Ternate — Sekretaris Daerah Kota Ternate, Dr. H. Rizal Marsaoly, SE., MM, menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi Universal Coverage Jaminan Sosial (UCJ) Provinsi Maluku Utara tahun 2025 yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate, Kamis 11 Desember 2025, bertempat di Hotel Bela Ternate.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Maluku Utara yang diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Maluku Utara, Ir. Sri Haryanti Hatari. Hadir pula Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate, I Wayan Alid Mahendra, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara yang diwakili oleh Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun), Daniel Pananagan, S.H., M.H.
Acara ini juga diikuti oleh seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Maluku Utara sebagai bagian dari penguatan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Universal Coverage Jaminan Sosial, yaitu kondisi di mana seluruh pekerja—baik formal maupun informal—mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Arah Kebijakan dan Evaluasi UCJ 2025
Dalam sambutannya, Asisten II Pemprov Maluku Utara menegaskan bahwa pencapaian UCJ harus menjadi agenda prioritas pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa perlindungan ketenagakerjaan merupakan hak dasar setiap pekerja serta menjadi instrumen penting dalam menekan risiko sosial ekonomi.
> “Pemerintah daerah harus memastikan bahwa seluruh pekerja, termasuk pekerja rentan, mendapat perlindungan jaminan sosial agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Ternate, I Wayan Alid Mahendra, memaparkan progres kepesertaan ketenagakerjaan di Maluku Utara serta strategi percepatan cakupan jaminan sosial pada tahun 2025.
Sekda Ternate Dorong Sinergi Bersama
Sekretaris Daerah Kota Ternate, Dr. Rizal Marsaoly, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Ternate terus berkomitmen memperkuat perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja sektor informal, pelaku UMKM, dan pekerja rentan lainnya.
> “Kami mendorong seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk mempercepat implementasi UCJ. Perlindungan jaminan sosial merupakan kebutuhan fundamental dan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas SDM di Kota Ternate,” ungkapnya.
Hasil dan Harapan
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, pemerintah provinsi bersama BPJS Ketenagakerjaan berharap adanya peningkatan sinergitas antar kabupaten/kota demi terwujudnya Universal Coverage Jaminan Sosial yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.
Kegiatan berjalan lancar dan diakhiri dengan diskusi teknis terkait pemetaan pekerja, optimalisasi regulasi daerah, dan penguatan koordinasi lintas instansi.
Tim Redaksi
