Desa Loleo, Obi Selatan — Kesabaran warga akhirnya runtuh. Minggu, 26 April 2026, masyarakat Desa Loleo bertindak: kantor desa dipalang. Bukan aksi biasa—ini adalah ledakan kemarahan terhadap kepemimpinan yang dinilai gagal total dan pemerintah daerah yang dianggap tutup mata.
Nama Kepala Desa, Edi Amus, kini jadi sorotan. Selama 3 hingga 4 bulan terakhir, ia disebut nyaris tak terlihat di desa.
Alih-alih melayani rakyat, ia lebih sering berada di Labuha. Sementara itu, pelayanan publik di Desa Loleo dibiarkan lumpuh tanpa arah.
Yang membuat situasi makin panas, dugaan pelanggaran ini terjadi di tengah instruksi tegas Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Basam Kasuba, yang membatasi keberadaan kepala desa di ibu kota kabupaten hanya 10 hari. Fakta di lapangan? Jauh dari aturan. Tidak ada sanksi. Tidak ada tindakan. Hanya diam.
Diamnya pemerintah daerah kini jadi sorotan utama.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dinilai gagal total menjalankan fungsi pengawasan. Publik mulai bertanya: ini kelalaian, atau pembiaran yang disengaja?
“Kalau bukan pembiaran, lalu apa? Semua sudah jelas di depan mata,” tegas seorang warga.
Tak berhenti di situ, persoalan lain ikut terbuka. Pembangunan desa disebut stagnan.
Dana desa dipertanyakan. Lebih parah lagi, Musyawarah Desa (Musdes)—yang seharusnya jadi ruang transparansi—disebut tidak pernah dilaksanakan.
Ketiadaan Musdes bukan sekadar kelalaian administratif. Ini memicu kecurigaan serius: ada apa dengan pengelolaan anggaran desa?
“Dana desa itu bukan milik pribadi. Tapi kami tidak pernah dilibatkan, tidak pernah tahu. Ini tidak wajar!” ujar warga dengan nada tinggi.
Desakan kini mengarah ke Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan: lakukan audit. Bongkar semuanya. Tidak ada lagi ruang untuk kompromi.
Sementara itu, DPMD didesak berhenti pasif dan segera mengambil langkah tegas—termasuk opsi pemberhentian sementara Kepala Desa.
Pemalangan kantor desa kini menjadi simbol perlawanan terbuka. Ini bukan sekadar protes—ini peringatan keras.
Jika pemerintah daerah masih memilih diam, maka satu hal pasti: krisis kepercayaan akan berubah menjadi gelombang perlawanan yang lebih besar.
Redaksi : Ardhy Kaperwil Malut
