Ternate — Menyusul temuan beras tidak layak konsumsi di gudang Bulog Ternate, Perum Bulog bergerak cepat memastikan masyarakat Maluku Utara tetap mendapatkan pasokan beras berkualitas.
“Berdasarkan Sumber terpercaya yang di Identifikasi Media ini, “Temuan itu disampaikan langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, saat melakukan sidak bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, ke gudang Bulog Ternate pada 23 September lalu. Dalam kunjungan tersebut, sebagian stok beras dinyatakan tidak memenuhi standar dan perlu segera ditangani.
Menindaklanjuti hasil sidak, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan pasokan beras segera diganti. Sebanyak 520 ton beras baru berkualitas baik dikirim dari Makassar, dengan rincian 250 ton telah tiba di Ternate dan 270 ton sisanya masih dalam perjalanan dari Sulawesi Selatan.
“Bulog berkomitmen menyediakan beras layak konsumsi untuk masyarakat. Kami pastikan stok yang rusak langsung diganti dengan yang baru,” tegas Ahmad Rizal Ramdhani dalam rapat daring bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan enam bupati, Selasa (7/10/2025).
Selain itu, Bulog juga menyiapkan program pembangunan 100 gudang nasional, di mana enam di antaranya akan ditempatkan di Maluku Utara. Gudang tersebut memiliki desain berkapasitas rata-rata 3.500 ton per unit dan disesuaikan dengan kondisi wilayah.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, mengapresiasi langkah cepat Bulog dan perhatian pemerintah pusat terhadap masalah pangan di daerah.
“Atas nama masyarakat Maluku Utara, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ibu Titiek Soeharto yang langsung turun melihat kondisi di lapangan,” ungkap Sherly.
Ia juga memberikan penghargaan kepada enam kepala daerah — Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, dan Halmahera Timur — yang mendukung penuh pembangunan gudang Bulog.
“Keberadaan gudang ini akan memperkuat ketahanan pangan, menjaga ketersediaan beras, sekaligus menekan potensi gejolak harga di masyarakat,” tambahnya.
Kolaborasi antara Pemerintah Pusat, DPR RI, Pemerintah Provinsi Malut, Bulog, dan pemerintah kabupaten menjadi bukti nyata bahwa dengan kerja sama, persoalan pangan dapat diselesaikan dengan cepat, tepat, dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
