Proyek Pembangkit Tobelo Paket Gas PLN Disorot, Dua Tahun Dikerjakan Belum Rampung dan Anggaran Tak Dicantumkan

HALUT, MalutNews.com – Proyek strategis ketenagalistrikan Pembangkit Tobelo Package Gas Engine Power Plant di bawah naungan PT PLN (Persero) kini menuai sorotan tajam publik. Hingga memasuki tahun 2026, proyek tersebut belum juga rampung 100 persen, meskipun telah dikerjakan hampir dua tahun sejak kontrak ditandatangani, Minggu (4/1/2026).

Berdasarkan pantauan MalutNews.com di lokasi proyek, progres pekerjaan dinilai belum sepenuhnya selesai. Padahal, pembangkit ini digadang-gadang menjadi salah satu penopang utama pasokan listrik di wilayah Halmahera Utara dan sekitarnya. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas pelaksanaan proyek serta kepastian waktu penyelesaiannya.

Sorotan publik juga mengarah pada aspek transparansi proyek. Pada baliho proyek yang terpasang di lokasi, tercantum bahwa pekerjaan berada di bawah PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan (UIP) Maluku Papua dan Unit Pelaksana Proyek (UPP) Maluku Utara. Namun, baliho resmi tersebut tidak mencantumkan nilai maupun volume anggaran proyek, informasi penting yang seharusnya dapat diakses oleh publik sebagai bentuk keterbukaan.

Dalam papan informasi proyek disebutkan bahwa pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Konsorsium PT Adhi Karya (Persero). Meski demikian, ketiadaan informasi detail terkait anggaran dan capaian progres pekerjaan memicu dugaan lemahnya pengawasan serta minimnya transparansi dalam pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut.

Sejumlah pihak menilai, keterlambatan penyelesaian proyek dan tidak dicantumkannya nilai anggaran pada papan informasi berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik. Masyarakat berharap PT PLN (Persero) maupun pihak pelaksana dapat memberikan penjelasan resmi terkait progres terkini, kendala yang dihadapi, serta target penyelesaian proyek Pembangkit Tobelo Package Gas Engine Power Plant.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT PLN (Persero) maupun konsorsium pelaksana terkait keterlambatan penyelesaian proyek dan alasan tidak dicantumkannya nilai anggaran pada papan informasi proyek.

Redaksi: Sardin