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si, menghadiri Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Bidang Keimigrasian dan Permasyarakatan yang digelar Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai III Kantor Wali Kota Ternate pada Rabu (8/10/2025).
Dalam kesempatan itu, Wali Kota didampingi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kota Ternate, Rukmini A. Rahman, SE., M.Si. Kehadiran Pemerintah Kota Ternate menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas lembaga, baik pusat maupun daerah, dalam menangani isu-isu strategis yang berkaitan dengan keimigrasian dan permasyarakatan.
Rapat sinkronisasi ini diikuti oleh sejumlah perwakilan instansi terkait, mulai dari pemerintah daerah kabupaten/kota, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, aparat penegak hukum, serta lembaga-lembaga yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu keimigrasian dan pemasyarakatan.
Dalam sambutannya, Wali Kota Ternate Tauhid Soleman menyampaikan bahwa Kota Ternate sebagai pintu gerbang Maluku Utara memiliki peran strategis dalam hal lalu lintas orang dan barang, baik domestik maupun internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi yang solid agar tata kelola keimigrasian berjalan dengan baik serta mampu mengantisipasi potensi permasalahan, seperti penyalahgunaan izin tinggal, perdagangan orang, hingga ancaman tindak kriminal lintas negara.
“Pemerintah Kota Ternate selalu berkomitmen mendukung program pemerintah pusat dalam bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Melalui rapat koordinasi ini, kita harapkan lahir langkah-langkah bersama yang terarah dan terukur, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik, serta keamanan dan ketertiban di daerah tetap terjaga,” ujar Wali Kota.
Sementara itu, Asisten I Setda Kota Ternate, Rukmini A. Rahman, menambahkan bahwa rapat ini juga menjadi wadah penyamaan persepsi antarinstansi, sekaligus memperkuat kerja sama kelembagaan. Menurutnya, persoalan keimigrasian dan pemasyarakatan tidak bisa diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan dukungan dan keterlibatan semua pihak.
Rapat yang berlangsung dengan penuh keakraban ini menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya peningkatan koordinasi antarinstansi, optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan keimigrasian, serta penguatan kapasitas aparat di bidang pemasyarakatan.
Dengan adanya sinkronisasi dan koordinasi kelembagaan tersebut, Pemerintah Kota Ternate bersama seluruh pemangku kepentingan berharap tercipta sistem pelayanan publik yang lebih baik, transparan, serta responsif terhadap dinamika masyarakat dan tantangan global di bidang keimigrasian maupun pemasyarakatan.
