Jelang Pilgub, Pemprov Perbanyak Proyek Bangun Gedung

TERNATE – Entah ada hubungannya atau tidak, namun yang pasti menjelang pelaksanaan pemilihan gubernur (Pilgub) Maluku Utara, Pemprov rupanya mulai memperbanyak proyek pembangunan gedung pemerintah baik rehab maupun pengadaan baru dan lanjutan. Tak tanggung-tanggung, anggaran yang diplot mencapai miliaran hingga puluhan miliar.

Berdasarkan data yang diperoleh Malut News, proyek pembangunan gedung dimulai dari dua proyek perumahan PNS yakni senilai Rp9,5 miliar (Rp 9.503.215.009) yang dikerjakan PT Sarana Mitratama Abadi dan proyek senilai Rp 9,2 miliat (Rp 9.208.127.578), yang dikerjakan PT Jatiluhur Gemilang. Kedua proyek ini bersumber dari anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Malut.

Selanjutnya ada proyek pembangunan gedung Fakultas Kedokteran Unkhair senilai Rp 7,1 miliar (Rp 7.181.181.367), yang dikerjakan PT Putra Angga Pratama, pembangunan Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO) senilai Rp 8,7 miliar (Rp 8.737.298.299), yang dikerjakan PT Morsel Star, dan pembangunan pagar SKO senilai Rp 2,3 miliar (Rp 2.303.041.3590, yang dikerjakan CV Haluan Jaya.

Tak berhenti di situ, ada pula proyek pembangunan Sekolah Polisi Negeri (SPN) Sofifi senilai Rp 3,9 miliar (Rp3.964.247.000), yang dikerjakan PT Tugu Utama Sejati, proyek pembangunan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahap III senilai Rp 8,1 miliar (Rp 8.110.059.829), yang dikerjakan PT Duta Tunggal Jaya, dan rehab kantor Dinas Kesehatan senilai Rp 498 juta.

Proyek lainnya adalah pembangunan Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tobelo senilai Rp 1,4 miliar (Rp 1.466.160.838) yang dikerjakan CV Birinoa Perkasa, rehab kantor Dinas Pangan senilai Rp 281 juta, pembangunan lanjutan Kantor Dinas Kelautan Perinanan senilai Rp 888 juta, yang dikerjakan CV. Barlia Citra Mandiri, pembangunan lanjutan gedung Polda senilai Rp 2,8 miliar (Rp 2.877.787.000) yang dikerjakan PT.Tugu Utama Sejati.

Tiga proyek lainnya yakni renovasi interior ruang pimpinan DPRD, ruang rapat Sekretariat DPRD, Banggar, Banmus dan ruang lobby utama gedung A senilai Rp 4,9 miliar (Rp 4.979.841.307), yang dikerjakan PT Ammesty Lestari, pembangunan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahap I senilai Rp 1,8 miliar (Rp 1.899.915.000), yang dikerjakan CV Zam-Zam, serta pemeliharaan ruang aula Nuku Kantor Gubernur senilai Rp 1,3 miliar (Rp 1.329.656.000), yang dikerjakan CV Ariaduta Perkasa.

Dan terakhir adalah dua mega proyek, yakni pembangunan gedung I RSU Sofifi senilai Rp 28,4 miliar (Rp28.476.432.641), yang dikerjakan PT Gunung Mas Utama, serta pembangunan gedung mother and children senilai Rp 28,2 miliar (Rp 28.200.000.000), yang dikerjakan PT Rajabatu Kieraha Perkasa.

Menariknya, keinginan pemprov membangun gedung pemerintah tidak diimbangi dengan alokasi anggaran besar untuk rehab atau pembangunan rumah ibadah, terutama masjid di kampung-kampung. Data yang diterima menyebutkan, di tahun 2017 ini, hanya ada beberapa proyek pembangunan mesjid seperti pengembangan sarana publik Masjid Al-Atsar, Maliaro senilai Rp 425.642.262, pembangunan Menara Masjid Tomolou, Tidore senilai Rp 1.059.258.512, pembangunan sarana publik Masjid Bicoli Halmahera Timur senilai Rp 893.529.683, dan pembangunan Mesjid Wayakuba Halmahera Selatan senilai Rp 425.530.521.

Yang terbesar adalah proyek pembangunan Menara Masjid Raya Al-Munawwar, Ternate senilai Rp 1,8 miliar (Rp 1.831.499.363) yang dikerjakan PT Indonesia Permai, pembangunan masjid raya Sofifi senilai Rp 3,9 miliar (Rp 3.912.000.000), yang dikerjakan PT Bina Fala, serta pembangunan lanjutan masjid Kantor Gubernur senilai Rp 8,5 miliar (Rp 8.257.402.867), yang dikerjakan PT. Sultana Anugrah.

Ketua Lembaga Pemantau Proyek Publik (Lepprop), Tahir N. Ma’ruf menilai, dalam mengalokasikan anggaran untuk proyek pembangunan gedung, pemerintah harus mempertimbangkan aspek manfaat dan urgensinya. Jika memang tidak terlalu mendesak, maka penganggaran bisa dilakukan secara bertahap.

“Dua proyek saja menghabiskan anggaran mencapai Rp 56 miliar. Bayangkan jika anggaran sebesar ini dialokasikan untuk kegiatan yang lebih produktif, tentu manfaatnya bisa dirasakan langsung masyarakat. Tapi semuanya kembali ke masalah keberpihakan, apakah pemprov lebih berpihak kepada masyarakat atau ke gedung-gedung,” katanya singkat. (eko)