Kongres Ekonomi Umat Perkuat Ekonomi Nasional
Kongres ekonomi umat akan membahas berbagai masalah, salah satunya regulasi pemerintah harus perpihak kepada umat.
Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin menghimbau agar umat Islam untuk menyudahi demo apapun itu. Ma’ruf pun meminta agar alumni aksi 212 mengalihkan energinya untuk memperkuat ekonomi nasional.
“Semangatnya yang ada saat ini semangat 212, kemudian energi 212 itu kita alihkan untuk gerakan ekonomi umat. Jangan demo terus lah, tapi ekonominya kita perkuat dengan berjamaah,” ujar Ma’ruf.
Ma’ruf menegaskan, sekarang saatnya umat untuk maju, selain sertifikasi halal juga mensyiarkan ekonomi Islam dengan mengembangkan bisnisnya. “Kita harus dorong kegiatan-kegiatan ekonomi umat itu agar lebih praktis,” kata Ma’ruf.
Lebih lanjut Ma’ruf mengatakan, bahwa peran MUI dalam perilaku berbangsa dan bernegara bukan hanya masalah keagamaan dan umat saja, tapi bagaimana membangun ekonomi masyarakat dan membangun politik bernegara.
Adapun terkait ekonomi, Ma’ruf mengatakan, MUI dalam upaya merubah sistem ekonomi lama yang lebih berpihak kepada pengusaha konglomerat, kini akan didorong pada sistem pemerintahan dengan kebijakannnya harus berpihak kepada rakyat lapisan bawah.
Gerakan ekonomi berjamaah itu akan dibangun dengan menggelar Kongres Ekonomi Umat bertajuk “Arus Baru Ekonomi Indonesia. “Jadi arus ekonomi Indonesia akan kita balik, dari sistem yang kemarin, kita balik upaya pemerintah berpihak kepada pengusaha lemah dalam rangka menghilangkan gap atau kesenjangan antara kelompok-kelompok pengusaha,” ungkap Ma’ruf.
Kongres yang akan dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 22 April 2017 nanti itu menurut Ma’ruf, digelar sebagai sarana untuk melakukan sinergi dan koordinasi antar pengusaha di Indonesia.
“Kami sudah bertemu presiden Jokowi bahas kongres ini, dan semoga beliau nanti yang akan membuka kongres ini. Untuk menutupnya, insya Allah pak Jusuf Kalla,” kata Ma’ruf.
Kongres ini juga akan dihadiri sekitar 500 peserta terdiri dari ormas Islam, pengusaha, akademisi, perguruan tinggi, dan institusi. Di forum itu, kata Ma’ruf, akan membahas berbagai masalah termasuk regulasi. Tapi tentu bukan pembahasan berbau politik Pilkada. Makanya kongres ini pun diselenggarakan setelah Pilkada DKI Jakarta.
Terkait regulasi, kata Ma’ruf, dalam pertemuan dengan presiden Jokowi di Istana pada 31 Maret lalu. Yaitu, presiden Jokowi menyampaikan kalau negara telah merebut aset tanah konglomerat yang tidak tergarap.
”Presiden akan meredistrbusikan aset, yaitu tana-tanah yang tidak tergarap konglomerat itu akan diambil beliau. Sekarang yang sudah ada di tangan presiden adalah 12,7 hektar. Ini akan dibagi kepada masyarakat, pesantren, dan koperasi,” papar Ma’ruf.
Presiden, lanjut dia, akan berikan itu tanah jika masyarakat siap menggarapnya, tidak boleh kalau kemudian dijual lagi. Luas tanah 12, 7 hektar itu berada di Sumatera, Kalimantan Timur dan SulawesiDIKUTIP DARI MYSHARING.CO).
.
